Dinilai Tidak Netral, PMII Pandeglang Tuntut Bupati

Pandeglang, RN. Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang melakukan  ak...

Pandeglang, RN.
Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang melakukan  aksi unjuk rasa tadi pagi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, Senin (3/12/18).

Dalam aksinya  mahasiswa menilai Bupati Pandeglang Irna Narulita tidak netral terhadap salah satu caleg DPR RI yakni Ahmad Dimyati Natakusuma yang tidak lain adalah suaminya.

Musta’anul M, kordinator lapangan aksi, melalui pres realesnya. Mereka menuding Irna telah membiarkan caleg dari Paratai PKS itu menggunakan fasilitas negara yaitu kendaraan mobil dinas Pemda Kabupaten Pandeglang saat menghadiri acara deklarasi Bara Muda Dimyati di Bakso Ngeces Cimanuk yang lalu, Sabtu (24/11/18).

“Padahal dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf H pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas negara, tempat ibadah dan pendidikan.” ujarnya.

Ia menilai hal tersebut bisa terjadi lantaran tanpa adanya pengawasan oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti Bawaslu. Musta’anul menilai Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai seorang tokoh publik yang juga pernah menjadi Bupati Pandeglang dua periode seharusnya bisa menjadi pablik pigur yang baik dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Jika benar hal ini terbukti justru bisa menghacurkan karakternya sendiri.” ungkapnya.

Ironisnya, deklarasi Bara Muda Dimyati tersebut dihadiri pula Bupati Pandeglang Irna Narulita. Menurut Musta’anul kehadiran Irna Narulita di acara tersebut telah mencoreng netralitas serta mengabaikan surat edaran yang ia keluarkan yaitu No.220/1996-huk/2018 tentang netralitas dalam Pemilu.

“Di sini kami menilai bahwa bupati sendiri tidak konsisten, seharusnya beliau bisa membedakan mana kepentingan negara mana kepentingan rumah tangga sekalipun statusnya adalah seorang istri caleg tersebut. Beliau harus menghormati dan patuh terhadap hukum dan konstitusi.” tegasnya.

Jika hal ini dibiarkan, maka jangan heran jika aparat sipil negara (ASN) maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan ikut berkampanye seperti yang dilakukan Bupati Pandeglang.

“Apalagi di tahun politik seperti sekarang ini semuanya sangat rentan apabila Bupati mengabaikan maka tidak heran para aparat sipil negara (ASN) dan perangkat daerah ikut-ikutan berkampanye karena ulah bupatinya sendiri.” terangnya.

Sementara itu Ketua PMII Kabupaten Pandeglang Muhammad Basyir menambahkan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya merupakan salah satu upaya menjaga pesta demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku sehingga dapat melahirkan sosok pemimpin dan wakil rakyat yang baik dan berkualitas.

“Kabupaten Pandeglang itu salah satu daerah pemilihan (dapil) yang sangat rentan syarat akan kepentingan dan unsur-unsur yang mencederai nilai demokrasi.” ujarnya.

Berikut ini beberapa tuntutan mahasiswa pada aksi tersebut yaitu :

1. Sanksi tegas pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh caleg DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah.

2. Bawaslu Kabupaten Pandeglang harus segera melakukan tindakan tegas atas pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Pandeglang.

3. Sanksi tegas Bupati Pandeglang Irna Narulita yang terlibat dalam pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah serta beberapa ASN yang terlibat.

4. Bupati dan Bawaslu harus menjaga netralitas sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu 2019.

5. Optimalisasi Fungsi Controling DPRD Kabupaten Pandeglang untuk mengambil langkah tegas terhadap Pejabat Eksekutif yaitu Pemerintah Kabupaten yang telah melanggar Hukum dan Konstitusi.

Apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan tindakan tegas seperti yang tertuang di atas, maka para aksi demo meminta para pihak-pihak tersebut untuk segera mundur dari jabatannya.
(SA)