PROYEK BENDUNGAN JATIGEDE MENYISAH HUTANG

Sumedang, - RN. Sebelum penggenangan Bendungan Jatigede. Beberapa pemerintahan desa yang terendam telah membuat suatu perjanjian kerja sa...

Sumedang, - RN.
Sebelum penggenangan Bendungan Jatigede. Beberapa pemerintahan desa yang terendam telah membuat suatu perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam penataan lahan bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal dan rumah.kerja sama ini dibuat mengingat bahwa warga harus segera pindah karena diperkiran debet air lebih cepat menggenangi pemukiman warga.
Dalam kerja sama pemerintahan desa.dengan pihak ketiga, pemerintahan desa memungut biaya ke warga yang terkena genangan yang nanti nya menempati lahan tanah aset desa yang dipakai untuk pemukiman baru.
      Ada pun besaran pungutan yang dilakukan   pemerintahan desa untuk per KK sebesar 2,5 juta.
Hal tetsebut dilakukan pihak desa dan pihak ketiga sebab untuk penataan lahan akan dibayar oleh pemerintah pusat karena ini merupakan PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
Namun hal asal setelah tergenang.nya Bendungan Jatigede dipertengahan tahun 2015, terkait dengan perjanjian kerja sama tersebut pemerintahan daerah khusus nya kabupaten sumedang tidak mengetahui perihal perjanjian.yang dilakukan pihak desa dengan pihak ketiga bahkan berdasar kan temuan dan peninjauan RN kelokasi pemukiman baru belum lama ini  yang telah dikerjakan pihak ketiga, tidak ada warga yang bersedia menempati pemukiman baru tersebut dengan berbagai alasan. Ketika RN menemui salah satu warga yang direncanakan tinggal dipemukiman baru tersebut mengutara kan kepada RN kenapa enggan tinggal dipemukiman baru disebab salah satu alasan  nya tempat dan wilayah kurang strategis.
      Yang miris nya bagi pihak ketiga bahwa pemerintah pusat beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh penerinthan desa dan pihak ketiga tidak ada dalam anggaran bahkan pemerintah pusat pun tidak mengenal istilah relokasi.
Dengan ada nya hal tersebut pihak ketiga merasa dirugikan sebab mereka telah membangun penukiman baru bagi warga yang terkena dampak adanya pembangunan Bendungan Jatigede.
Pihak ketiga menanggapi ada nya pernyataan pemerintah pusat mengenai tidak ada nya anggaran yang dikucur untuk lahan relokasi bagi warga, untuk hal tersebut pihak ketiga mendatangi DPRD Kab. Sumedang mengadukan dan meminta solusi serta upaya yang harus merka lakukan.
      Menanggapi permasalahan tersebut DPRD langsung mengadakan rapat terkait permasalahan tersebut.Setelah usai rapat Edi Askhari wakil DPRD ketika ditemui RN menjelas kan bahwa pihak nya dari awal tidak mengetahui ada perjanjian pemerintahan desa dan pihak ketiga soal perjanjian penataan lahan bagi warga dan lagi pula tegas Edi,bahwa pemeritah pusat tidak mungkin melakukan pembayaran untuk penataan lahan sebab penanganan dampak sosial sudah selesai dengan memberikan kepada warga yang terkena dampak melalui dana kompensasi Rp. 122 juta dan uang kerohiman sebesar 29 juta, sehingga lanjut Edi  suatu hal yang tidak mungkin apa bila pemerintah pusat mau membayar atau mengucur kan dana untuk hal tersebut.Namun untuk persoalan ini menurut Edi alangkah baik nya apa bila pihak ketiga berkenan mengajukan LEGAL OPION (LO) ke Kejaksaan Tinggi dan juga meminta penghitungan ke BPK tentang objek yang akan dubayar, ucap Edi.
      Terkait hal tetsebut RN mendatangi Kabag Ekonomi, Deni Tanrus disela sela kesibukan nya menjelas kan dalam mengajuan LO seharus bukan pihak ketiga melain kan pemerintahan desa,walau pun masalah tersebut pemerintah pusat sudah menganggap selesai,namun saya berharap kata Deni Tanrus bahwa pemerintah pusat ada kebijakan untuk mau menyelesaikan masalah tersebut.
            
(Anthom simbolon)
 Biro Sumedang