Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Bobrok “Diduga Memunculkan Permasalahan Baru”

Kota Tebing Tinggi, RN   Kebijakan Pemko Tebing Tinggi untuk melakukan perombakan atau peremajaan jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah...

Kota Tebing Tinggi, RN 
Kebijakan Pemko Tebing Tinggi untuk melakukan perombakan atau peremajaan jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemko Tebing Tinggi dibulan yang lalu dinilai berlebihan dan diduga bernuansa disengaja, hingga alasan pengendapan anggaran APBD tahun 2018 di triwulan pertama terlihat wajar.
  
Perombakan atau Peremajaan jabatan itu juga menciptakan asumsi baru bahwa ratusan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tebing Tinggi tahun 2017 lalu diduga sangat bobrok. Sehingga jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tahun 2018 ini harus di ganti dengan jumlah ratusan sosok pejabat baru yang katanya dapat mengemban tugas dan fungsi diberbagai Dinas.
  
Seperti halnya sosok mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Tebing Tinggi berisial “GS” yang akhirnya naik jabatan menjadi Kepala Dinas Perdagangan. Sementara jejak rekam oknum berinisial “GS” ini kinerjanya diduga bobrok, hingga muncul asumsi  bahwa berinisial “GS” sengaja meninggalkan “bangkai busuk” saat naik jabatan menjadi Kepala Dinas Perdagangan, hingga “Diduga Memunculkan Permasalahan Baru”
Berbagai masalah pun bermunculan, mulai dari pemeriksaan dugaan kasus korupsi pembangunan Ipal Komunal atau Program Sanimas-IDB mulai tahun 2016 s/d tahun 2017 yang saat ini sudah ditanganin oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi. Dugaan korupsi itu diprediksi mencapai milliaran rupiah dengan total jumlah lokasi pekerjaan proyek di Kota Tebing Tinggi berjumlah 26 titik.
   

Fakta baru juga muncul setelah beberapa bulan inisial “GS” menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan. Fakta itu menyangkut tentang dugaan ketidakadilan pembagian hak pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Bunga atau Pasar Kain. Kemarahan masyarakat / pedagang pun mulai memanas, hingga terjadilah aksi demontrasi di dua titik yaitu di Kantor Dinas Perdagangan dan di Kantor Walikota Tebing Tinggi.
  
Kemarahan para pedagang itu disuarakan keras hingga suara kasar pun keluar tanpa disengaja atas ketidakadilan pihak Pemko Tebing Tinggi diminggu lalu telah membuat undian yang tanpa dihadiri oleh pedagang-pedagang lain. Ketidak hadiran para pedagang lain diduga disengaja pihak panitia yang diduga tidak menyampaikan undangan kebeberapa pedagang lain.
Konfirmasi awak media pada sekretaris Dinas Perdagangan berinisial “WS” menyatakan bahwa totol keseluruhan kios pasar bunga / pasar kain mencapai 257 kios dan dibagikan sudah mencapai 168 kios pada para pedagang yang selama ini katanya lolos dalam kriteria ketetapan dalam aturan / Peraturan Walikota Tebing Tinggi (PERWA).
  
Kejanggalan ini membuat para pedagang dan masyarakat menilai pembagian kios tersebut didugan bernuansa kepentingan sebab pihak Legislatif dan Yudikatif juga ikut hadir saat itu untuk menyaksikan pembagian kios dipasar bunga / pasar kain tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang diatas namakan Peraturan Walikota Tebing Tinggi saja pelaksanaannya harus disaksikan pihak Legislatif dan pihak Yudikatif, apa pantas pihak Legislatif dan pihak Yudikatif ikut tunduk pada Peraturan Walikota Tebing Tinggi itu....???
Apa Wakil Rakyat / DPRD Kota tebing Tinggi tidak sanggup atau tidak lagi mau menyuarakan hati rakyat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tebing Tinggi....apa gelar Sarjana Hukum DPRD kami yang terhormat belum bisa membuat Perda Kota Tebing Tinggi, apa gelar itu hanya untuk melengkapi nama saja nih....??? apa belum cukup tuduhan Kota Tebing Tinggi pernah dikatakan merupakan Kota terkorup di Provinsi Sumatera Utara....??? (SU1)