Rapor Dinas PUPR dan Dinas Rumkim Buruk, GPKN Desak Walikota Untuk Turut Bertanggung Jawab

Depok, RN Pada tahun anggaran 2017 pemerintah depok menggelontorkan dana APBD ratusan milyar untuk membiayai proyek pembangunan infrastru...

Depok, RN
Pada tahun anggaran 2017 pemerintah depok menggelontorkan dana APBD ratusan milyar untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur di dinas pupr dan dinas perumahan dan pemukiman. Berdasarkan penelusuran wartawan di lapangan terhadap proyek proyek tersebut diketahui bahwa hampir separuh dari keseluruhan pekerjaan pada dua dinas dimaksud, takperduli apakah paket yang bersifat penunjukan langsung  dengan pagu puluhan atau ratusan juta  bahkan paket pekerjaan  dengan pagu milyaran rupiah yang melalui mekanisme tender, hasil pekerjaan nya pun sama  buruknya dan tentu saja mengecewakan masyarakat.

Contoh konkretnya pada paket pekerjaan pembangunan gedung sekolah atau kantor kelurahan, dan gedung serbaguna  yang telah diresmikan oleh walikota. Secara umum  hasil pekerjaan pada awal pelaksanaan sampai dengan progres mencapai 50 % diperoleh fakta bahwa para kontraktoir pelaksana pekerjaan  terindikasi bermain curang. Hampir seluruh paket pekerjaan yang di pantau oleh wartawan yang berhimpun dalam wadah SEKBER WARTAWAN DEPOK, diperoleh fakta mengejutkan, rata rata terjadi pengurangan volume pekerjaan  dan pencurian spesifikasi, misalnya pada pekerjaan pembangunan gedung sekolah, kantor kelurahan atau gedung serbaguna  di dinas perumahan dan pemukiman,pada saat pemasangan  pondasi dan rangka pondasi, diketahui terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara,hal ini dikarenakan  besi  yang terpasang untuk pekerjaan pondasi  ternyata tidak sesuai spek, seharusnya ukuran  ketebalan besi harus   yang ulir berdiameter 12 m, dilapangan ternyata kontraktor pelaksana menggunakan besi polos berdia meter 10 mm. Ada juga peristiwa yang mengundang tawa ironi, bagaimana tidak,? Dalam pekerjaan pengelasan pada salah satu stadion yang dimiliki pemerintah kota depok, kontraktor pelaksana menggunakan gas elpiji 3 kg  yang bersubsidi dan  hanya untuk  masyarakat miskin.apakah kontraktor pelaksana  adalah orang  berkategori tidak mampu?  

Pada pekerjaan di bidang sumber daya air,dinas PUPR berdasarkan penelusuran  lembaga swadaya masyarakat gerakan pemberantas korupsi dan nepotisme diperoleh fakta ,hasil temuan lapangan pada paket pekerjaan turap di kelurahan cilangkap tepatnya disalah satu perumahan diketahui bahwa kontraktor pelaksana pekerjaan  telah melakukan kecurangan dalam melaksanakan  tanggung jawabnya selaku pihak penyedia jasa. Adapun  bentuk kecurangan nya sesuai temuan lapangan adalah sebagai berikut.” Pada pekerjaan awal  tidak ada pekerjan bnol dan tidak dilakukan pengeringan  air tetapi langsung melakukan pekerjaan pemasangan batu kali dalam pekerjaan pemasangan pondasi . ditemukan pula bukti bahwa  kedalaman pondasi  kurang dari 1 meter. Bentuk kecurangan lain  berikutnya adalah bangunan lama pada turap yang telah ada tidak dibongkar, melainkan hanya ditambah kan sedikit plester saja, (bukti photo lapangan ada pada redaksi), kerugian negara yang timbul dari peristiwa ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.itupun hanya  satu item kegiatan saja yang dihitung, belum seluruhnya .

Menurut pernyataan M.Sholeh ketua  tim investigasi LSM GPKN, hasil temuan kami dilapangan pasti nanti akan kami laporkan  ke ranah hukum, kemudian di sinkronisasi dengan hasil temuan tim  badan keuangan negara, karena itu dalam waktu dekat  sebelum membuat LP,kami akan berkoordinasi dengan tim pemeriksa dari badan keuangan negara dan akan berupaya untuk memperoleh laporan hasil pemeriksaannya( LHP ) yang tentu saja harus di sosialisasikan tidak hanya kepada walikota depok dan para wakil rakyat yang duduk sebagai angota DPRD  tetapi juga kepada seluruh elemen masyarakat. Karena hal  itu juga sesuai dengan amanah undang undang yang berlaku dinegri ini khususnya PP RI NO 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi membantu negara dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. 

Sementara  itu, pada pekerjaan dibidang  jalan dan jembatan  dinas pupr juga terdapat penyimpangan secara administrasi ,kedua belah pihak  penyedia jasa dan penerima jasa pekerjaan . entah disengaja atau tidak diduga kuat telah melakukan penyimpangan  yang berpotensi merugikan keuangan negara secara  sistemik dan masiv.pasalnya , dalam paket pekerjaan betonisasi di kelurahan kukusan beji. Kontraktor pelaksana sesungguhnya telah lama mengantongi surat perintah  melaksanakan pekerjaan.lebih  dari  sebulan sesuai yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Setelah pemgumuman pemenang tender diumumkan oleh tim pokja badan layanan pengadaan. Anehnya gelar beton pada lokasi dimaksud baru dilaksanakan  3 hari sebelum tutup tahun, wajar saja jika masyarakat bertanya,” lha kok bisa demikian”  tak heran walikota pun di minta untuk bertanggung jawab atas persoalan ini. (HERDIAN)