Konsistensi Posbakumadin Pandeglang Siap Membantu Masyarakat Tidak Mampu

Pandeglang, RN  Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pandeglang, selalu siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat t...

Pandeglang, RN
 Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pandeglang, selalu siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional
mereka.

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

POSBAKUMADIN Pandeglang yang sudah melakukan MOU dengan Pengadilan Negeri Pandeglang beberapa bulan yang lalu sebagai upaya untuk memastikan layanan bantuan hukum bagi warga tidak mampu tersebut dalam mewujudkan  hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Ketua POSBAKUMADIN Pandeglang  R.Ruliana Cakrabuana saat di konfirmasi awak media radarnusantara.com  di kantornya di samping kantor Pengadilan Negeri Pandeglang menjelaskan,Sesuai amanat Undang-Undang bantuan hukum tersebut salah satunya membantu orang tidak mampu yang ancaman pidananya diatas lima tahun baik perkara litigasi maupun non litigasi.

Ditempat yang sama, Sekretaris POSBAKUMADIN Pandeglang, Erwanto mengatakan bahwa sesuai amanat Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, POSBAKUMADIN Pandeglang siap memberikan bantuan hukum dan /atau  jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, bantuan hukum cuma-cuma diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin dengan dibuktikan Surat Keterangan Domisili dari Desa, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa atau Kelurahan, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas lainnya jika nanti dibutuhkan.

Sementara, Dede Kurniawan salah satu  anggota POSBAKUMADIN Pandeglang mengatakan, bahwa Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ( _International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR_ ). Pasal 16 dan Pasal 26 _ICCPR_ menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) _ICCPR_ , memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu:
(1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan (2) tidak mampu membayar Advokat.

Maka dengan lahirnya Undang-Undnag Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut Negara hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan

POSBAKUMADIN Pandeglang sudah berupaya melaksanakan kewajibannya menjalankan amanat undang-undang bantuan hukum tersebut dengan berbagai upaya memberikan yang terbaik dan konsisten membantu orang atau kelompok miskin di Kabupaten Pandeglang.
***(Iwan Krc)