PT.Wira Inova Nusantara Kebal Hukum Ketenagakerjaan

Kutai Timur, RN Salah satu perusahan kelapa sawit di wilayah Kabupaten kutai Timur yang kebal hukum ketenagakerjaan adalah PT Wira Inova ...

Kutai Timur, RN
Salah satu perusahan kelapa sawit di wilayah Kabupaten kutai Timur yang kebal hukum ketenagakerjaan adalah PT Wira Inova Nusantara Desa Susuk Kec Sandaran Kutai Timur hal ini dikarenakan berbagai macam persoalan ketenagakerjaan yang telah dilakukan upaya Bipartit dan Tripartit bahkan pelanggaran ingkar janji dengan PB(perjanjian bersama) antara Serikat Pekerja Nasional dan semua anggota yang terlibat bersama pihak menegemen perusahan selalu deadlock.

Ketua Serikat Pekerja Nasional DPC Kutim Pak Protus Burin setelah dikonfirmasi terkait permasalahan hak-hak normative beliau menyampaiakan bahwa hal apa lagi yang perlu dilakuakn untuk jalan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di PT WIN Sususk,saya dan semua perangkat kerja sudah berupaya maksimal melalui mekanisme UU 02 Tahun  2004  yang mengatur tentang penyelesaian perselisisihan hubungan  industrial juga tidak mendapatkan usaha maksimal hal ini terang benderang sudah disampaikan Ramli SH kabid HIJ Disnaker Kutim,seyogianya Disnaker harus membatalkan tindakan menegemen perusahan PT.WIN Sususk karena telah melakukan pelanggaran memutasikan dan mendemosikan karyawan karena alasan mogok kerja; syarat-syarat mogok telah dipenuhi sesuai dengan UUK dan Bahkan pihak Pemerintah Daerah telah memanggil semua pihak termasuk Disnaker Kutim bersama perusahan untuk mencari solusi dalam persoalan terkait pelanggaran UUK oleh menegemen perusahan tersebut dan hasilnya jelas dalam rizala atau notulen rapat bahwa perusahan tidak boleh mendemosikan karyawan peserta mogok akibat gagalnya perundingan.

Ketua DPC SPN Kutim Protus Burin yang juga dalah Kuasa Karyyawann yang tergabung dengan serikat pekerja Nasional telah melakuakn berbagai upaya sampai melaporkan semua kasus pelanggaran nmenegemen ke pihak Pengawasan Provinsi Kaltim dan melalui telepon selulernya beliau koordinasikan dengan bidang pengawasan Privinsi Pak Wartoyo 2 hari yang lalu tepatnya tanggal hari sabtu 28 Juli 2018 jam 16.27 soreh pak Wartoyo menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan pada  tanggal 10 Juli 2018 di wilayah perusahan telah kami sampaikan secara tertulis dan belum ditandatangani oleh kepala dinas Ketenagakerjaan Prov Kaltim karena masih sibuk dan berharap minggu ini bisa ditandatangani untuk keperluan selanjutnya memberi rekomendasi pada managemen PT WIN Sususk terkait berbagai pelanggaran yang dilaporkan oleh ketua Serikat Pekerja Nasional DPC Kutim Pak Protus Burin.dari sisi lain Ketua Serikat telah menelepon Bapak Mugeni Untuk mengklarifikasi bagaimana upaya selanjutnya dari pihak Pemerintah Daerah Kutim dalam menangani masalah ketenagakerjaan sebelumnya dan Pak Mugeni menyatakan bahwa akan memanggil Disnaker dan pihak Perusahan klarifikasi dan mencarai jalan penyelesaian lebih lanjut agar  tenga kerja didak diperlakukan semena-mena himbau Asisten Kesra Kutim yang dikenel sangat Bijak dalam menengani berbagai persoalan di Kutim kusus pada bidangnya.

Perlu disampaiakan bahwa pelanggaran-pelangaran yang sedang nterjadi saat ini adalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang sudah sekian lama karyawan telah dipotong Yurannya namun pelayanan tidak diberikan secaramaksimal bahkan kartu kepesertaan untuk karyawan juga belum diberikan sedangkan sudah bertahun-tahun dipotong uran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaannya,alat kerja yang dibeli sendiri oleh karyawan,pemotongan PPH 21 tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku,PHK sepihak yang tidak dibayarkan uang pesangonnya sesuai UUK 13 2003 Pasal  156 ayat 1,2,3,4,status keryawan yang bekerja diatas 3 tahun masih buruh harian lepas,Hak-hak perempuan tidak dijalankan sebagaimana amanat UUK,dll.salah satu pengurus tingkat perusahan Pak Moh Hidayat yang juga kini menjabat sebagai Ketua Serikat tingkat Perusahan melalui awak media Radar Nusantara menyampaiakn kekesalannya terhadap menegemen perusahannya yang seolah olah kebal hukum dan tidak menganggap karyawan sebagai aset perusahan tapi sebagai kuli jalanan yang dapat diperlakuakan semena-mena,mogok yang sah sesuai UUK kami lakuakn karena perusahan tidak mau berunding dengan kami,beberapa kali sudah kami layangakn surat unt5uk berunding tapi ditolak terus alasan macam-macam,maksud adanya Serikat Pekerja diperusahan adalah sebagai wadah yang baik untuk berdiskusi dan berdialog demi kemajuan  proses produksi di perusahan dan kesejahteraan karyawan namun menegemen perusahaan selalu menolak berunding ada apa? Kami harapkan pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap managemen perusahaan PT.Wira Inova Nusantara Susuk Sandaran demi perbaikan dan hubungan kerja yang harmonis.
(red)