APA MUNGKIN PENEGAK HUKUM MAMPU MENGUSUT IJAZAH WAKIL BUPATI JEPARA.

Jepara - RN Sungguh sangat disayangkan perilaku yang tidak terpuji seorang wakil kepala daerah di negeri ini yang menemui kritik dan p...



Jepara - RN
Sungguh sangat disayangkan perilaku yang tidak terpuji seorang wakil kepala daerah di negeri ini yang menemui kritik dan perilaku tidak bermoral, lebih tragisnya lagi perbuatan  melawan hukum yang dilakukan wakil Bupati Kabupaten Jepara sangan dan sangat memalukan karena dugaan perolehan ijazah yang di dapatkannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan mekanisme akademi seorang mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjanah harus menyelesaikan mata kuliah minimum 147 SKS dan maksimum 160 SKS, dan harus mengikuti UTS serta UAS setiap tahun untuk mendapatkan transkip nilai dan ijazah. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh seorang Wakil Bupati Kabupaten Jepara yang membohongi masyarakat Kabupaten Jepara dengan menutupi latar belakang pendidikannya.

Pada tanggal 7 Mei 2018 surat balasan dari Kementrian Riset Tekhnologi dan Kemahasiswaan perihal keabsahan atau legalitas Ijazah atas nama H. Dian Kristiandi, S.Sos selaku Wakil Bupati Kabupaten Jepara yang menyatakan, sesuai dengan surat dari Rektor Universitas Tekhnologi Surabaya nomor : 071-057/K.328/UTS/VII/2017 menyatakan bahwa saudara H. Dian Kristiandi S.Sos tidak tercatat sebagai mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tekhnologi Surabaya; Berdasarkan penelurusan kami melalui laman PDDIKTI bahwa data saudara H. Dian Kristiandi, S.Sos tidak terdaftar sebagai mahasiswa Uiversitas Tekhnologi Surabaya, namun terdaftar pada Universitas Sultan Fatah sebagai mahasiswa program Studi Ilmu Administrasi Negara(SI) dengan status sebagai mahasiswa pindahan pada tahun 2007 dan lulus tahun 2008 dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka proses pembelajaran saudara H. Dian Kristiandi, S.Sos di Universitas Sultan Fatah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, surat keterangan tersebut dibuat langsung oleh Direktur pembelajaran RISTEKDIKTI. Sehingga timbul pertanyaan apakah masih pantas saudara H. Dian Kristiandi, S.Sos selaku Wakil Bupati Jepara menyandang gelar S.Sos(S1) tersebut.

Namun berbeda halnya dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dari DIRRESKRIMUM POLDA Jawa Tengah pada tanggal 27 September 2018 bahwa munculnya frasa yang menyatakan pada data tampilan yang dapat di akses oleh Direktorat pembelajaran saudara H. Dian Kristiandi, S.Sos di Universitas Sultan Fatah sebanyak 25 SKS setelah Direktorat pembelajaran berkoordinasi denga pihak-pihak pusat data dan informasi Ilmu Pengetahuan Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi (PUSDATIN) tanggal 29 Agustus 2018 yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, da pelaporan di bidang data mahasiswa yang terdaftar pada semua perguruan tinggi, maka ditemukan 122 SKS konversi untuk mahasiswa pindahan.

Bahwa sesuai pasal 5 ayat (1) keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor : 232/U/200 tentang pedoman Penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar siswa ’’Beban studi program sarjanah sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang di jadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah berdasarkan ketentuan di atas maka jumlah SKS H. Dian Kristiandi, S.Sos sebanyak 147 SKS, sehingga proses pembelajaran dan ijazah saudara H. Dian Kristiandi, S.Sos yang dikeluarkan oleh Universitas Sultan Fatah dinyatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena merasa adanya kejanggalan-kejanggalan berdasarkan semua hal-hal tersebut di atas maka dari salah satu organisasi masyarakat (Ormas) mengajukan gugatan kepada para Rektor Unisfat, Dkk sebagai para tergugat.

