Hingga Kini Turunan UU Desa Belum Digodok ?

Lampung   Timur ,   RN . Mengingat kata Kemari, Pj. Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung, dirinya menganut pada dasar hukum t...


Lampung Timur, RN.
Mengingat kata Kemari, Pj. Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung, dirinya menganut pada dasar hukum tertinggi seperti Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, seperti dikutip dari radarlamtim.com.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur hingga kini belum menerbitkan peraturan daerah sebagai turunan dari UU 6/2014 tentang Desa baik urusan pemerintahan desa, adat istiadat serta budaya daerah sebagai implementasi dan regulasinya.
"Sampai saat ini (perda) belum ada, (khusus) terkait hukum adat. Kita kemaren memang sempet ngobrol obrolan gini. Yang sesuai aturan dan kewenangan pemda terbitkan perda",kata Ketut Budiase Kasubag Legitimasi dan Advokasi Hukum Bagian Hukum Pemkab Lamtim kepada Radar Nusantara, Selasa, 6/11 diruang kerjanya.

"Nyatanya sampai sekarang perda itu belum dibuat. Itu harus perda bukan perbup itupun kalo memang ada, itu secara umum. Kalo secara khusus untuk ke desa, itupun belum. Karena tindaklanjut umumnya pun belum dibuat",imbuh Ketut Budiase.
Berkaitan dengan persoalan gunung tiga yang jadi simbol identitas Desa Gunung Tiga dijadikan lokasi usaha tambang diperlukan penanganan yang berbeda dengan menganut azas musyawarah.
"Kalau kaitannya dengan simbol urusannya udah berbeda, intinya perlu musyawarah",jelas Ketut Budiase.

Penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan Kearifan lokal. Negara menghormati keberadaan dan hak masyarakat hukum adat.  Dasar hukum pengakuan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti sebelumnya dilansir atau dikutip dari jonnypurbatondang.blogspot.com (dari huruf a - d) :
e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Penjelasan Pasal 67 ayat (1) di atas menyatakan bahwa sebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap).
2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
3) ada wilayah hukum adat yang jelas.
4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.
5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua
Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumberdaya alam hayati, sumberdaya alam non hayati, sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.
h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air
Undang-undang ini tidak menyebut secara tegas istilah “masyarakat hukum adat”.
i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 9 ayat (2) undang-undang ini menyatakan bahwa “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.
j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Pasal 6 undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.  
k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 2 ayat (9) undang-undang ini menegaskankan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ini antara lain mengakui secara umum hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yaitu hak untuk tidak didiskriminasi. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3. Hak atas kebudayaan dan hak untuk berpartisipasi diatur dalam Pasal 15, hak atas lingkungan yang sehat diatur dalam Pasal 12.
(ropian koenang)

