NCW : Di Duga Ada Penerimaan CPNS Fiktip di Kapuas Hulu

Pontianak (Kalbar), RN.   Nusantara Corruption Watch (NCW) menduga ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktip di lingkungan Pem...

Pontianak (Kalbar), RN. 

Nusantara Corruption Watch (NCW) menduga ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktip di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat.

"penerimaan CPNS tahun 2013 salah seorang yang sudah dinyatakan lulus murni, namun sampai saat ini tidak pernah menerima SK,"kata Nelson Tambunan, Korwil Lintas Timur Kalbar NCW, Kamis, (1/2/2019).

NCW juga mempertanyakan pertanggungjawaban berbagai persoalan penerimaan CPNS yang terjadi Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat itu. "siapa yang bertanggung jawab untuk penerimaan CPNS tahun 2013 itu, dan siapa yang menikmati uang seleksi penerimaan CPNS tahun 2017 yang diduga fiktip," sindir Nusantara Corruption Watch.

Menurut NCW harus ada yang bertanggung jawab secara hukum biar ada efek jera. "Saya sebagai Korwil NCW (Nusantara Corruption Watch) wilayah timur KALBAR yang membawahi 6 Kabupaten akan melaporkan dugaan kerugian negara yang di akibatkan oleh oknum oknum di Dinas BPKD SDM KAPUAS HULU ke lembaga penegak hukum. Dengan harapan tegaknya supermasi hukum di Kapuas Hulu,"pungkasnya.

Sementara menurut Kasi Mutasi berinisial JO pada Kantor BKD KH saat itu, pada dugaan kasus lain, khususnya pada guru TK Negeri Pembina Putussibau Selatan, yang notabone guru mengajar di TK tersebut berjumlah 2 orang berasal dari TK, Aisyiyah Bustanus Athfal Muhammadiyah Kedamin Putussibau Selatan, di dalam proses ajar mengajar dan absensi tercamtum sejumlah nama guru yang tidak dikenal. Ini disebabkan lantaran adanya titipan guru TK yang sebenarnya tidak ada, dan bukan Guru Honorer yang bertugas dan mengajar di TK Negeri Pembina Putussibau.

Semua ini dilakukan oleh oknum BKD KH, sementara guru yang betul betul mengabdi di TK tersebut  tidak dimasukan. Padahal yang bersangkutan telah lama menjadi Honorer dengan masa kerja di bawah tanggal 31 Desember 2005, dan memiliki SK melaksanakan tugas. Keadaan ini sudah lama terjadi dan tidak ada penyesaian dari pihak pemerintah kabupaten.

Seperti yang diungkapkan mantan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Putussibau Selatan, Ramiyati. Dirinya merasa diintimidasi oleh oknum BKD pada saat itu yang berinisial SB yang menjabat sebagai Kepala BKD, RJ Sekretaris BKD, dan JO Kasi Mutasi. Mereka memaksa agar kepala sekolah mau menandatangani absensi guru yang mengajar di TK tersebut, yang semua itu terindikasi fiktif.

Bahkan terkait adanya tanda tangan guru yang mengajar dipalsukan, mereka tau absen ini nantinya akan bermasalah, maka Ramayati dialihtugaskan ke TK Negeri Pembina di Kecamatan Batang Lupar untuk menghilangkan isu pemalsuan absensi dan kecurigaan publik. Ini jelas jelas telah melanggar PP 53, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan PP No.74 tentang Guru,"tuturnya.

Sementara itu, salah satu pensiunan PNS Pemkab. Kapuas Hulu mengapresiasi terhadap pengungkapan adanya indikasi masalah penerimaan PNS tersebut. "moga bisa diproses secara benar dan kalau sudah ada fakta lapor saja pak biar yang bersangkutan ngerti kalau ada masalah penerimaan pns..usut sampai tuntasssssssss,"tulis Makarius Zamzam dilaman facebooknya.

Namun pihak yang diduga paling bertanggung jawab atas persoalan tersebut menepis bahwa penerimaan PNS di Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada yang fiktip. "kegiatan seleksi CPNS 2017 bukanlah fiktif karena kegiatannya dilaksanakan, bahkan tenaga pemerintah pusat yang sudah mengikuti seleksi itu sudah bertugas di Kapuas Hulu," tegas Erwin, Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu seperti yang pernah dilansir salah satu media lokal.

Ditambahkan Sarbani, Kepala BKPSDM Kapuas Hulu bahwa kegiatan seleksi CPNS yang teralisasi ditahun 2017 tersebut memang untuk penerimaan bagi tenaga pusat. "Penerimaan CPNS tahun 2017 itu untuk formasi pusat, namun penyelenggarannya di kita. Dana itulah yang digunakan,"katanya.

Sarbani menjelaskan, bahwa judul kegiatan mereka itu memang seleksi Penerimaan CPNS, tak bisa dirubah karena terkadang dari Pemerintah Pusat tersebut diluar dugaan untuk melakukan penerimaan pegawai pusat. 

"Tiap tahun memang kita ada menganggarkan kegiatan seperti itu untuk mengantisipasi permintaan pemerintah pusat. Artinya kita mempersiapkan dahulu mata anggarannya, jangan sampai kita kelabakan," jelasnya.

Lanjut Sarbani, tetapi kalau tidak ada penerimaan pegawai dari pusat maupun daerah, maka mata anggarannya akan kita rubah dengan yang lain atau pun diversifikasi sama keuangan dengan judul kegiatan seperti itu, nanti dikembalikan uangnya ke kas daerah,"pungkasnya. (Adrian).