Atas surat tembusan dari DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengahkarena laporan dari lembaga, juga dari analisa POLDA Jawa Tngah bahwa perbuatan saudara H. Dian Kristiandi, S.Sos bukan kategori TIPIDUM namun sudah termasuk kategori TIPIDSUS atas ijazah (S1) dan gelar akademik. Kepada tim Jepara untuk tetap proaktif khusunya kepada saudara M.Y (Pelapor 1) dengan lembaga pada tanggal 31 Oktober 2018 ke DITRESKRIMSUS POLDA Jawa Tengah guna pengusutan kasus lebih lanjut
.
Kepada para penegak hukum supaya kasus ini tetap di proses sesuai hukum yang berlaku di Negeri ini, hukum harus tetap mengedepankan moralitas, supaya hukum bermartabat dan berwibawa, sebab hukum bukan mainan dan karena hukum adalah panglima tertinggi di Negeri ini.
(Ahmad Heri Tim)

COMMENTS

Nama

Aceh,10,ACEH SINGKIL,40,Aceh Tamiang,22,Aceh Tengah,45,ambon,1,BALAESANG,1,Banda Aceh,3,Bandung,34,Bangka Belitung,2,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,Bangun Purba,1,Banjar,12,Banjarnegara,1,Banten,8,Banyuasin,5,Banyuwangi,25,Barru,1,Batam,56,batang,2,Bekasi,261,Belitung,44,Beltim,75,Bener Meriah,79,BENGKALIS,3,Bengkayang,24,BER,3,Berita terkini,1565,Bintan,8,Blitar,4,BNN,1,Bogor,146,Bola,1,bolmong,103,bolmong utara,1,boltim,9,Brebes,38,Bukit Tinggi,15,Buol,23,Ciamis,11,Cianjur,2,Cibinong,1,Cikarang,10,Cilacap,5,Cilegon,3,Cileungsi,41,Cirebon,167,Dabo Singkep,79,Daerah,6147,Dairi,53,Deli Serdang,6,Depok,92,derah,3,Dolok,4,Doloksanggul,4,Donggala,2,DPRD Kab. Bekasi,10,DPRD Kota Bekasi,6,Dumoga,15,Ekonomi,3,Garut,13,Gowa,3,Gunung Putri,2,Hukum,11,Indramayu,7,Jabar,6,jaka,1,Jakarta,207,Jambi,21,Jawa Barat,8,Jawa Tengah,3,Jawa Timur,7,Jayapura,1,Jember,2,Jeneponto,1,Jepara,27,Jombang,3,kab,1,Kab. Brebes,3,Kab. Kuningan,6,Kab. Minahasa Tenggara,1,Kab. Serang,2,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,8,Kab. Tasikmalaya,15,Kab.Bandung,129,Kab.Bekasi,57,Kab.Malang,1,Kab.Samosir,2,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,Kab.Sumedang,8,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,Kajen,2,Kalbar,35,Kalimantan Barat,1,kalimantan timur,5,Kalsel,7,Kalteng,40,Kaltim,12,Kampar,7,Kampar Riau,8,Kapuas Hulu,219,Karawang,26,Kec.Ukui,1,Kediri,3,Kendari,2,Kepulauan Riau,5,Kerinci,3,Korupsi,9,Kota Sorong,2,Kotabumi,1,Kotamobagu,10,Kronjo,1,Kuala Kapuas,5,Kuala Tungkal,1,KUDUS,10,Kuningan,117,KUTAI KERTANEGARA,1,Kutai Timur,11,Kutim,1,Labuhan Batu,4,Labura,75,Lahat,12,Lampung,24,Lampung Barat,24,LAMPUNG METRO,29,Lampung Tengah,4,Lampung Timur,216,Lampung