Petinggi Biadap Pungli Uang Rakyat

      Jepara - RN   Program pemerintah yang sudah dicanangkan sejak tahun 1981 yang dikenal dengan nama Proyek Oprasi Nasional Agraria at...

      Jepara - RN  Program pemerintah yang sudah dicanangkan sejak tahun 1981 yang dikenal dengan nama Proyek Oprasi Nasional Agraria atau disingkat PRONA dengan menarik uang dari rakyat sampai berjuta juta padahal berdasarkan pasal 1 ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 pensertifikatan tanah dalam rangka PRONA dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima sertifikat tanah PRONA tetap harus membayar biaya administrasi namun besarnya biaya ini tidak akan lebih dari Rp 50 ribu saja!
           Sudah sangat jelas  dan terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, namun masih banyak yang memenfaatkan pelaksanaan program PRONA tersebut contohnya banyak berita-berita yang melansir ditemukannya Oknum pejabat desa yang mengobjekkan PRONA dengan menarik uang dari rakyat, beberapa kasus OTT perangkat desa yang melakukan pungli PRONA pun bisa kita baca dimedia-media dan Aparat keamanan langsung menindaknya dengan hukum pidana, sehingga timbul pertanyaan mengapa kebijakan pemerintah selalu disalah gunakan apakah hukum dinegeri ini tidak cukup memberi efek jera kepada para pejabat yang korupsi dan juga telah banyak Aparat pemerintah desa mestinya telah mengetahui peraturan program pemerintah tentang PRONA serta biaya yang dibayarkan harus sesuai dengan ketentuan administrasi, namun sangat berbeda dengan yang terjadi dilapangan.
            Seperti yang telah terjadi didesa Geneng Kec.Batealit Kab.Jepara baru-baru ini, seorang petinggi desa yang bernama saudara Dwi Bambang Hermawan telah memanfaatkan perpanjangan tangan dari para panitia yang ditunjuk oleh desa untuk memungut biaya dari program PRONA sebesar 500 ribu rupiah, berkaitan dengan hal itu sekitar kurang lebih 100 orang masyarakat setempat telah melakukan demo didepan kantor petinggi desa Geneng tersebut guna untuk meminta pertanggung jawaban tentang pungli PRONA. Namun saudara Dwi Bambang Hermawan selaku petinggi desa Geneng Kec.Batealit Kab.Jepara tidak mau menemui warga yang sedang demo dengan alasan ada rapat diKecamatan, sehingga warga yang demo menganggap kalau petinggi desa Geneng melarikan diri dari tanggung jawab.
             Karna sebagian besar warga desa Geneng banyak yang mengetahui kalau  petinggi desa Geneng telah melakukan kejahatan program PRONA karena telah melanggar ketentuan sebagai mana dakwaan primer pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dakwaan supsider pasal 5 ayat 2 Undang-Undang yang sama.Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliyar, sedangkan dakwaan subsider diancam pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 250 juta.
         STOP pungli PRONA ! kepada penegak hukum tangkap dan adili para koruptor dan penipu uang rakyat yang bersembunyi dibalik kursi jabatan.
                                                                                                                               (Bareta Tim)