Warga Lintang Pertanyakan Program PTSL dari BPN

Beltim - RN. Warga Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggiang mengadu mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang...

Beltim - RN.
Warga Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggiang mengadu mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum juga sampai di desanya. Padahal desa-desa lain di Kabupaten Belitung Timur bahkan di tiga desa Kecamatan Simpang lainnya sudah merasakan program dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut.

Kekecewaan itu diungkapkan Kepala Desa Lintang, Indratno kepada Bupati Beltim, Yuslih Ihza dan Kepala Kantor BPN Beltim, Yan Septedyas saat Dialog Aundiensi antara Pemkab Beltim dengan masyarakat Kecamatan Simpang Renggiang, di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan, Kamis (11/10).

Dialog audiensi yang dipimpin langsung oleh Camat Simpang Renggiang, Sudarmi ini dihadiri oleh puluhan masyarakat Kecamatan Simpang. Dalam audiensi ini juga hadir Forkopimda Kabupaten Beltim serta pimpinan OPD teknis serta instansi vertikal lainnya.
 
“Harus ratalah pembagian pronanya jangan cuman di desa lain saja. Masak di Desa Aik Madu, Renggiang bahkan Simpang Tiga sudah keluar sertifikat, kita sendiri yang belum,” sesal Tono sapaan sehari-hari Indratno

 Aik mengemukakan belum ada seorang pun warga di desanya yang menerima sertifikat, meski sebelumnya Pemerintah Desa Lintang sudah mengajukan 1.000 lapak. Adanya Kawasan Penambangan (KP) PT Timah membuat program PTSL ditunda di Desa Lintang.“Alasannya karena ada KP Timah (Kapling Red), padahal di Simpang Tiga ada juga KP Timah. Kecewalah aku sebagai pemimpin, malu aku sama warga yang sudah dijanjikan sama kayak Program TORA kemarin,” ungkap Tono.

Tono berharap tahun 2019 mendatang warganya akan dapat menikmati program tersebut karena dengan adanya sertifikat lahan akan membuat warga desanya dapat kepastian dalam kepemilikan lahan. “Kalau cuman patok, dan lain sebagainya kami siap dengan syarat yang diajukan. Cuman yang jelas harus pasti jangan cuman janji-janji,” ujarnya.
 
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BPN Beltim, Yan Septedyas menyatakan akan segera menurunkan tim ke Desa Lintang. Namun ia meminta setiap desa yang akan melaksanakan PTSL untuk menyiapkan tanda batas lahan untuk setiap tanah yang hendak diukur. Tujuannya agar memudahkan petugas dalam melakukan pengukuran.

 “Jadi setelah ditetapkan lokasi prona kadang kalau kita sudah mengukur di lapangan patok itu belum terpasang. Makanya kalau bisa sebelum 2019 proyek PTSL dilaksanakan masyarakat pasang patok terlebih dahulu,” pinta Dyas.

Tahun 2019 mendatang BPN Beltim diberikan kuota 19.500 untuk pembuatan sertifikat lahan, meningkat 240 persen dari tahun 2018 ini yang hanya mencapai 8.550. Rencananya kuota sebesar itu akan dibagi untuk 23 desa di Kabupaten Beltim.

“Kalau rencana kami 23 desa, namun tadi ada permintaan dari Desa Lintang bisa kita revisi. Kita inginnya bottom up (pengusulan), dari desa mana yang ngajukan, siap dengan patok dan tidak ada permasalahan itu yang kita laksanakan,” jelas Dyas.

Dyas menegaskan pihaknya selalu menjunjung azas keadilan. Bagi pemilik tanah yang sudah pernah menerima program atau double sertifikat akan dialihkan ke pemilik lain yang belum.  “Tetaplah yang kita utamakan bagi masyarakat kurang mampu, paling berapa sih luas lahannya. Dengan adanya sertifikat mereka bisa gadai untuk usaha mereka,” kata Dyas.

 Tahun 2019 mendatang, BPN juga akan memprioritaskan PTSL untuk asset lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, Pemkab, Pemprov serta instansi pemerintahan lainnya. (Jphp/@2!)