Dugaan Perampasan Lahan dan Pemalsuan Surat, Lahan Alm H. Maksum

Pekanbaru, RN Dugaan Pemalsuan Surat dan Perampasan tanah  di jalan handayani II RT 01/RW 15 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekan...

Pekanbaru, RN
Dugaan Pemalsuan Surat dan Perampasan tanah  di jalan handayani II RT 01/RW 15 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, di Duga Nia Feriwati Udan Ahli waris Alm. A Syahrul Syah surat tersebut diterbitkan oleh Lurah Maharatu Yulizar.

Namun fakta saat ini surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) tidak bisa di buktikan dengan dasar kwitansi jual belinya atau bukti surat keterangan ganti rugi (SKGR) pada siapa?
Nia Feriwati Udan Ahli Waris Alm. A. Syahrul Syah,Diatas objek tanah yang di kleim oleh  Nia Feriwati tersebut rentan bernuansa surat tanpa dasar.

Menyikapi hal tersebut, bahwa adanya indikasi dugaan permainan kotor antara Sipenyelenggara Negara eks Lurah Maharatu Yulizar dengan Sipemohon SKPT di atas tanah orang tua Suseno, hal ini sudah setali tiga uang mata rantai yang berjamaah syarat permainan korporasi dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan dugaan tindak pidana korupsi.

Bilamana pejabat negara memanfaatkan jabatan dan kewenangan sebagai penyelenggara negara/daerah yang bersumber pendapatannya dari APBD/APBN, kata Sam Tanjung , SH Directur Eksekutiv BIDIK RI saat di minta tanggapannya oleh RN(25/05/18), pejabat negara  menjalankan tugasnya berazaskan peraturan dan perundang-udangan. Menurut  UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari KKN.

BAB VIII SANKSI Pasal 20 (1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tegas Sam Tanjung lagi,  amanat UU RI No. 31 Tahun 1999 dan Perobahannya UU Ri No 20  Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi “BAB II Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kami selaku Non Governance Organitation (NGO) Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia (Bidik-Ri), Directur Wilayah Masrul Sikumbang saat mendampingi Directur Eksekutiv Sam Tanjung di ruang kerjanya menerangkan kembali kepada RN. Kami sudah melayangkan surat somasi pertama pada tanggal 17 april 2018 kepada Lurah Maharatu yang di jabat saat ini Krisna Minang dalam surat tersebut kami (BIDIK –RI) untuk meminta di perlihatkan surat dasar Nia Feriwati Udan Ahli Waris A. Syahrul Syah berdasarkan UU Ri No. 14  Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun sangat di sayangkan pihak kelurahan Maharatu sudah terkondisi sampai tingkat pegawai rendahan untuk tidak memperlihatkan surat dasar Nia Feriwati Udan Ahli waris A. Syarul Syah. Indikasi ini sudah persekongkolan dalam melakukan kejahatan dugaan perampasan tanah Alm. H. Maksum.

Surat somasi tersebut di tembuskan kepada Camat Marpoyan Damai, yang bersangkutan eks Lurah Maharatu “Yulizar”  yang saat ini  staf di Kantor Camat Tampan, Walikota Pekanbaru tembusan.
Wartawan RN pada hari yang sama, juga meminta tanggapan anak alm. H. Maksum ahli warisnya Suseno, saat ditanya media tentang sejarah tanah yang terletak di jalan handayani II RT 01/RW 15 Kel. Maharatu,  suseno menegaskan, ayah saya (Maksum-red) membeli tanah tersebut dari H. Baharuddin sewaktu H. Baharuddin masih hidup, beliua sudah membuat surat pernyataan jual beli kepada ayah saya (H.Maksum) dan ditanda tangani oleh para saksi. RT. 01/RW15 yang di bubuhi tandatangan ungkap seno.

Suseno juga mengatakan kepada RN para pihak yang berkaitan dalam objek diatas lahan orang tuanya“ saya selaku ahli waris sekali lagi saya minta tolong tunjukan dasar suratnya kalau itu ada arsipnya di kel. Maharatu atas nama (Nia Feriwati Udan ahli waris A. Syahrul Syah), kalau memang mereka mempunyai surat dasar pertamanya dan diakui sepadannya saya atas nama keluarga H. Maksum yang mewakili, secara bantinia kami mengiklaskan tanah yang di klaim seluas 3108,9 m2”  berdasarkan bukti jual belinya serta dokumen yang sah.

Pada tanggal 24 Mei 2018 wartawan RN mengkonfirmasi Lurah Maharatu Krisna Minang dengan via phonselnya 081365654XXX namun dalam konfirmasi tersebut Krisna Minang tidak menjawab panggilan Telp. RN sampai tiga kali bahkan Pesan singkatpun tidak di jawab. (red)