Banyak Aset Daerah di Kotim, di Manfaatkan Pihak Lain

Sampit , RN Fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Nasdem (Panasdem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, menil...

Sampit, RN

Fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Nasdem (Panasdem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, menilai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) hanya berlomba-lomba menganggarkan program yang ujung-ujungnya hanya dijadikan aset daerah. Anggota Fraksi Panasdem, Syahbana, memberikan contoh pengadaan kendaraan dinas, perumahan pegawai, dan pembangunan pasar yang tak ada efek gandanya sama sekali untuk kepentingan masyarakat.

Selama ini terkesan SOPD di Kotawaringin Timur hanya berlomba-lomba membuat program masalah barang dan jasa,” katanya saat membacakan pandangan Fraksi Panasdem di ruang rapat paripurna DPRD Kotim, beberapa waktu lalu.


Sementara, tambahnya, dari sekian banyak aset daerah dalam hal pengelolaan belum sepenuhnya menunjukan tanggung jawab terhadap pengelolaan aset tersebut. 








Itu kendaraan dinas, dari infromasi yang kami dengar, yang mengunakannya justru pihak lain, ini jelas jelas membuang anggaran saja,masa kendaraan dinas dipakai orang lain yang bukan orang dinas,” ujarnya.

Begitupula seperti halnya dengan perumahan dinas. Sejak dibangun sampai saat ini justru tidak ditempati yang bersangkutan. Rumah-rumah itu, sebagian justru hancur karena tidak ada penghuninya.


Selain itu, juga beberapa pasar di tahun lalu di sejumlah kecamatan dibangun dengan sistem kelola yang tidak jelas dengan menarik iuran untuk keamanan dan kebersihan pasar.


Ini sempat menjadi polimik antara pedagang pasar karena di satu sisi pengurus pasar dihantui pungli karena dasar penarikan itu tidak jelas aturan hukumnya kendati bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Padahal pasar ini dibangun dengan menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten dan milik pemerintah daerah,” jelas Syahbana.


Dia pun mempertanyakan apakah hanya ini kemampuan Pemkab Kotim, sebatas membuat dan mengadakan aset milik daerah tanpa harus melakukan pengawasan dan pengelolaan dengan baik dan manfaatnya sama sekali tidak ada untuk masyarakat banyak. “Pemerintah ini dikatakan maju jika rakyatnya sejahtera dengan menikmati pembangunan tersebut,” pungkasnya. (Joe)