Pelepasan Siswa SD Negri Simaja Sekolah Pungut Rp 300 Ribu

Cirebon, RN.  Menjelang akhir tahun ajaran dan pelepasan murid yang lulus ujian nasional, praktik pungutan liar alias Pungli di be...

Cirebon, RN. 

Menjelang akhir tahun ajaran dan pelepasan murid yang lulus ujian nasional, praktik pungutan liar alias Pungli di beberapa Sekolah Dasar (SD) Negri  mulai marak. Pungli mengatasnamakan hasil rapat komite sekolah ini terjadi satu diantaranya SD Negri Simaja Kota Cirebon.

Berdasarkan informasi, alasan penarikan uang tersebut-pun beragam, ada yang untuk menyewa tarub, soud system, orgen, membeli kenang-kenangan hingga bantuan untuk sekolah. Penarikan dana sumbangan perpisahan sebesar Rp 300 ribu itu dinilai memberatkan orang tua.

Kepala SD Negri Simaja, Drs Ma’mun  membenarkan pungutan sebesar Rp 300 ribu tersebut, ia berdalih legalitas bisa dipertanggung jawabkan. Karena menurutnya, selain ada undang-undang kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang membolehkannya, juga muncul angka nominal itu atas dasar sudah  melalui rapat komite sekolah.

"Pungutan sebesar Rp 300 ribu ini sudah melalui rapat komite sekolah, digunakan untuk kepentingan sisiwa kelas 6 itu sendiri, seperti untuk sewa tenda, soud system, cenderamata dan lainnya ". Kata Ma’mun saat dikonfirmasi media diruang kerjanya baru-baru ini.

Menurutnya, saat ini siswa SD Negri Simaja berjumlah 169 murid, dan kelas 6 ada 26  murid yang dikenakan pungutan tersebut. Akan tetapi, kalau orangtua siswa mengaku keberatan dengan pungutan ini. Dikatakannya, besok (sabtu-red) pihaknya akan memanggil semua walimurid kelas 6 dan komite sekolah untuk membatalkannya.

Yang perlu digaris bawahi. Ma’mun meneruskan, hal yang wajar acara perpisahan diadakan sedikit meriah dengan berbagai pergelaran. Artinya, acara perpisahan bentuk ungkapan kegembiraan siswa untuk dikenang saat masa belajar di sekolah dasar selama enam tahun. Dan dikatakannya, semisal dalam hal ini orang tua merasa keberatan, acara perpisahan siswa kelas 6 akan diadakan apa adanya.

Sementara, Ketua LSM Baret (Barisan Rakyat Ekonomi Tertinggal) H Iwan menyatakan, praktik semacam itu selalu berulang saat menjelang akhir tahun ajaran dan pelepasan siswa, mulai dari SD sampai SMA di wilayah Cirebon.

"Pungutan semacam ini, tergantung mental pihak sekolahnya, kalau mental koruptif, maka praktik seperti ini akan terus terulang. Sehingga membebani orangtua siswa, pada kegiatan perpisahan seperti itu kan bukan suatu keharusan," ujar H Iwan.

Dan diteruskannya. Sesuai edaran walikota Cirebon, sekolah dilarang memungut iuran perpisahan kepada walimurid. Hal itu berlaku bagi sekolah yang ada diwilayah Kota Cirebon.

Dirinya mengharapkan, praktik serupa disikapi dan ditindaklanjuti pihak terkait. Jangan sampai dunia pendidikan jadi ajang "cari untung" dan membebani orangtua siswa, ditengah usaha pemerintah meniadakan pungutan di sekolah saat ini. (Hasan/Risto)