Komisi I DPRD Pandeglang Lakukan Sidak Ke Tambak Tunggal Jaya, Diduga Tak Kantongi Izin

 Pandeglang, RN Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang bersama Muspika Sumur lakukan sidak terhadap salah satu Perusahaan Tambak Udang di De...

 Pandeglang, RN
Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang bersama Muspika Sumur lakukan sidak terhadap salah satu Perusahaan Tambak Udang di Desa Tunggal Jaya Kecamatan Sumur, Pandeglang - Banten yang diduga tidak kantongi ijin, Kamis (24/05)

Nazmudin, MM. Camat Sumur mengaku sudah beberapa kali datang ke lokasi mempertanyakan ijin perusahaan, namun perusahaan tidak bisa menunjukkan ijin yang sesui dengan Standar Operasional Perusahaan,

Nazmudin juga meminta kepada pengelola tambak,  Sugeng selaku perwakilan dari  pihak perusahaan yang berada dilapangan untuk dipertemukan dengan Big Bos nya membahas kaitan pencemaran yang muncul bau busuk di tambak tersebut yang dirasakan lingkungan sekitar, namun sudah hampir tiga pekan terakhir ini masih belum ada jawaban yang pasti dari perusahaan, sehingga membuat dirinya marah dan kesal karena pihak perusahaan lalai dalam menyikapi persoalan ini.

"Jika saja perusahaan ini tidak kantongi ijin sudah tutup saja, " Ungkapnya,

Hal senada dikatakan Sekertaris Desa  Tunggal jaya, Andi bahwa pihak perusahaan lalai dalam menyikapi persoalan pencemaran lingkungan yang timbul dari perusahaan tambak.

Ia mengatakan "Kami sudah sering menyampaikan keluhan masyarakat namun sama sekali tidak ada respon dari pihak perusahaan, "Ungkapnya



Sementara, Sugeng selaku pihak wakil dari  perusahaan dilapangan mengaku semua sudah disampaikan kepada bosnya. "Cuma memang beliau belum ngasih waktu, " singkatnya.

Ketua Komisi I DPRD kabupaten Pandeglang,  Habibi Arafat menuntut kepada pihak perusahaan untuk di antisipasi dan di tindak- lanjuti imbas dari tambak yang menimbulkan bau dan tetap kami menyarankan kepada perusahaan untuk menindak-lanjuti,

Habibi Arafat menyampaikan ijin lingkungannya sudah ada sejak tahun 2015, cuma ada kejanggalan dalam ijin tertuang 15 Ha, Tapi tadi kata pihak perusahaan (Sugeng) ada penambahan 10 Ha jadi total luasnya ada 25 Ha, ini tentunya harus diperbaiki ijin dan upaya pengelolaan lingkungannya (UPL).

Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang meminta kepada pihak perusahaan dalam waktu satu bulan dari sekarang semua perijinan harus sudah dibenarkan,

"Mekanisme yang kita tempuh bukannya kami tidak bisa mencabut ijin,  bisa saja kalau itu melanggar,  CSR nya juga harus jelas kemana dan siapa yang menikmati ?

Jadi semua ini mutlak pengaduan masyarakat ada pihak Muspika, Camat, Sekdes dan salah seorang guru SDN tunggal Jaya 1, Ini juga termasuk janji kami untuk turun langsung ke lapangan, Jelas Habibi. *** (Doni,  S)