Pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jepara Penuh Rekayasa

Jepara, RN     Berawal dari lelang jabatan yang melanggar regulasi, dikarenakan pemegang jabatan yang lama masih aktif. Namun mengapa l...

Jepara, RN
    Berawal dari lelang jabatan yang melanggar regulasi, dikarenakan pemegang jabatan yang lama masih aktif. Namun mengapa lelang jabatan tersebut bisa dilaksanakan?

    Berdasarkan sumber berita yang didapat dari lapangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara baru-baru ini, berasal dari  tamatan akademi kebidanan yang bernama Mudrikatun S.SIT. mm.mh kes, yang masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (sekdinkes) Kabupaten Jepara, bahkan menurut rengking Mudrikatun masuk rengking ke-3.

Namun pada tanggal 29 Juni 2018 bisa dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Indikasi rekayasa pelantikan Bidan Mudrikatun sangat nyata, apakah benar sudah dilakukan sistem seleksi dengan Assesmen senter, sebab yang di seleksi adalah sekretaris dinas kesehatan lulusan akademi kebidahan.

    Dimana UPK (Unit Penilaian Kopetensi) dan TPK (Tim Penilaian Kopetensi)  sesuai yang di syaratkan haruslah bersifat independent yaitu didalam UPK dan TPK harus terdapat unsur akademis/pakar/prodesional.

 Sebagai pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten (Bupati) tentunya akan melaporkan semua hasil tes para peserta seleksi jabatan ke pejabat ke pegawaian daerah provinsi(Gubernur), selanjutnya Gubernur tentulah akan merekomendasikan peserta dengan nilai atau rengking paling tinggi. Seharusnya karena proses seleksinya yang sudah demikian ketatnya, makanya yang tebaiklah yang terpilih sesuai dengan peraturan mentri pendanyagunaan aparatur Negara dan reformasi, birokrasi, republik Indonesia no 13 tahun 2014 tentang tatacara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintahan.

    Maka dari itu ada apakah dibalik pengangkatan bidan Mudrikatun sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang hanya mendapat rengking.3?

Dengan adanya kenyataan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi maka tim media Radar Nusantara (RN) menilai ada dugaan penyimpangan atau adanya indikasi gratifikasi untuk meloloskan saudari Mudrikatun, karena sejak awal proses lelang jabatan sudah bermasalah melanggar regulasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Di duga saudari Mudrikatun telah membayar mahar untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

    Dari lapangan, menurut sumber berita yang disampaikan kepada media Radar Nusantara(RN) menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 Mudrikatun telah menemui oknum petugas RSU.RA. Kartini adalah sebagai salah satu orang kepercayaan Bupati Kabupaten Jepara di ruang kerjanya,dan Pada tanggal 21 Juni 2018 oknum tersebut langsung berlibur bersama keluarganya ke Singapura.
Inilah yang menguatkan adanya pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terindikasi terjadi penyuapan/gratifikasi.

Kami masyarakat Kabupaten Jepara menghimbau pada para penegak hukum dari aparat kepolisian maupun kejaksaan supaya memanggil dan memeriksa saudari Mudrikatun dan oknum PNS RSU.RA.Karini serta wakil dirut keuangan, supaya tidak akan terjadi lagi transaksi jual beli jabatan dan supaya Kabupaten Jepara bersih dari korupsi,kolusi dan nepotisme.

Masyarakat Kabupaten Jepara sangat menginginkan Kabupaten Jepara bersih dan bertakwa, supaya progam Bapak Presiden Jokowi dengan nawacita dapat terlaksana.
(Bareta Simanjuntak)