Askomelin Lampung Sebut Proyek PJU Kangkangi PP Jasa Tenaga Listrik

LAMPUNG, Metro - RN Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2017, di Kota Metro senilai ratusan juta rupiah yang dikerjakan...

LAMPUNG, Metro - RN

Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2017, di Kota Metro senilai ratusan juta rupiah yang dikerjakan oleh Cv. Mahaka Elektrik sebagai pihak ketiga yang menerima penunjukan secara langsung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Metro menjadi sorotan publik

Pasalnya, Cv. Mahaka Elektrik bisa mengerjakan proyek PJU disejumlah titik, dinilai melanggar PP No. 62 Tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang ketenaga listrikan.

Sekretaris DPD Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Listrik Indonesia (Askomelin) Provinsi Lampung Hendi Dwi Putra, S.T., menerangkan, berdasarkan pemberitaan dibeberapa media siber CV. Mahaka Elektrikal ditunjuk langsung sebagai rekanan empat paket PJU di Bidang Pengairan DPUTR. Ditunjuknya rekanan tersebut dinilai telah melanggar ketentuan pada PP No. 62 Tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang ketenaga listrikan.

"Buka PP No. 62 Tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang ketenagan listrikan, di pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang Berbadan Hukum Indonesia dan berusaha dibidang usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik," jelasnya, Kamis (15/11/2018).

Penjabaran dari pasal tersebut, pertama Badan Usaha Berbadan Hukum, artinya terjadi pembatasan jenis perusahaan. Comanditer Vennotschap atau persekutuan komanditer bukan termasuk berbadan hukum, karena tidak terjadi pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan.

"Kedua klasifikasi adalah penggolongan penguasaan perusahaan terhadap Bidang dan Sub Bidang yang terkait dengan sertifikasi kompetensi Tenaga Teknik dan Penanggung Jawab Teknik. Ketiga pembangunan Lampu Jalan terkoneksi dengan pekerjaan lain di luar ketenagalistrikan, seperti pengecoran tiang, pengelasan besi, dan lain-lain," tambahnya.

Kesimpulan, lanjut dia, pekerjaan pembangunan lampu jalan harus dikerjakan oleh perusahaan berbadan hukum (PT) bukan CV dan memiliki tenaga kerja bersertifikasi Sub Bidang Instalasi Lampu Jalan dan penanggung jawab teknik Bidang Pemanfaatan listrik Tegangan Rendah. "Pertanyaanya apakah rekanan yang ditunjuk telah memenuhi unsur yang saya jabarkan tadi, atau malah ada pelanggaran pada PP No.62 Tahun 2012?," tukasnya.

Merujuk pada Pada Perpres 54 Tahun 2010 pasal 24 ayat 3 juga mengatur prosedur pemaketan barang/jasa, yang dilarang dilakukan Pengguna Anggaran. Yaitu larangan menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar dibeberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing.

Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaanya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya diakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan dan/atau menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Sementara Kabid Pengairan DPUTR Rahman saat dikonfrimasi meminta waktu untuk mengumpulkan data menjawab pertanyaan awak media. "Besok (Jumat (16/11/2018), red) jam 09.00 WIB saya tunggu teman-teman di kantor ya, untuk klarifikasi semuanya," katanya, ditemui di Halaman Pemkot Metro, Kamis (15/11/2018).

Sebelumnya diberitakan, Kabid Pengairan DPUTR Rahman membenarkan bahwa Kejari sempat klarifikasi terkait Aduan masyarakat tersebut. Kejari pun sudah mengecek ke lapangan.

”Yang ditanyakan Kejaksaan itu kok tidak ada meteranya, strumnya dari mana, bayar listrinya bagaimana. Nah, soal apa hasil tindaklanjut di lapangan dari aduan terhadap pekerjaan itu ya saya tidak tahu. Bisa ditanyakan langsung ke Kejaksaan,” imbuhnya, Rabu (14/11/2018) malam.

Terkait Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di 2017, ada sembilan titik jembatan dibangun PJU yang terbagi di 5 Kecamatan di Bumi Sai Wawai. Sembilan titik PJU tersebut dibagi menjadi empat paket pekerjaan dengan nilai berkisar Rp 130 juta - Rp 140 juta per paket. Empat paket ini, tambahnya, dikerjaan oleh satu rekanan yaitu CV. Mahakarya dengan penunjukkan langsung.

”Yang beda nilainya itu PJU di titik jembatan Jalan AR Prawira Negara, perbatasan antara Metro Pusat dan Metro Selatan, lebih dari Rp 140 juta, tapi saya lupa berapa nilainya. Kalau per tiang lampunya seharga Rp 5 juta belum dipotong PPN PPH dan biaya pembersihan,” jelasnya.

Sebelum merencanakan pembangunan tersebut pihaknya telah berkonsultasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta BPPRD karena listrik yang digunakan masuk ke PJU. Artinya, Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di 2017 tidak berdiri sendiri karena listriknya menggunakan PJU.

”Jadi kami hanya mengadakan tiang dan lampunya saja, listriknya masuk ke PLN yang masuk PJU, dan nggak ada meteranya karena masuk ke PJU. Ini juga yang saya katakan kepada Kejaksaan saat klarifikasi soal aduan itu. Kenapa tidak ada meteran, setrumnya dari mana, dan bayar listriknya bagaimana tadi,” ujarnya. (ferdy)