Komisi III, Panggil PDAM Dan Sejumlah OPD,Terkait Kisruh Izin Kelola Air Baku PDAM

Natuna, radarnusantara Ketua komisi III DPRD Kabupaten Natuna, Harken, memanggil sejumlah OPD bersama PDAM, guna membahas terkait titik...

Natuna, radarnusantara
Ketua komisi III DPRD Kabupaten Natuna, Harken, memanggil sejumlah OPD bersama PDAM, guna membahas terkait titik temu status PDAM, izin kelola yang ada dilokasi hutan lindung, Ranai.
Sesuai rapat kemarin, kami sudah berikan waktu kepada asisten Ekonomi, untuk mencari solusi tepat, sehingga permasalahan ini, tidak berlanjut. Harken tidak sendirian, Dia didampingi Anggota Komisi III, Henri FN dan Rusdi. Harken meminta Asisten ekonomi untuk menjelaskan perkembangan polemik di PDAM.

Asisten Ekonomi ' Hardinansyah ' mengaku sudah lakukan koordinasi kepada lingkungan hidup dan Kehutanan. Hutan lindung seluas 1600 H sudah diserahkan pengelolaannya dengan gapoktan sesuai SK menteri Kehutanan.

Namun demikian PDAM bisa mengajukan izin, kami sudah kordinasi ke Provinsi. Yang penting sumber titik baku PDAM harus jelas luas dan titiknya.Ujar Hardinansyah
“Satu hari setelah rapat, langsung melakukan rapat dengan PDAM. 'Ini Kita usulkan kembali pinjam pakai kawasan sumber air baku PDAM’.

Sementara itu Kabag Ekonomi Pemkab Natuna mengaku ' tindak lanjut dari rapat kemarin, sudah melakukan koordinasi dengan biro perekonomian di provinsi.
Jika dikaitkan dengan PP 50, bisa dilakukan izin pakai, skema kerjanya sama dengan Gapoktan. Izin pakai selama 2 tahun, Nah bersamaan itu kita bisa mengurus perizinan sambil menunggu proses berjalan.

Menyangkut badan pengawas sudah dilakukan ke biro PDAM, agar segera melakukan koordinasi dan mengurus izin, mulai dari Amdal.
Sementara dari pihak badan lingkungan hidup, Kalau sudah selesai baru menunggu mengurus AMDAL. Karena kepengurusan AMDAL, harus sesuai tata ruang.
Lain halnya dengan Perkim, pembangunan SPAM. Dalam pengelolaannya, ada dari PDAM, dan ada dari Bundes.

Soal status SPAM, dari puluhan yang sudah dibangun baik lewat APBNnmaupun APBD Provinsi, baru 4 yang sudah diserahkan ke Pemkab Natuna. Dan yang belum diserahkan bisa dipinjam pakaikan, asalkan ada manfaatnya dimasyarakat dan dapat menambah PAD.
Kabid Sumberdaya mineral air PU, Herman mengatakan, Kita masih punya kesempatan untuk melakukan kepengurusan izin. Semua pembangunan SPAM, dilaksanakan oleh Pemerintah PDAM sipatnya mengelola saja.

Masalah titik air tidak bisa kita pindah pindah, kalau titik bakunya disitu, iya ditetapkan disitu. Kalau ada bilang itu ilegal...! bisa jadi PDAM tutup. Bagaimana jadinya jika itu dilakukan ? air merupakan hajad hidup orang banyak. Tolonglah masalah ini kita rembuk bersama cari solusinya. Ucap Herman.
Ia juga mengatakan debet air kita sekarang ini, 85 liter perdetik. Belum lagi kebocoran, diperkirakan untuk tahun 2019 kebutuhan air di bunguran besae 93 liter/ detik. Sementara yang ada 85 liter, ini juga harus dicari solusinya.

Namun demikian ada lokasi baru yang tidak bermasalah, dengan cara menggabungkan 5 titik air untuk dibendung. Diperkirakan dapat menghasilkan Debet air 197 liter /Detik. Jika ini jadi, Debet air sebayar tidak akan dipakai lagi.

Ulpitra, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. mengatakan " terkait hak kelola air minum, yang punya  adalah BUMD tepatnya PDAM, kecuali pelaku bisnis.
Menurutnya secara tidak langsung, ada hal hal yang kita lupakan. PP 50 menerangkan Pemanfaatan hutan lindung, izinnya pinjam pakai. Nanti akan kita perpanjang izin pemakaian. "PK, sudah selesai dan sudah diterima.Nanti dibuat tata ruang kembali. Kalau izin keluar baru dilakukan inclaub".
Lain halnya dengan kabid Unit 5 Kehutanan, menurut Kris 'masalah pinjam pakai harus diurus dulu administrasi izin pemakaian biar tidak ada masalah.

Dari hasil rapat hearing dituangkan komisi III, dapat disimpulkan agar bersama sama mendukung terlaksananya administrasi izin. Jangan ada lagi bahasa PDAM kelola air ilegal, karena air hajat hidup orang banyak. (Sitorus)