Utara,70,LANTAMAL V,3,lebak,3,Lingga,474,Loksado,1,Lombok,4,lotim.berita terkini,23,Lubuk Pakam,4,Lumajang,1,Lumanjang,1,Luwuk,7,Magelang,1,Majalengka,32,makassar,2,Malang,66,Maluku,3,Maluku tengah,2,MAMAJU.RN,2,Manado,7,Manokwari,3,Mauk,2,medan,10,Mekar Baru,1,Mesuji,61,metro,57,Minahasa Selatan,2,Minahasa Tenggara,2,Minut,1,Mojokerto,143,morowali,1,Muara Belida,1,Muara Enim,74,Musi Banyuasin,10,Nasional,15,Natuna,86,NTB,1,Ogan Ilir,3,Oku Selatan,122,Oku Timur,4,Opini,1,Padang,2,Padang Lawas,11,Pagaralam,9,Pagimana,1,Pakpak Bharat,12,Pakuhaji,2,Palangka raya,193,Palas,8,Palembang,13,Palu,84,Paluta,1,Pandeglang,535,Pangkalpinang,2,Papandayan,1,Papua,3,Parigi,6,Parigi Moutong,7,PARIMO,1,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,10,Pasuruan,1,Patia,1,PAYAKUMBUH,1,Pekalongan,24,Pekanbaru,123,pelalawan,15,Pematangsiantar,29,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,3,Pendidikan,75,Pilkada,1,Polhukam,145,Politik,1,Pontianak,51,Poso,1,Pulang Pisau,4,Purwakarta,370,Purwokerto,1,Putussibau,40,Radar Selebrity,2,Riau,78,Rokan Hilir,9,Sabang,57,Samarinda,21,Sampit,208,sar,1,Sarolangun,73,Selayar,10,Semarang,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,14,Serdang Bedagai,32,Sergai,23,Seruyan,4,Sibolga,7,SIDRAP,3,Sigi,20,Simalungun,24,Sinjai,4,Solok Selatan,7,Sorong,28,Subang,32,Sukabumi,51,Sulawesi,2,Sulawesi Selatan,31,sulawesi tengah,30,Sulsel,7,Sulteng,176,Sulut,242,Sumatera Selatan,1,sumba barat,1,Sumbar,16,Sumedang,1,sumsel,4,Sumut,54,Sungai Penuh,1,Takalar,18,Tambraw - RN,1,Tangerang,277,Tanjab Barat,290,Tanjab Timur,15,Tanjung Enim,1,Tapanuli Selatan,1,Tapanuli Tengah,15,Tapanuli Utara,10,Tasikmalaya,42,Tebing Tinggi,62,Tegal,11,Terkini,6556,terkiri,2,Timika,1,Tolitoli,305,Touna,1,Trenggalek,7,Tulang Bawang,7,Tulang Bawang Barat,2,Tulungagung,74,Waisai,4,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: APA MUNGKIN PENEGAK HUKUM MAMPU MENGUSUT IJAZAH WAKIL BUPATI JEPARA.
APA MUNGKIN PENEGAK HUKUM MAMPU MENGUSUT IJAZAH WAKIL BUPATI JEPARA.
https://4.bp.blogspot.com/-z2KPJZC-0u0/W9fXwBIUKcI/AAAAAAABnHc/giDxPCwXuvcYpVhRT9JLLaCBrGqv0aRSgCLcBGAs/s320/JEPARA.png
https://4.bp.blogspot.com/-z2KPJZC-0u0/W9fXwBIUKcI/AAAAAAABnHc/giDxPCwXuvcYpVhRT9JLLaCBrGqv0aRSgCLcBGAs/s72-c/JEPARA.png
RADAR NUSANTARA NEWS
http://www.radarnusantara.com/2018/10/apa-mungkin-penegak-hukum-mampu.html
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/2018/10/apa-mungkin-penegak-hukum-mampu.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy