Banyak Lahan Asset Berubah Fungsi,Kabid Asset Harus Dievaluasi

Depok, RN Pemerintah kota depok khususnya pada bidang asset daerah yang saat ini termasuk dalam  salah satu bidang pada badan keuangan da...

Depok, RN
Pemerintah kota depok khususnya pada bidang asset daerah yang saat ini termasuk dalam  salah satu bidang pada badan keuangan daerah oleh sebagian masyarakat dianggap belum maksimal  dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pasalnya banyak  sekali tanah milik pemerintah kota depok yang beralih menjadi tanah milik pribadi karena pemerintah kota depok khususnya bidang asset daerah dan bagian hukum selalu kalah dalam persidangan terkait hal pengakuan hak atas tanah yang  di perkarakan semula adalah asset milik pemerintah kota depok.

Hal ini tentu saja  menjadi bentuk keprihatinan masyarakat dan mengundang elemen masyarakat untuk membuat pernyataan  keras  terhadap eksistensi bidang asset daerah yang kini dibawah naungan badan keuangan daerah.

Dalam pandangan lsm GPKN, Deni wahyu kepala bidang asset daerah pemerintah kota depok belum memiliki kebijakan teknis yang mengatur tentang tata kelola pemanfaatan asset. Bidang asset memiliki dua sub-bag, yakni  sub bag penatausahaan dan sub bag pemanfaatan.

Salah satu tugas dan fungsi sub-bag pemanfaatan adalah pengkordinasian dan penyusunan kebijakan pemanfaatan asset daerah yang meliputi sewa, kerja sama pemanfaatan ,pinjam pakai bangun guna serah dan bangun,serah guna, penjualan tukar menukar,hibah dan penyertaan modal.

Terhadap keberadaan tim verifikasi dan sub-bag pemanfaatan assset tersebut,pemkot depok belum memiliki peraturan  yang menggambarkan alur  koordinasi antar unit /fungsi secara jelas. Uraian tugas pokok dan fungsi harus dapat menggambarkan  dengan jelas tanggung jawab antara pihak pihak terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan asset.

Selain itu  bidang asset pemkot depok yang dikomandoi oleh deni wahyu juga belum maksimal dalam melakukan analisis atau kajian untuk melakukan sertifikasi  atas status  asset yang dimiliki yang berasal  dari hibah para pengembang yang nakal karena fasos fasum yang di lepaskan tak sesuai dengan peta bidang yang diajukan sebagai persyaratan untuk ijin prinsip, padahal tanah fasos fasum sejatinya harus jelas  dimana letaknya, dan  tanah hibah kabupaten bogor saat depok berdiri sendiri menjadi kota administratip, asset asset tersebut paling banyak adalah asset sektor pendididkan dan asset kelurahan., serta kawasan setu hampir disetiap kecamatan rata rata luasnya menyusut drastis.

Hal ini makin menguatkan asumsi bahwa deni wahyu selaku kepala bidang asset pada badan keuangan daerah patut dievaluasi lagi oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa asset asset daerah milik pemerintah kota depok dalam bentuk setu /rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan air saat ini berubah fungsi jadi rumah hunian dan bersertifikat hak milik.contoh konkret pada setu rawa besar dari 45 ha lahan setu kini tinggal 20 ha saja. Kemudian asset pemerintah kota depok dalam bentuk bangunan sekolah dan bahkan kantor kelurahan kini banyak yang berubah menjadi hak milik perseorangan. Pertanyaannya adalah siapa dalang dibalik hilangnya asset asset tersebut. (HERDIAN)