Ada Apa dengan Zulmansyah Sekedang: Ketua PWI Riau Sebut Sengketa Pemberitaan Pers Bisa Dipidana,

RN- Riau - Ketua PWI Provinsi Riau, Zulmansyah Sekedang tampil sebagai saksi ahli di  persidangan kasus dugaan kriminalisasi terhadap Pe...

RN- Riau- Ketua PWI Provinsi Riau, Zulmansyah Sekedang tampil sebagai saksi ahli di  persidangan kasus dugaan kriminalisasi terhadap Pers di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kasus dugaan kriminalisasi terhadap Pers yang menimpa Toro Laia Pemimpin Redaksi media online harianberantas.co.id bermula terkait berita  kasus mega korupsi dana bansos/hibahdi  Kab Bengkalis tahun 2012 senilai Rp 272 miliar, yang diduga melibatkan puluhan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, termasuk AM masa itu angota DPRD, sekarang jadi  Bupati aktif  Kab Bengkalis, namun sayangnya sampai saat ini  belum juga  tersentuh hukum,di  surat dakwaan JPU dan amar putusan pengadilan tipikor PN Pekanbaru disebutkan ia terlibat.

Atas pemberitaan kasus korupsi dana hibah Kab bengkalis Th 2012 senilai Rp 272 Miliar melibatkan banyak Pihak,  Toro didakwa dengan tuduhan telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik, hingga berlanjut kepersidangan yang ke 12 kalinya di PN Pekanbaru, Senin 1 Oktober 2018,

 Majelis hakim  tak sekalipun menghadirkan saksi pelapor Amril Mukminin, melainkan kali ini majelis hakim menghadirkan saksi ahli dari JPU yang tak lain adalah ketua PWI Provinsi Riau, Zulmansyah Sekedang diduga memberikan kesaksian yang berpotensi membunuh karakter Pers.

,"Saya sangat sedih mendengar kesaksian pak Zulmansyah sebagai ketua PWI saat memberikan kesaksianya di persidangan ketika  menjawab pertanyaan salah satu hakim, dimana ia (Zulmansyah-red) dengan jelas mengatakan bahwa atas sengketa pers di dunia jurnalistik disebutkan boleh langsung di pidana,"sebut Toro dengan mata berkaca-kaca menahan  rasa kekecewaanya.

Menurut Toro, jika Zulmansyah yang konon sebagai ketua PWI memahami UU Pers seperti kesaksiannya, bagaimana nasib dunia jurnalistik kita kedepannya .
"Kesaksian pak Zulmansyah ini sangat disayangkan, ini bisa membunuh karakter Pers, dan merongrong marwah Pers, bagaimana mungkin seorang ketua dari organisasi ke wartawanan bisa  kesaksiannya  berpotensi melemahkan kemerdekaan Pers itu sendiri? dia saksi ahli dari mana? apakah Zulmansyah kompeten sebagai saksi ahli? sertifikasi keahlian darimana yang ia dapatkan?," tanya Toro.

Bagi Toro Laia selalu tenang  menghadapi masalah yang menimpanya, jika saja Tuhan mengijinkan ia harus di vonis bersalah atas kasus yang diduga direkayasa ini  pihaknya sudah siap dan ikhlas menjalani, namun ia tidak dapat menerima kesaksian Zulmansyah yang  sangat bertentangan dengan UU RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UUD 1945 pasal 28f.

 Bagaimana nasib rekan-rekan pejuang Solidaritas Pers kedepannya,bilamana  sebuah karya Jurnalis dianggap tidak sesuai kode etik jurnalistik (KEJ),langsung diarahkan ke UU ITE,? Selai itu Zulmansyah yang mengaku sebagai saksi ahli kok bisa berbeda pandangan  dengan ketentuan  UU Pers ? ,"apakah sudah dirubah UU Pers ujar,? Toro penuh tanda tanya.

”Zulmansyah sekedang   ketika di konfirmasi Wartawan media Aktual, Feri sibarani melalui selulernya (08117516xx), terkait kesaksiannya di  persidangan, sengketa Pers bisa di pidana, memang betul kan dalam UU Pers pasal 18 ayat (2) itu kan memang ada pidana,  namun katanya tidak bisa langsung dipidana melainkan harus melalui mekanisme UU Pers," jelasnya.

Zulmansyah mengakui kesaksiannya dihadapan  majelis atas pertanyaan hakim bahwa perkara pers bisa di pidana. Tentu saja  hal itu dianggap oleh kalangan pers berpotensi melemahkan kemerdekaan pers, selain mengatakan perkara pers bisa dipidana, ia  juga mengtakan, sekalipun dewan Pers telah mengeluarkan PPR, itu  hanya teguran tertulis, namun pidana dapat dilanjutkan, ujar Toro menyayangkan sikapnya sebagai ketua PWI Riau,.

Menangapi kesaksian ketua PWI Riau,  Direktur eksekutive Lembaga Pers DR. Sutomo (LPDS )di Jakarta,menurutnya, sengketa pers yang menimpa Toro Laia, Hendra membenarkan bahwa setiap orang berhak melaporkan media yang telah berakibat mencemarkan nama baik masyarakat, namun jika itu merupakan hasil jurnalistik atau Pers penyidik kepolisian tidak boleh serta merta menjadikan seseorang pimred menjadi tersangka tanpa melalui proses hak jawab dan hak tolak.

,"Pertama laporan itu harus di sampaikan kepada Dewan Pers,apakah Produk Pers Berita Yang di tulis Toro  pelanggaran hukum atau kode etik. Jika itu disebutkan pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya telah diatur dalam undang-undang Pers,"terang Hendra   melalui sambungan selulernya kepada  korlap Solidaritas Pers Indonesia Riau, Ismail. *** ( Tim RN )