KKN di Kabupaten Serdang Bedagai Makin Marak “APBD Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Diduga Menjadi Target Utama”

Kab.Serdang Bedagai, RN Kasus dugaan KKN (korupsi, Kolusi dan Neptisme) dalam perebutan pelaksanaan proyek di Kabupaten Serdang Bedagai...

Kab.Serdang Bedagai, RN
Kasus dugaan KKN (korupsi, Kolusi dan Neptisme) dalam perebutan pelaksanaan proyek di Kabupaten Serdang Bedagai mulai terlihat memprihatinkan sebab hasil pekerjaan diberbagai tempat diduga di Mark Up dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja. Kenyataan itu seakan tidak membuat Inspektorat, DPRD dan Penegak Hukum di Kabupaten Serdang Bedagai mengambil tindakan serius dalam menyikapi akan hal itu. Hingga anggaran APBD Kabupaten Serdang Bedagai mulai tahun 2015 s/d tahun 2017 diduga hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

Adapun sikap beberapa pejabat di Pemkab Serdang Bedagai yang terlihat menyolok itu menyangkut tentang kebijakan Pihak Pemkab Sergai untuk memenangkan pihak luar daerah sebagai pemenang dan pelaksana proyek anggaran APBD Kabupaten Serdang Bedagai mulai tahun 2015 s/d tahun 2017 yang tiap tahunnya makin meningkat persentasenya.

Menyikapin hal itu TIM RN mencoba berulangkali melakukan konfirmasi tertulis pada pihak Dinas dan Bupati Pemkab Sergai “Soekirman”, hingga berselang beberapa waktu lamanya surat konfirmasi pun akhirnya dijawab yang menerangkan hanya tentang prosedur tanpa mempertimbangkan secara mendalam “apa harus tertangkap tangan seperti Bupati Batu Bara” baru kasusnya bisa terungkap......!!!!”.

Proses surat masuk di beberapa Dinas dan Bupati Serdang Bedagai “Soekirman” itu akhirnya ditanggapi oleh pihak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab Sergai “H.Zainal Abidin, S.PD” dengan tembusan pada pada bagian layanan pengadaan barang / jasa Setdakab Sergai untuk menanggapi konfirmasi TIM RN.

Surat konfirmasi TIM RN itu akhirnya dijawab oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Setdakab Serdang Bedagai “Johan Sinaga,SE,M.AP” yang berisi kalimat bahwa proses pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemkab Sergai dari tahun 2012 telah dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektrinik (SPSE). Namun sayang “Johan Sinaga,SE” belum mampu menjawab tentang dugaan maraknya KKN yang terjadi di Pemkab Sergai menyangkut tentang pelaksanaan proyek yang banyak dimenangkan pihak luar kota, begitu juga tentang dugaan Mark Up berbagai proyek.

Keadaan ini mestinya menjadi masukan buat Pihak Inspektorat, Pihak DPRD dan Pihak Penegak Hukum untuk mau menilik maraknya dugaan Mark Up dan dugaan perebutan pelaksanaan Proyek APBD mulai tahun 2015 s/d tahun 2017 yang diduga digunakan pihak tertentu untuk kepentingan kelompoknya yang ingin mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya semata. (SU1)