Perencanaan Pembangunan RKB SMPN Saketi 4 Dipertanyakan

Pandeglang,RN  Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jenjang SMP (DAK Fisik Reguler) tahun 2018 untuk Pekerjaan Dua loka...

Pandeglang,RN
 Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jenjang SMP (DAK Fisik Reguler) tahun 2018 untuk Pekerjaan Dua lokal Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipertanyakan.  Pasalnya bangunan RKB 2 (dua) Lokal yang berlokasi  Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang yang sedang dalam tahap Pembangunan terindikasi adanya penyimpangan lantaran tihang kolom tidak di pasang diduga pelakasanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi gambar,
 
Dari hasil papan proyek yang terpantau media radarnusantara.com, Kegiatan pembangunan Ruang Kelas baru Lokasi kegiatan SMP Negeri 4 Saketi, Pelaksana Swakelola Panitia Pembangunan di Sekolah dengan Volume Kegiatan 2 (dua) Ruang. Waktu Pelaksana 120 Hari kalender dengan dana bantuan Rp. 293.668.750,- di biayai dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 akan tetapi tanggal mulai pelaksanaan pembangunan tidak terlihat,

Di temui Amin kepala tukang mengakui bahwa pembangunan SMPN 4 Saketi yang di laksanakan itu terjadi kesalahan teknik,

"ia pak itu pembangunan memang terjadi kesalahan teknik akan tetapi itu bukan kesalahan dari pihak konsultan atau pihak sekolah ini mutlak kesalahan saya," katanya,

"HOK nya di borongkan seharga 32 juta rupiah,"imbuhnya.

Dihubungi terpisah Ai Uniati Kepala Sekolah Menengah Pertama Negri 4 Saketi membenarkan memang pembangunan tersebut tidak seusai dengan gambar bahkan saya pun sudah menegur untuk segera di lakukan perbaikan karena pembangunan itu tidak sesuai dengan spek,

"lebih baik di bongkar lagi ketimbang ada masalah nantinya, padahal awal pelaksanaan pembangunan itu sering di kontrol oleh pengawas bahkan hampir lima kali,mungkin tukang itu tidak ikuti juknis," sanggahnya.

Sehingga membuat Samsul Bahri, SH Pemerhati Pembangunan sekaligus Praktisi Hukum bahwa pengurangan tihang kolom tanpa perhitungan yang matang akan mengakibatkan kegagalan struktur bangunan dan berpengaruh terhadap kekuatan struktur beton itu sendiri, tentu juga berpengaruh terhadap finansial, karena pemakaian volume baja lebih kecil dari pada yang di syaratkan, seharusnya Kepsek dapat mengambil tindakan dengan mengambil alih pelaksanaan karena telah terjadi perbuatan melawan hukum/ beriktikad tidak baik dalam melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi yang direncanakan, dan jika ini tidak dilakukan berarti diduga Kepsek ikut bermain.

Dijelaskan bahwa dalam Pasal 387 KUHP disebutkan dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaaan perang, kemudian Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

Begitu pula bunyi  Pasal 7 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2  (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)  tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah).

"Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, dan Setiap orang yang  bertugas mengawasi  pembangunan  atau penyerahan bahan bangunan,  sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a jelas ada pidanya"urainya Samsul Bahri, SH (Hadi/Iwan).