COMMENTS

Nama

Aceh,10,ACEH SINGKIL,40,Aceh Tamiang,22,Aceh Tengah,45,ambon,1,BALAESANG,1,Banda Aceh,3,Bandung,34,Bangka Belitung,2,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,Bangun Purba,1,Banjar,12,Banjarnegara,1,Banten,8,Banyuasin,5,Banyuwangi,25,Barru,1,Batam,56,batang,2,Bekasi,261,Belitung,44,Beltim,75,Bener Meriah,79,BENGKALIS,3,Bengkayang,24,BER,3,Berita terkini,1565,Bintan,8,Blitar,4,BNN,1,Bogor,146,Bola,1,bolmong,103,bolmong utara,1,boltim,9,Brebes,38,Bukit Tinggi,15,Buol,23,Ciamis,11,Cianjur,2,Cibinong,1,Cikarang,10,Cilacap,5,Cilegon,3,Cileungsi,41,Cirebon,167,Dabo Singkep,79,Daerah,6147,Dairi,53,Deli Serdang,6,Depok,92,derah,3,Dolok,4,Doloksanggul,4,Donggala,2,DPRD Kab. Bekasi,10,DPRD Kota Bekasi,6,Dumoga,15,Ekonomi,3,Garut,13,Gowa,3,Gunung Putri,2,Hukum,11,Indramayu,7,Jabar,6,jaka,1,Jakarta,207,Jambi,21,Jawa Barat,8,Jawa Tengah,3,Jawa Timur,7,Jayapura,1,Jember,2,Jeneponto,1,Jepara,27,Jombang,3,kab,1,Kab. Brebes,3,Kab. Kuningan,6,Kab. Minahasa Tenggara,1,Kab. Serang,2,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,8,Kab. Tasikmalaya,15,Kab.Bandung,129,Kab.Bekasi,57,Kab.Malang,1,Kab.Samosir,2,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,Kab.Sumedang,8,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,Kajen,2,Kalbar,35,Kalimantan Barat,1,kalimantan timur,5,Kalsel,7,Kalteng,40,Kaltim,12,Kampar,7,Kampar Riau,8,Kapuas Hulu,219,Karawang,26,Kec.Ukui,1,Kediri,3,Kendari,2,Kepulauan Riau,5,Kerinci,3,Korupsi,9,Kota Sorong,2,Kotabumi,1,Kotamobagu,10,Kronjo,1,Kuala Kapuas,5,Kuala Tungkal,1,KUDUS,10,Kuningan,117,KUTAI KERTANEGARA,1,Kutai Timur,11,Kutim,1,Labuhan Batu,4,Labura,75,Lahat,12,Lampung,24,Lampung Barat,24,LAMPUNG METRO,29,Lampung Tengah,4,Lampung Timur,216,Lampung Utara,70,LANTAMAL V,3,lebak,3,Lingga,474,Loksado,1,Lombok,4,lotim.berita terkini,23,Lubuk Pakam,4,Lumajang,1,Lumanjang,1,Luwuk,7,Magelang,1,Majalengka,32,makassar,2,Malang,66,Maluku,3,Maluku tengah,2,MAMAJU.RN,2,Manado,7,Manokwari,3,Mauk,2,medan,10,Mekar Baru,1,Mesuji,61,metro,57,Minahasa Selatan,2,Minahasa Tenggara,2,Minut,1,Mojokerto,143,morowali,1,Muara Belida,1,Muara Enim,74,Musi Banyuasin,10,Nasional,15,Natuna,86,NTB,1,Ogan Ilir,3,Oku Selatan,122,Oku Timur,4,Opini,1,Padang,2,Padang Lawas,11,Pagaralam,9,Pagimana,1,Pakpak Bharat,12,Pakuhaji,2,Palangka raya,193,Palas,8,Palembang,13,Palu,84,Paluta,1,Pandeglang,535,Pangkalpinang,2,Papandayan,1,Papua,3,Parigi,6,Parigi Moutong,7,PARIMO,1,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,10,Pasuruan,1,Patia,1,PAYAKUMBUH,1,Pekalongan,24,Pekanbaru,123,pelalawan,15,Pematangsiantar,29,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,3,Pendidikan,75,Pilkada,1,Polhukam,145,Politik,1,Pontianak,51,Poso,1,Pulang Pisau,4,Purwakarta,370,Purwokerto,1,Putussibau,40,Radar Selebrity,2,Riau,78,Rokan Hilir,9,Sabang,57,Samarinda,21,Sampit,208,sar,1,Sarolangun,73,Selayar,10,Semarang,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,14,Serdang Bedagai,32,Sergai,23,Seruyan,4,Sibolga,7,SIDRAP,3,Sigi,20,Simalungun,24,Sinjai,4,Solok Selatan,7,Sorong,28,Subang,32,Sukabumi,51,Sulawesi,2,Sulawesi Selatan,31,sulawesi tengah,30,Sulsel,7,Sulteng,176,Sulut,242,Sumatera Selatan,1,sumba barat,1,Sumbar,16,Sumedang,1,sumsel,4,Sumut,54,Sungai Penuh,1,Takalar,18,Tambraw - RN,1,Tangerang,277,Tanjab Barat,290,Tanjab Timur,15,Tanjung Enim,1,Tapanuli Selatan,1,Tapanuli Tengah,15,Tapanuli Utara,10,Tasikmalaya,42,Tebing Tinggi,62,Tegal,11,Terkini,6556,terkiri,2,Timika,1,Tolitoli,305,Touna,1,Trenggalek,7,Tulang Bawang,7,Tulang Bawang Barat,2,Tulungagung,74,Waisai,4,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: Hingga Kini Turunan UU Desa Belum Digodok ?
Hingga Kini Turunan UU Desa Belum Digodok ?
https://4.bp.blogspot.com/-Q_LOjPoD-iw/W-JHnvbrCyI/AAAAAAABnpk/CQPTIXI9LcEUDCYs25aTwiOw8FlkVdrewCLcBGAs/s320/IMG-20181106-WA0000.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Q_LOjPoD-iw/W-JHnvbrCyI/AAAAAAABnpk/CQPTIXI9LcEUDCYs25aTwiOw8FlkVdrewCLcBGAs/s72-c/IMG-20181106-WA0000.jpg
RADAR NUSANTARA NEWS
http://www.radarnusantara.com/2018/11/hingga-kini-turunan-uu-desa-belum.html
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/2018/11/hingga-kini-turunan-uu-desa-belum.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy