Lima Ribu Massa LSM GMBI Se-Jawa Barat Akan Geruduk Pemkab Karawang

BEKASI,RN - Lima Ribu orang yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat（LSM）Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia （GMBI）seJawa Barat bersa...

BEKASI,RN - Lima Ribu orang yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat（LSM）Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia （GMBI）seJawa Barat bersama dengan warga petani Teluk Jambe, selasa （10/4/2018),Pukul 9:00 pagi Wib berencana melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pemeritah Kabupaten Karawang dan salah satu perusahaan pengembang terkemukan PT. Agung Podomoro Land Tbk (APL), yang berada karawang. Sebagaimana telah disampaikan dalam Surat pemberitahuan aksi demo sudah dilayangkan ke Polres Kab Karawang dengan nomor 145/P/LSM-GMBI/KRW/IV/2018 Tanggal 04 April 2018.

"Aksi unjuk rasa ini adalah bagian dari solidaritas dari LSM-GMBI kepada masyarakat Desa  wanakerta,Wanasari,dan Margamulya di Kecamatan Teluk Jambe Barat,Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Untuk merebut kembali kedaulatan hak atas tanah seluas kurang lebih 286 hektar（ha) diduga dicaplok salah satu pengembang terkemuka PT. Agung Podomoro Land Tbk (PT APL), terus menerus meluaskan kerajaan bisnis properti dan real estate di berbagai wilayah dan lokasi, terutama di kawasan Jabodetabek."kata Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI）Distrik Wilayah III saat dikompirmasi diskretariat Kota Bekasi ,minggu (8/4/2018.

"Teluk Jambe adalah potret kecil dari dahsyatnya konflik agraria yang menimpa petani Indonesia.Sudah Empat tahun para petani warga tiga Desa Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya, kehilangan lahan pertaniannya karena dirampas paska hari eksekusi” ," kata pria yang akrab dipanggil Abah Zaka ini

Abah Zaka menambahkan “Yang lebih memilukan ratusan rakyat tani harus rela terusir dari tanah kelahirannya sendiri,ladang tempat bertani mereka dipaksa tandus dan duduki oleh ribuan centeng penjaga modal aseng,”

Abah Zaka melanjutkan “Ratusan warga rakyat tani yang tak berdosa menjadi korban,harus sudi hidup miskin dan terlunta di tanah sendiri. berbagai upaya pencaplokan dilakukan ,baik dengan.cara halus berupa rekayasa  hukum.maupun dengan cara kekerasa seperti eksekusi paksa yang melibatkan aparat  ribuan personil kepolisian

Tambahnya,Perampasan tanah dengan dalih investasi menjadi slogan pembangunan yang berlumur darah reformasi agraria jauh dari harapan penyelesaian konflik agraria yang terus berkecamuk dan menuntut tumbal,”

“walapun warga warga tiga Desa Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya sudah melakukan berbagai cara untuk memperoleh haknya namun,hukum tak lebih dari alat legitimasi kesewenang-wenangan para cukong dan penguasa” Ungkapnya

“Jadi konflik agraria seperti ini akan tetap terjadi apabila pemerintah tidak serius menanganinya, pemerintah seharusnya hadir ditengah-tengah masyarakat dan menjamin kepastian hidup bagi masyarakat”terang Abah Zaka yang juga Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI）Distrik Kota Bekasi tersebut.

“Untuk itu GMBI sebagai lokomotiv perjuangan rakyat tertindas menjadi instrumen penting dalam mencari jalannya keadilan.  Kedaulatan adalah hak segala bangsa yang harus di bela dan diperjuangkan sampai nafas tak lagi bersama raga," tegasnya

Dirinya juga mendesak Pemda Karawang  untuk segera dan seketika melakukan pembogkaran kantor pemasaran yang tidak berijin yang berada di lokasi tanah sengketa tersebut.

”Kami tidak menolak pembangunan sepanjang pembangunan itu tidak memperpanjang barisan perbudakan.!!Aksi 104 Rakyat Berjuang,”serunya(@nt)