Lagi-Lagi Mobdin Kecamatan Diduga Disalahgunakan Oknum Pejabat

Pandeglang RN  Mobil Dinas (Mobdin) itu  adalah Sarana Prasarana untuk di pergunakan dalam rangka menjamin kelancaran pemerintah dalam p...

Pandeglang RN
 Mobil Dinas (Mobdin) itu  adalah Sarana Prasarana untuk di pergunakan dalam rangka menjamin kelancaran pemerintah dalam pelayanan masyarakat dalam segala bidang, akan tetapi yang terdengar saat ini di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provibsi Banten  memang miris serta menimbulkan ketidak percayaan masyarakat, Apalagi kata dia, dengan adanya berita di media massa yang ramai  membicarakan Mobil Dinas Kecamatan  yang digadaikan bahkan hingga kecelakaan yang terjadi menimpa beberapa warga yang di sebabkan adanya indikasi penyalah-gunaan oleh Pengguna Mobil Dinas oleh Oknum, menurutnya hal ini tentu sangat menghawatirkan,

Misbakhul Munir,SH.MH lebih lanjut mengatakan pula dalam pertemuan bersama  tim radarnusantara.com, Ibu Bupati Pandeglang terdengar sangat santun, ramah dan tidak terlalu ketat sepertinya kurang dalam pengawasan sehingga penggunaan Mobil dinas di Kabupaten pandeglang  terkesan banyak disalah gunakan oleh oknum oknum dibawahnya dengan "Aji Mumpung"

"Semoga atas beberapa peristiwa belakangan yang terjadi ini, Ibu Bupati Irna Narulita, bisa cepat mengambil langkah tegas dengan menerapkan aturan Pemda yang berlaku, semua akan ada aturan dan sangsi sangsinya, sudah sewajarnya mereka yang melanggar aturan terkena sangsi yang sesuai," ujarnya.Misbakhul Munir,SH.MH di sela sela mendampingi pemeriksaan tersangka yang masih di bawah umur di Polsek Pagelaran,

Masih Kata Praktisi Hukum,terkait Supir tidak Memiliki SIM, ia mengatakan jika Supir tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Berkendara Motor, jelas melanggar Undang-Undang lalu lintas dan harus di proses hukum, apalagi terjadi korban jiwa baik luka luka ataupun meninggal dunia jelas merupakan tindak pidana atas kelalaian yang menyebabkan korban jiwa baik meninggal atau luka luka bisa di jerat dengan pasal 22/2009 pasal 310 dan seterusnya dengan ancaman pidana kurungan dan denda 24juta  rupiah.

"Pidana kurungan 1 bulan hingga 20 Tahun dan denda hingga 24 juta rupiah, korban juga berhak menuntut dan melayangkan gugatan ganti rugi sebesar kerugian sesuai pasal 1365 KUHPerdata," Imbuhnya Kepada media radarnusantara.com ,Senin (23/7/18)    ***(Hadi)