Pemprov Terima Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017

Palu, RN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (SULTENG) menggelar Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sul...

Palu, RN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (SULTENG) menggelar Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2017.

Sidang Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Prof Emeritus Aminudin Ponulele didampingi Wakil Ketua Dewan dan dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Drs.H Hidayat.M.Si yang mewakili Gubernur Sulteng Drs.H.Longki Djanggola.M.Si,

Dalam kesempatan tersebut ikut hadir dari unsur Forkompinda, Anggota DPRD Prov Sulteng serta Beberapa Pejabat teras Pemprov Sulteng. Sidang Paripurna dilaksanakan diruang sidang Utama Kantor DPRD Prov Sulteng, Senin (7/5/2018)

Dirapat Paripurna tersebut DPRD Prov Sulteng memberikan beberapa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017 kepada Pemerintah Provinsi. rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD Prov Sulteng Kepada Sekprov Sulteng Moh Hidayat.

Rekomendasi yang sebelumnya itu dibacakan anggota DPRD Prov Sulteng, Arena Jr Parampasi di hadapan Sekprov Sulteng dalam paripurna istimewa ini yaitu terkait  penambahan alokasi anggaran meliputi beberapa sektor, yakni sektor Pendidikan, kesehatan serta sektor budaya yang meliputi pariwisata dan beberapa sektor lainnya berdasarkan Visi Misi Pemprov Sulawesi Tengah.

Selain itu Gubernur dalam sambutannya mengungkapkan, khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, Pekerjaan umum  dan perumahan, Pemprov Sulteng berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar. Sedangkan di bidang sosial telah dilakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat miskin , lansia terlantar , desabilitas serta kaum remaja disamping itu Pemrov akan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

 Selain itu dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dasar, khususnya urusan ketenaga kerjaan , Gubernur mengungkapkan , Pemerintah Daerah melalui OPD terkait telah melaksanakan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan secara langsung melalukan pemeriksaan dokumen RPTKA maupun IMTA serta kunjungan langsung ke lokasi para TKA dan apabila ditemukan TKA yang tidak memilikiki dokumen, maka Pemprov nota pemeriksaan kepada Perusahaan pengguna TKA tersebut dan memerintahkan agar mengeluarkan TKA tersebut.

Lebih lanjut Gubernur mengungkapkan, Pada Tahun 2017 pengawas ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan rekomendasi nota pemeriksaan terhadap pelanggaran hukum TKA di Kabupaten Morowali dimana sebanyak 40 orang warga Negara Tiongkok telah di kembalikan ke Negaranya. Ungkap Gubernur.

Selain itu juga terkait di Sektor Pariwisata  dalam rangka meningkatkanindustri kepariwisataan , Pemprov akan melakukan langkah-langkah strategis, yaitu mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi  usaha pariwisata, mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha micro , kecil dan menengah serta mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki ke unikan dan kekhasan lokal, Kemudian dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemprov akan menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui intensifikasi Pajak penerimaan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), alat berat dan pajak air permukaan(PAP) khusunya pembangkit listrik hidro mikro yang dikelola industri sendiri dan penjualan kepada masyarakat dan penertiban wajib pungut  terhadap pendistribusian  pajak bahan bakar kendaraan bermotor.; Jelas Gubernur Dalam Sambutan tertulisnya. Gubernur juga menyampaiakan Terimakasih  dan penghargaan yang setulus-tulusnya  kepada seluruh Anggota DPRD  yang telah memberikan rekomendasi tersebut,  rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti dalam rangka perbaiakan Penyelenggaraan Pemerintahan kedpan. Tutup Gubernur...(SYR .HPS)