Terkait Pernyataan Rio Lombone 18 Desa Penunggak TGR, Kades Bulud, S Mokodongan, Angkat Bicara.

BOLMONG RN    -   Ketegasan Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone terkait 18 Desa Di Bolmong yang masuk dalam desa penungga TGR,"...

BOLMONG RN   -   Ketegasan Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone terkait 18 Desa Di Bolmong yang masuk dalam desa penungga TGR," Berurusan dengan Hukum," sala satu Desa yang di sinyalir" masuk dalam 18 Desa penunggak TGR thn 2017," Desa Bulud, Kecamatan Pasi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.

" Kepala Desa Bulud" S Mokodongan saat di konfirmasi media ini, terkait Tunggakan Ganti Rugi, Dana Desa thn 2017 di di Desa Bulud, Kades menjelaskan," memang benar, penggunaan Dana Desa thn 2017 sesuai Hasil Audit Inspektorat Kabupaten, terdapat selisih hasil hitungan, tetapi itu bukang terjadi pada penggunaan dana, melainkan pada kelebihan hitungan penggunaan  material, seperti contoh;" pada hitungan pasir, batu dan kerikil, volume muatan sesuai lapiran pihak ke tiga pemilik kendaraan iso muatan adalah 1,8 m2, kenyataan setelah di hitung tim pemeriksa dari Inspektorat tesnya volume muatan cuma 1,4 m2, selisih hitungan tersebut yang menjadi THR, demikian juga pada pembayaran Harian Orang Kerja ( HOK ) terjadi kelebihan pembayaran, tidak hanya itu;" pada penggunaan semen terjadi pembengkakan jumlahnya, dari Hasil seni di itu maka terjadi kelebihan pembayaran yang menjadi TGR desa Bulud, hal itu tidak mungkin harus di tagi lagi ke pihak ke tiga sehingga beban itu menjadi tanggung jawab Desa, tegas S Mokodongan, lebih Jauh Kades, Mokodongan mengatakan, saat audit fainal tim inspektorat, antara pihak Tim Audit dan pihak kami wa tu itu suda terjadi kesepakatan bahwa dana itu tidak perlu di setor atau dikembalikan tetapi di simpan ke kas desa, dan nantinya akan di gunakan pada pembangunan fasilitas umum desa yang dibutuhkan, saat ini menurut mokodongan dana tersebut sedang di upayakan, dan nantinya akan di laporkan kembali le pihak Inspektorat, memang kata S Mokodongan," Kades Bulud, melekat pada diri saya adalah" Pengguna dan penanggung jawab anggaran, tetapi berdasarkan Permendes nor 19 thn 2017, pelaksana kegiatan di lapangan menjadi tugas dari , tim pelaksana Kegiatan ( TPK ) Demikian pula pengelolaan keuangan Dana Desa, suda ada Bendahara Desa yang di tunjuk mengelola dana Desa dibawa pengawasan dan persetujuan saya selaku penanggung jawab, itulah faktor non tehnis di lapangan pesoalan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan membela diri menurut Mokodongan, seperti yang terjadi pada kesalahan hitungan volume muatan material seharusnya TPK yang jeli dilapangan agar tidak terjadi kesalahan hitungan, begitu pula pada kelebihan pembayaran HOK dan material Semen, Pihak TPK dan Bendahara lahan suda di pandu dengan RAB , harusnya ini tidak perlu terjadi jika, TPK dan Bendahara melaksanakan pekerjaan berdasarkan petunjuk RAB, tetapi apapun itu, THR Hasil Audit Inspektorat thn 2017 suda menjadi kewajiban desa, yang nantinya dana tersebut akan digunakan kembali pada pembangunan Infrastruktur Desa, intinya menurut Kades S Mokodongan, Sejak saya menjabat, tidak perna menggunakan Dana Desa untuk kepentingan Pribadi, sebagai manusia bisa tidak luput dari kekhilafan, tetapi dengan Niat baik kami," Dana TGR tersebut kami upayakan dan pertangung jawabkan Dunia dan Akhirat, tutup Kepala Desa PJS yang suda menjabat kurang lebih 3 tahun, S Mokodongan, S,Pd. ( Hasan )