Bronjong Perbatasan Pantai Situngkir – Parbaba Diduga Merupakan Proyek Amburadul

Kabupaten Samosir, RN Dugaan Mark Up dan dugaan tidak sesuai spesifikasi kontrak di beberapa Dinas Kabupaten Samosir sudah mulai terbon...

Kabupaten Samosir, RN
Dugaan Mark Up dan dugaan tidak sesuai spesifikasi kontrak di beberapa Dinas Kabupaten Samosir sudah mulai terbongkar. Dimana temuan TIM Media berhasil menemukan fakta saat melakukan investigasi dilapangan dan mendapatkan berbagai bukti ketidak becusan kinerja beberapa Dinas di Kabupaten Samosir.
  
Beberapa fakta hasil pekerjaan proyek dibeberapa tempat itu begitu sangat memprihatinkan sebab hasil pengerjaan proyek diduga amburadul dan terindikasi dugaan korupsi. Sepertihalnya pembangunan bronjong pantai pasir putih Situngkir-Parbaba yang ditemukan dalam keadaan ambruk.
  
Temuan ini sempat membingungkan TIM Media sebab beberapa Dinas Kabupaten Samosir diduga sengaja menutup-nutupin perencanaan dan realisasi anggaran di beberapa tahun ini. Sehingga TIM Media sering menemukan kesulitan saat mencari titik lokasi pekerjaan proyek dan mengetahui pagu anggaran pelaksanaan pekerjaan proyek di beberapa Dinas Kabupaten Samosir.
  
Salah satu Dinas yang mencoba menutup-nutupin pelaksanaan anggaran itu adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir. Tehnik untuk menutup-nutupin pelaksanaan pekerjaan itu diduga sengaja dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum agar masyarakat dan kontrol masyarakat kesulitan dalam melakukan investigasi dilapangan.
  
Menyikapi akan hal itu awak media sudah beberpaka kali mencoba melakukan konfirmasi pada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir. Namun Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir selalu tidak ditemui dikantornya, sementara konfirmasi tertulis juga sudah dikirimkan tetapi pihak Dinas Pekerjaan Umum belum juga ada tanggapan atas surat konfirmasi tertulis itu.
 
 Ketertutupan beberapa pihak Dinas Kabupaten Samosir mestinya menjadi masukan buat penegak hukum di Kabupaten Samosir ini. Dimana ketidak terbukaan perencanaan dan realisasi anggaran APBD Kabupaten itu diduga merupakan kebijakan yang melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana ketertutupan itu ternyata memunculkan dugaan Mark Up yang diduga merugikan keuangan daerah atas pelaksanaan pekerjaan proyek dibeberapa tahun ini. (SU1)