Oknum Instansi Pemdes Langgar Inpres Palsukan Perceraian ?

Lampung Timur, RN. Terjadi indikasi pemalsuan perceraian antara SA (38) warga di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dengan Skd...

Lampung Timur, RN.
Terjadi indikasi pemalsuan perceraian antara SA (38) warga di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dengan Skd suaminya warga Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara.
SA menyatakan cerai mati atas Skd suaminya itu kepada Hmw Sekretaris Desa di Kecamatan Bumi Agung. Perihal itu dinyatakan SA saat akan membuat surat pengantar dari Desa setempat. Surat pengantar itu akan digunakan untuk proses pembuatan kartu keluarga (KK). Selain itu, untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). SA menyatakan hal itu, lantaran Skd suaminya meninggalkan dirinya sepuluh tahunan.
Pernikahan antara SA dan Skd ketika itu dilaksanakan secara siri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
Selain itu surat keterangan kematian atas nama Skd diduga dipalsukan untuk mempermudah penerbitan KK dan e-KTP.

"Saya nikah siri gak ada buku nikah terus ditinggal suami semenjak anak masih bayi sampe sekarang gak ada kabar berita",keluh SA disungguhkan oleh ibu dan kakak lelakinya, Senin, 19/11 pukul 13:30 WIB kepada Radar Nusantara di rumahnya.

SA menikah dengan Skd warga Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara dirumah orangtuanya.
"Kalo nikahnya disini, suami saya dari Pakuan Ratu, tapi saya di ajak kesana cuma sekali. Saya berumah tangga sebentar abis itu ditinggal. Saya ngurusin anak sendiri banting tulang sepuluh tahun sampe anak kelas 4 SD.
Nama suami saya Skd, jadi mau cari kemana gak ada kabarnya",tuturnya meratapi nasib dirinya dan anaknya yang malang.

Sampai saat ini, SA masih belum bersuami, meski hasrat hatinya ingin berumah tangga tapi takut nanti suaminya kembali lagi. Tapi sayangnya Sdk tak bertanggungjawab terkesan menggantung status istrinya.
"Belum ada yang ngelamar, tadinya ada yang ngelamar tapi saya tolak siapa tau dia pulang. Sekarang telpon gak, surat gak lempar tanggungjawab. Setidaknya ngomong gini, kita sudahan saja itukan gak ngegantung saya",jelasnya.

SA menemui Sekretaris Desa tempat berdomisilinya, Hmw untuk meminta dibuatkan surat pengantar guna persyaratan pembuatan Kartu Keluarga (KK).
"Kalo dari desa jujur ya kita bohong kan gak bagus lebih baik saya jujur. Saya ketempatnya pak carik, carik itukan karena saya, saya bilang suami saya mati",terangnya.

Selain untuk membuat Kartu Keluarga (KK), surat pengantar  juga untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"KTP sudah ada sekalian bikin kartu keluarga",jelasnya.

Sekretaris Desa dimaksud, Hmw saat akan dikonfirmasi tidak berada ditempat pintu rumahnyapun menutup rapat.
"Itu rumahnya pak carik yang bata merah, tapi pintu rumahnya nutup gak ada orang",kata tetangga Hmw Sekretaris Desa setempat.

Ketika akan dikonfirmasi Kepala Desa berinisial, Syt tidak berada ditempat.
Spw istrinya seakan - tak melihat kehadiran Radar Nusantara ke rumahnya.

Radar Nusantara bertanya pada ibu - ibu dipojok seberang jalan depan rumah Kades itu. Ada diantara yang tengah asik ngobrol tersebut berinisial, Spw. Ternyata wanita itu adalah istri Syt Kepala Desa setempat.
"Saya istrinya lurah, nama saya Spd, Spw, Ngapa tanya - tanya, ada apa, gak tau kemana perginya pak lurah",ucap Spw ketus dengan sikap tidak menyenangkan disertai tatapan mata melotot yang ditemui disaat sedang duduk ditepi bangunan drainase dipinggir jalan dipojok depan rumahnya ditemani seorang ibu rumah tangga disaksikan beberapa tukang bangunan yang sedang bekerja dirumah tetangganya.

Sembari berpamitan Radar Nusantara titip pesan, agar Spw menyampaikan tujuan Radar Nusantara akan temui suaminya. Tujuan adalah akan konfirmasi tentang status perceraian SA san Skd yang diduga dipalsukan dengan cara dibuat cerai mati.
Seharusnya cerai hidup bukan cerai mati sebab Skd suaminya diketahui tinggalkan SA istrinya.

Spw spontanitas langsung meriwayatkan bahwa HAS (10) anak SA tak mengenal wajah Skd sang ayahnya.
"Belum tau itu muka bapaknya gimana, ditinggal 7 bulan. Dia nangis pengen punya ayah",imbuh Spd panggilan akrab Spw.

Ia menjelaskan, apabila SA datang hanya minta stempel dan tandatangan atas surat pengantar kepada Syt suaminya.
"Gak minta, cuman diminta surat pengantar saja. Pengantarnya itu aku yang nerima, cuma tandatangan",paparnya.

Syt tidak bertemu dan tidak mengetahui SA yang membuat surat pengantar. Karena ia sedang pergi dan Spw istrinya yang menyampaikan surat pengantar yang akan ditandatangani suaminya.
"Dia gak ketemu orangnya, makannya bapak ku gak tau. Mau bikin ada itu gak tau pak lurah pergi, sama saya minta tandatangan",papar Spw Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa setempat.

Terdapat proses dan syarat pengurusan KK, e-KTP dan surat keterangan kematian, mulai dari Ketua RT sampai Kepala Desa. Semestinya SA dianjurkan oleh Pemerintahan Desa setempat menempuh sidang isbat cerai di Pengadilan Agama. Tindakan itu terindikasi melanggar Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (rk/ai).
--