PT JRBM Royalti, Harusnya Bolmong 28 Milyar Dan Bolsel 5 Milyar

Sulut,  RN Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, secara tegas tetap mempertahankan apa yang menjadi hak daerah Kabupaten Bolmong at...

Sulut,  RN

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, secara tegas tetap mempertahankan apa yang menjadi hak daerah Kabupaten Bolmong atas bagian hasil produksi eksplorasi tambang Emas yang di kelola PT JRBM melalui dana bagi hasil (DBH) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus ditetapka pemerintah pusat.

“ Saya siap mempertaruhkan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat bolmong itu. Bahkan darah sekalipun. Saya pertaruhkan untuk memperjuangkan ini,” tegas Yasti, Sabtu (24/02/2018), saat pertemuan dengan warga.

Yasti mengaku, sejak dilantik 22 Mei 2017, dirinya langsung menelusuri DBH PNBK dari PT JRBM dan ada yang sengaja mengambil apa yang menjadi hak daerah Kabupaten Bolmong dengan cara yang tidak sesuai dan sudah merugikan daerah.”

“ DBH PNBP dari PT JRBM untuk Kabupaten Bolmong sebagai daerah penghasil itu sangat jelas.  Sesuai surat yang ditandatangani Sekjen Kementerian ESDM, M Teguh Pamujdi atas nama Menteri ESDM, dengan nomor 5266/84/SJN.K/2017 tertanggal 7 Juli 2017 yakni sebesar Rp 28 miliar lebih. Sementara untuk, Bolsel sebagai daerah tetangga hanya mendapatan Rp 5 Miliar lebih. Begitu juga daerah tetangga lainnya seperti Boltim dan Kotamobagu juga dapat DBH sebagai daerah tetangga.” Terang Yasti.

“Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk penyaluran dana dimaksud. Tapi tiba-tiba ada yang main belakang. Diam-diam ada yang  mengurus DBH PT JRBM di Kementerian ESDM tetapi hanya ke pejabat level bawah.” Ungkap Yasti.

Menurut Bupati Yasti, SK tertanggal 7 November yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan atas nama Sekjen, untuk meralat surat sebelumnya, sehingga Bolmong hanya ditetapkan sebagai daerah tetangga dengan DBH sekira Rp 5 MiIiar lebih.

”Inikan aneh. Tiba – tiba ada perubahan surat untuk meralat surat yang sudah terbit sebelumnya.” ujar mantan anggota DPR RI dari PAN dua periode ini.

Yasti mengatakan, persoalan ini menjadi fokus utamanya setelah Dia resmi dilantik sebagai Bupati Bolmong dalam hal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang memang masih rendah,

”Memang persoalan ini, sebelum saya mejadi Bupati Bolmong, ini sudah sering saya petanyakan, atas apa yang menjadi hak daerah Bolmong atas peroelahan dana bagi hasil PT JRBM ini. Karena memang wilayah ini jelas-jelas ada di Bolmong tepatnya di Kecamatan Lolayan.” Beber Yasti.

“Semenjak PT JRBM hadir di Bolmong, semua surat-suratnya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bolmong. Bukan pemerintah kabupaten Bolsel. Tapi hasilnya selalu masuk di Bolsel. Saya sudah curiga dari awal. Pasti ada yang tidak benar,” tegas Yasti. ( h'san)