Takalar, RN Lembaga anti rasuah .komisi pemberantasan korupsi (kpk ) diminta sejumlah pihak untuk segera memeriksa SYAMSARI KITTA.b...
Takalar, RN
Lembaga anti rasuah .komisi pemberantasan korupsi (kpk ) diminta sejumlah pihak untuk segera memeriksa SYAMSARI KITTA.bupati Takalar sulawesi selatan .Bupati di nilai telah melakukan penyalah gunaan jabatan atas kewenangan ,terkait pengelolaan dana di 76 sejumlah desa yg berada di wilayah pemerintahannya dengan jabatan yg di sandang selaku pimpinan tertinggi di kabupaten takalar.syamsari kitta dengan sewenang- wenang menerbitkan sk bupati Takalar no 40 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dan perioritas dana desa di kabupaten takalar.
Lembaga anti rasuah .komisi pemberantasan korupsi (kpk ) diminta sejumlah pihak untuk segera memeriksa SYAMSARI KITTA.bupati Takalar sulawesi selatan .Bupati di nilai telah melakukan penyalah gunaan jabatan atas kewenangan ,terkait pengelolaan dana di 76 sejumlah desa yg berada di wilayah pemerintahannya dengan jabatan yg di sandang selaku pimpinan tertinggi di kabupaten takalar.syamsari kitta dengan sewenang- wenang menerbitkan sk bupati Takalar no 40 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dan perioritas dana desa di kabupaten takalar.
Pada pasal 18 no 3 dan 4 yg berbunyi pelaksanaan kegiatan yg dibiayai dari dana desa di perioritaskan pembentukan dan pembangunan kader desa untuk menciptakan lapangan kerja . Dimana secara jelas untuk kader ini di ambil dari dana desa : Untuk kader posyandu rp 19.200.000 /desa,Untuk kader kesehatan 5 orang rp 9.000.000 /desa,Untuk kader kebersihan rp 9.000.000/desa,Untuk kader keamanan rp 9.000.000,Rp .46.200.000 di kali 76 desa total 2.071.200.000.
Selain itu ada beberapa titipin atau perintah yg harus di masukkan di RAPBDES th 2018 .
Di antaranya pengadaan bibit sapi .seharga rp 25 .000.000.motor viar rp 25 .000.000.
Alat komunikasi berupa Ht 10 .000.000.di kali 76 desa RP 4.560.000.000 sampel ini di ambil dari papan baliho informasi yang ada didesa cikoang kec mangarabombang kab takalar
Di antaranya pengadaan bibit sapi .seharga rp 25 .000.000.motor viar rp 25 .000.000.
Alat komunikasi berupa Ht 10 .000.000.di kali 76 desa RP 4.560.000.000 sampel ini di ambil dari papan baliho informasi yang ada didesa cikoang kec mangarabombang kab takalar
Dana desa untuk kabupaten takalar .RP 70.305.555.000(tuju puluh milyar tiga ratus juta lima puluh lima ribu .yang berada di 76 desa dan ada RP 6.631 200.000( enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah ) terindikasi kerugian negara.
Syamsari dengan sengaja membuat aturan di atas aturan..permen adalah aturan tertinggi dgn di tetapkannya peraturan mentri no 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 di dalam permen sudah jelas...sangat di sayangkan dgn di terbitkannya perbup no 40 th 2018 yg melanggar permendes terindikasi 76 kepala desa akan di libatkan keranah hukum.
Syamsari dengan sengaja membuat aturan di atas aturan..permen adalah aturan tertinggi dgn di tetapkannya peraturan mentri no 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 di dalam permen sudah jelas...sangat di sayangkan dgn di terbitkannya perbup no 40 th 2018 yg melanggar permendes terindikasi 76 kepala desa akan di libatkan keranah hukum.
Dari penelusuran wartawan media ini di sejumlah kepala desa yg ada di kecamatan galesong.selatan .kecamatan mangarabombang.dan polombangkeng utara mereka(kepala desa) yg tidak mau di sebutkan namanya ""kami kepala desa terancam ..karena apabila kami tidak memasukkan poin -poin yg sudah di tentukan dan mengganti yg sudah di stabilo di RAPBDES kami maka bupati tidak akan tanda tangan pencairan dana desa dan ADD kami ..jadi terpaksa walaupun kami tau itu melanggar aturan karena tidak melalui musyawarah desa dan regulasi dari tahapan penganggaran dana desa yang diatur kementrian desa. inilah sehingga dana desa cair tahap pertama di bulan juni
Th 2018...tapi anggaran yg tidak sesuai kami tidak akan cairkan lebih baik silpa..""katanya demikianlah penuturan para kepala desa yg tau aturan tapi bagi kepala desa yg gagal paham tetap melaksanakan karena menurutnya bupati adalah atasannya
Th 2018...tapi anggaran yg tidak sesuai kami tidak akan cairkan lebih baik silpa..""katanya demikianlah penuturan para kepala desa yg tau aturan tapi bagi kepala desa yg gagal paham tetap melaksanakan karena menurutnya bupati adalah atasannya
Sehubungan hal di atas kami berusaha menemui bupati takalar syamsari kitta namun bupati berada di jakarta..keterangan kasub humas dan protokuler.kab takalar
Di tempat terpisah mantan sekda kab takalar Dr.ir H.Nirwan mSI..yg nonjob oleh bupati pada minggu yg lalu tepatnya bulan juni 2018.""saya tidak tau tentang adanya titipan bupati.kamu hub bagian hukum..""sambil memberikan no ponsel kasub hukum .bpk mustakim...oleh pak mustakim ..""no komen ,kebetulan kabid lagi tidak ada di ruangan....ujarnya
Salah satu sumber yg dapat di percaya ""sangat di sayangkan. regulasi dana desa sangat jelas.karena ada janji kampanye bupati yg tidak bisa terealisasi apabila tidak di lempar ke desa..janji bupati ada 22 program termasuk .memberikan sapi kepada setiap kk.dan membuka 10 rb lapangan kerja terus, ini ambil dana dari mana ?? Kata sumber
Kepala dinas pemberdayaan madyarakat desa.yg tak bisa di temui .. beberapa waktu lalu .melalui kasub supriadi""jangan ada negara di atas negara .artinya program bupati juga harus singkron dgn program di desa..jangan bupati lain kepala desa lain ...""katanya .sampai berita ini di terbitkan bupati takakar tidak bisa di hubungi...fia sms pun tidak di balas.(rosna/syahid)
COMMENTS