ADA APA ANTARA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN LAUT

Waisai.RN.   Pelabuhan  Penumpang dan terminal Penumpang di waisai Raja4 Begitu indah, pemandangan dan pulau pulau kecil bisa di lihat de...

Waisai.RN.  Pelabuhan  Penumpang dan terminal Penumpang di waisai Raja4 Begitu indah, pemandangan dan pulau pulau kecil bisa di lihat dengan jelas, dan Kapal Kapal Penumpang Seperti, Belibis Xspres se tiap hari lalu lalang membawa para Penumpang  dan Wisatawan manca Negara  berbaur dengan Penumpang lokal Sehingga Waisai selalu ramai setiap hari oleh turis turis  yang mau berkunjung ke tempat tempat Wisata di Raja4.  tetapi ada kejanggalan,  dimana Setiap kapal yang berlabuh/sandar ditambat di pelabuhan Waisai selalu ada ,pembayaran Jasa tambat di dua instansi  pemerintah, dinas perhubungan Raja4  dan Shabandar, Sehingga membingungkan Stek holder dan pengguna jasa angkut yang bersandar di pelabuhan Waisai.
Kami sempat mencoba  meminta iformasi terkait masalah ini dan langsung ke Kepala dinas Perhubungan Raja4 BECKY RAAWARIN yang kebetulan sama sama Berkantor di lantai dua terminal Penumpang pelabuhan Wasai, dan bersebelahan dengan Kantor Shabandar, kami memper tanyakan perihal penerimaan jasa tambat yang sudah berjalan cukup lama, beliau mengatakan" kami dengan Kepala Shabandar tidak ada masalah hanya mis komunikasi aja,terkait peneriman jasa tambat  sudah sesui poksi masing masing sesuai perda yang ada" ujarnya.
Kami sempat menayakan masalah terminal kapal penumpang yang sekarang menjadi kantor dinas Perhubungan Raja4 yang seharusnya milik Kementerian Perhubungan laut karena dibagun oleh Kementerian Perhubungan  dengan dana APBN, justru di pergunakan oleh Pemda Raja4 khususnya dinas Perhubungan.
Bekcy Raawarin mengatakan" ini milik Pemda Raja4 hanya belum diserahkan Ke Pemerinta daerah  " oleh Kementerian ujarnya.

Setelah itu kami langsung menemui ke Kepala Shabandar yang bersama sama berkantor di gedung terminal penumpang yang bersebelahan dengan dinas perhubungan Raja4 Bapak A Marpaung dan meminta konfirmasi terkait penerimaan destribusi Jasa Labuh dan tambat, dan menyinggung masalah terminal Kapal penumpang beliau mengatakan" Saya akan meluruskan Permasalahan antara dinas perhubungan Raja4 dan pihak Shabandar.  dengan adanya perda yang memungut destribusi Jasa Labuh tambat di Pelabuhan Waisai ini sudah menyalahi Peraturan pemerintah No 15 th 2015 Pungutan dan jenis Jasa Penerimaan  Negara Bukan Pajak.tapi yang terjadi di Pelabuhan Waisai ini justru terbalik" ujarnya, Marpaung juga menambahkan Dermaga ukuran 100x10m itu dibangun Oleh APBN tapi ditagih jasa tambat oleh Pemerintah daerah, ini perlu di pahami"ungkpnya trus Marpaung juga menembahkan" Masalah terminal Penumpang Ini dibagun oleh APBN yang Se odianya harus di pergunakan oleh pengguna jasa pengantar maupun  Penumpang  sebagai tempat menunggu dan Naik ke Kapal  tetapi dipergunakan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan Raja4 sebagai Kantor  ini salah dan perlu dibenahi, untuk menata kembali Pelabuhan ini supaya siapapun yang datang, aturan itu diberlakukan Sama karena, Satu Satunya daerah di indonesia ini yang ditagih jasa tambat oleh dua instansi Pemerintah hanya di Waisai, ini lah yang membuat bingungnya  para Stek Holder atau para perusahaan yang akan masuk dan berlabuh di pelabuhan Wsisai ini. jadi mohon supaya Perda di kaji ulang kembali supaya tidak menyalahi Prosedur yang sudah ada" pukasnya. Kepala Sahabandar juga menambahkan" di indonesia ini ada Hirarkinya mulai dari undang undang,  Peraturan pemerintah, Mentri, drijen, dan Kepala Kepala daerah" ujarnya.
Untuk permasalahan ini perlu diselesaikan Secepatnya dengan dinas terkait Kusunya Kementerian  Perhubungan laut Pusat  dan daerah supaya duduk bersama sama dan tidak berlarut larut  kalau tidak ada penyelesaiannya bisa  merugikan para infestor dan pengusaha dan menghambat perokonomian di Kabupaten Raja4 terutama di Waisai.

Dan terkait masalah pembangunan terminal Baru yang  yang bersebelahan dengan terminal lama perlu untuk di tinjau kembali Supaya tidak  Mubajir karena  pembagunanya di ambil dari dana APBD  dan menelan biaya puluhan milliart  kenapa harus di bagun terminal yang baru,  ini tidak masuk akal, Karena terminal lama sudah memenuhi standar Nasional, besar dan bertingkat lagi hanya perlu perawata saja. Perlu untuk di tinjau dan di Surfei kembali. RN.