Tiga Kades di Pandeglang Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

Pandeglang, Radar Nusantara  Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang menyebutkan ada 3 (tiga) Penjabat Sementara Kepala Desa (PjS Kade...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang menyebutkan ada 3 (tiga) Penjabat Sementara Kepala Desa (PjS Kades) di Kabupaten Pandeglang menjadi tersangka dalam kasus korupsi penyelewengan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Baca :

https://www.radarnusantara.com/2019/06/fam-pandeglang-tangkap-penjarakan.html?m=1

Menurut keterangan yang didapat tim radarnusantara.com, Inspektur Inspektorat Pandeglang, Drs.H.Iskandar, MM mengatakan, sebelum adanya penetapan 3 tersangka, memang ada 2 desa yaitu Desa Ciandur dan Desa Kadu Malati yang sudah masuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat soal desa bermasalah.

“Diantara 3 Desa, ada 2 Desa yang menjadi objek program pengawasan kami, Desa Ciandur Kecamatan Saketi kemudian Desa Kadu Malati Kecamatan Sindangresmi sedangkan kalau Desa Pari kami tidak masuk tapi menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Jadi sekarang sudah ditangani oleh Kejaksaan,” kata Iskandar, Rabu (26/6/2019).

Menyoal kasus tersebut, pekan lalu Rabu (12/6/19), Kejari Pandeglang telah melakukan penyidikan 3 (tiga) kasus penyelewengan dana desa. Tahun 2018 kebanyakan kasus yang ditangani tunjangan daerah dan kebanyakan dana desa. Ada 3 desa yang tengah dilakukan penyidikan di antaranya Desa Pari Kec Mandalawangi, Desa Ciandur Kec Saketi dan Desa Kadu Malati Kec. Sindangresmi.

"Tahun ini kebanyakan dana desa. Mencapai Rp.400 juta kerugiannya,” Demikian Kepala Kejari Pandeglang Nina Kartini yang didapat keterangannya oleh tim redaksi.

Baca juga :

https://www.radarnusantara.com/2019/06/kejari-pandeglang-lakukan-penyidikan-3.html .

Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat ditemukan ada beberapa kekurangan volume dan kelebihan pembayaran termasuk ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif. 

Katanya, Inspektorat sudah mengingatkan kepada Pjs Kades yang bersangkutan untuk menindaklanjuti laporan tersebut agar tidak sampai tersandung kasus hukum, namun sepertinya peringatan tersebut tidak dihiraukan.

“Jadi kalau LHP kami sebelum penyelidikan dilakukan tergantung pada pertimbangan APH (aparat penegak hukum), karena mereka (Pjs Kades@red) tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kami,” ujarnya.

Meski, Inspektur Inspektorat ini tidak memberikan jumlah rinci berapa jumlah kerugian negara dari 2 desa itu, namun diperkirakan kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah.

“Saya lupa lagi yang pasti dibawah Rp.150 juta, tapi nilai realnya saya lupa lagi." Tutup Dais. 

**(Gobriz/AS).