Drs Aap Aptadi Anggap Oknum Pendamping PKH Kembalikan Dana Kuota Tidak Utuh Di Kec Sindangresmi Salahi SOP

Pandeglang, RN Drs Aap Aptadi anggap oknum pendamping PKH kembalikan Dana Kuota yang hilang di Kecamatan Sindangresmi salahi Standar O...

Pandeglang, RN
Drs Aap Aptadi anggap oknum pendamping PKH kembalikan Dana Kuota yang hilang di Kecamatan Sindangresmi salahi Standar Operasonal Prosedure (SOP) yakni di Desa Pasirdurung dan Desa Kadumelati yang telah di kembalikan oleh oknum Pendamping Jamsosratu (SAN) Pegawai foto copy (NN) dan Sekdes Kolelet (Acg) melalui Pendamping PKH Samsuri tapi tidak utuh di terima KPM PKH. Uang yang hilang atau yang telah di ambil oleh Oknum tersebut sebesar Rp.390 ribu namun hanya di kembalikan Rp.300 ribu,

Jumlah KPM yang bermasalah di Desa Kadumelati menurut data yang ada yang di katakan Samsuri Pendamping PKH sebanyak 155 KPM sedangkan yang di Kumpulkan menurut Informasi dari Penerima Manfaat 166 KPM.

Dari permasalahan tersebut sejumlah KPM PKH di Desa Kadumelati dan Pasirdurung mendatangi Ke tempat Sekjen Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Pandeglang (FK-LSM), kata Drs,Aap Aptadi ,Kemaren saya kedatangan masyarakat dari Desa Pasir Durung dan Desa Kadumalati Kec Sindangresmi. Mereka mengeluhkan adanya pengumpulan Kartu PKH oleh oknum. Anehnya, yang kartunya tidak dikumpulkan bisa mencairkan uang, dan yang dikumpulkan tidak bisa di cairkan, Masyarakat Desa Kadumalati mendatangi Aparatur Desa. Pada kesempatan itu, pendamping PKH membagikan uang secara tunai kepada Penerima manfaat, masing2 Rp. 300.000/orang, yang seharusnya Rp. 390.000 / KPM PKH.
Adapun yang Kartu PKH nya yang diambil di Desa Kadumelati berjumlah 166 orang, sedangkan yang menerima pengembalian hanya 155 orang.
Saya juga mendengar, hal ini terjadi dibeberapa kecamatan.

Mengingat yang dirugikan masyarakat kecil dan dana nya bersumber dari keuangan Negara, hal ini dapat di katagorikan TINDAK PIDANA KORUPSI.

"Kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak siapapun yang terlibat. Baik oknum aparat Desa, pendamping maupun pihak manapun. Kepada teman teman LSM yang tergabung dalam FK-LSM Kab Pandeglang (87 LSM), untuk dapat memberikan informasi kepada pihak penegak hukum.
Demi terwujudnya SUPREMASI HUKUM di Kabupaten Pandeglang."harapnya.

Lanjutnya Aap Aptadi Menganggap Pendamping PKH Yakni Samsuri sudah menyalahi Standar Oprasional Prosedur ( SOP) karena apapun dalihnya uang KPM PKH itu tidak boleh di berikan secara tunai apalagi pengembalian nya uang tersebut tidak utuh di terima Penerima manfaat,

Ko Samsuri mau mewakili mengembalikan uang yang di berikan Oleh oknum untuk menyerahkan kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan, padahal yang melakukannya bukan Samsuri kenapa bukan Oknum nya langsung, apapun dalih nya Samsuri untuk menciptakan Kondisifitas ataupun tekanan tetap aja bisa kena pasal 55 turut serta melakukan tindakan perbuatan kejahatan atau memberikan peluang untuk melakukan tindakan kejahatan, jadi harus di tindak
"kalau Samsuri tidak merapat ke Polres untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya bisa jadi tersangka, bila memberika keterangan yang lengkap Samsuri bisa menjadi Mister Blow Up, tandasnya Drs.Aap Aptadi Kepada media radarnusantara.com Senin (25/6) melalui telepon selulernya.

Di hubungi terpisah Samsuri melalui telepon gengamnya mengatakan Uang Kuota yang hilang di Kecamatan Sindangresmi yakni di Desa Kadumelati dan Pasirdurung semuanya sudah di kembalikan dan uang dikembalikan sebesar 300 ribu itu berdasarkan hasil musyarawarah.

"Uang yang di kembalikan kepada KPM PKH di Dua Desa tersebut sesuai dengan data yang ada," tukasnya.(hadi)