Tiga Hari Masa Tenang, Massa di Serang ?

Penulis : Encep Suhendi (Ndi Goblak) Serentak panitia pengawas pemilu menyapu bersih, tidak menyisakan satu warna pun atribut partai ...

Penulis : Encep Suhendi (Ndi Goblak)

Serentak panitia pengawas pemilu menyapu bersih, tidak menyisakan satu warna pun atribut partai politik dan apalagi ekspresi muka para petarung demokrasi di berbagai alat peraga kampanye yang berjejer di berbagai bibir jalan, dari mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan poros desa hingga di jalan-jalan setapak sekalipun.

Upaya pengenalan sosok alias kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU No 7 Tahun 2017 pada pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

Tiga hari masa tenang menjelang pemilu, sekejap layaknya seperti tim pendukung yang mengerumuni pemain vollyball yang sedang meluruskan kedua kakinya setelah mendengar bunyi peluit menandakan jam istirahat. Terkecuali dari pihak panitia yang sibuk ngepel ceceran keringat pemain di lapangan sekaligus sampah bekas makanan tim pendukung yang berhamburan di sekitar lapangan.

Ada hal yang sangat perlu diperhatikan dalam masa tenang ini lantaran tidak menutup kemungkinan masyarakat akan diserang kembali oleh tindakan yang sudah diharamkan di negeri ini. Berkaca pada momentum pesta demokrasi sebelumnya, berdasarkan laporan Bawaslu pada 2018, hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye.

Adapun pada tahapan masa tenang, ditemukan adanya 35 kasus yang tersebar di 10 provinsi. Pada proses pemungutan dan penghitungan suara, terdapat 2 kasus praktik politik uang yang terjadi di satu provinsi dan satu kabupaten (Kompas: 31 januari 2018). Oleh sebab itu agar tidak terulang kembali peristiwa demokrasi yang buruk di masa yang silam sangat sepatutnya ada pengawasan yang lebih ketat lagi.

Semestinya pihak penyelenggara pun saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat bukan hanya sekedar membawa contoh surat suara sebagai alat untuk menjelaskan teknis pemilihan saja, melainkan paling tidak dilengkapi dengan membawakan selembaran kutipan sanksi apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran, khususnya praktik politik uang lantaran masih banyak masyarakat yang tidak mengerti perihal aturan pemilu, terutama masyarakat di tingkat daerah, apalagi pemilih senior alias nenek-nenek dan aki-aki.

Sebagai warga negara indonesia, mengingat masa tenang adalah masa yang rentan praktik politik uang oleh sebab itu penulis yang tidak memiliki kecerdasan dan juga tidak begitu bodoh-bodoh amat dalam hal ini berharap kepada masyarakat untuk tidak mudah menampik jika ada dugaan permainan politik uang karena pada dasarnya potensi korupsi salah satunya disebabkan oleh adanya praktik seperti demikian.

Selain itu, pihak terkait pun diharapkan untuk melakukan pengawasan yang lebih masif dan lebih serius lagi. Setidaknya upaya pencegahan politik uang di penghujung musim lebih diperketat demi kelancaran dan kondusifitas pesta demokrasi, jangan sampai di tengah-tengah masa tenang massa malah di serang amplop alias serangan fajar. *(.).