BERANIKAH KPK MEMBINASAKAN TIKUS-TIKUS BERDASI DI KABUPATEN JEPARA

Jepara, RN Tim RN bersama masyarakat Jepara mengapresiasi kinerja KPK yang terus menerus dapat mengungkap banyak kasus korupsi di negeri I...

Jepara, RN
Tim RN bersama masyarakat Jepara mengapresiasi kinerja KPK yang terus menerus dapat mengungkap banyak kasus korupsi di negeri Indonesia ini sampai ke berbagai lini. Dari hulu sampai ke hilir semua diterjang tanpa gentar meski tidak sedikit tantangan dan kendalanya.

Demikian juga masyarakat Jepara sangat mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang dapat lebih serius untuk menindak tegas para pelaku korupsi yang ada di Kabupaten Jepara.  Karena di Kabupaten Jepara sudah mengalami darurat korupsi . 

Pelaku korupsi merupakan tikus-tikus berdasi yang dengan bebas selalu menggerogoti uang rakyat. Ulah tikus tikus berdasi ini sangat merugikan masyarakat dan bahkan menjadikan masyarakat Jepara semakin miskin, tidak berdaya dan menderita. Dengan berbagai dalih dan cara tikus-tikus berdasi yang rakus berusaha untuk mengambil hak rakyat dengan penuh ketamakan untuk kepentingan pribadi. 

Jabatan sebagai pejabat atau penguasa dan anggota legislatif bukan lagi sebagai amanah untuk mensejahterakan rakyat tetapi menjadi jalan untuk memuaskan syahwat keserakahan dengan menggerogoti dan merampok uang rakyat demi memupuk pundi-pundi kekayaan untuk pribadi, keluarga dan kroni-kroninya.

Seperti halnya mengenai suap menyuap dan jual-beli jabatan serta jual beli proyek sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Kabupaten Jepara. Bahkan seperti jual beli kacang goreng tidak ada lagi rasa takut pada KPK atau penegak hukum.

Bagi kontraktor yang berani membeli aspirasi wakil Bupati Jepara dan memberikan DP di awal, maka kontraktor tersebutlah yang akan menguasai proyek tersebut. Seperti yang terjadi pada proyek DKK. Pada tahun 2019 CV. AJIMA lah yang banyak memenangkan lelang proyek di Kabupaten Jepara.  

Sudah dua kali tim media RN melayangkan surat konfirmasi kepada PLN Tanjung Jati B , tetapi tidak pernah mendapat balasan jawaban sama sekali. 

Di dalam surat konfirmasi tim RN telah mengajukan beberapa pertanyaan antara lain :
1.    Berapa CSR yang telah disetorkan PLN ke Pemda /tahun
2.    Berapa pendapatan pajak energi listrik yang disetorkan ke Pemda Jepara per-tahun
3.    Berapa banyak masyarakat yang sudah mendapatkan listrik gratis bagi masyarakat yang kurang mampu karena berkaitan dengan program menteri ESDM.
4.    Bagaimana laporan pertanggungjawaban harga kompensasi lahan dan pohon yang ditebang yang terkena jalur Sutet ? karena sampai saat ini masyarakat desa Srikandang dan desa Papasan khususnya, masih banyak yang belum mendapatkan kompensasi lahan maupun pohon yang terkena jalur Sutet.

Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat Jepara yang tidak terselesaikan. Sdr. DK sebagai Plt. Bupati pun tidak pernah hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Oleh sebab itu tim Radar Nusantara bersama masyarakat Jepara menghimbau agar KPK tidak tebang pilih untuk memberantas dan membinasakan tikus-tikus berdasi yang sudah menyengsarakaan masyarakat Jepara.
Pertanyaannya sekarang, beranikah KPK periode terbaru ini untuk bertindak lebih tegas bagi tikus-tikus berdasi yang sudah merajalela di Kab. Jepara. 

Sebagaimana bukan jadi rahasia lagi dimana dalam waktu nyaris sekejab atau termasuk sangat singkat , kekayaan Sdr.DK yang notanbennya adalah wakil bupati Jepara terus meningkat sangat siginfikan .

Kehadiran KPK di Kabupaten Jepara merupakan satu-satunya harapan bagi masyarakat untuk dapat mewujudkan Jepara bersih dari korupsi sehingga APBD di Kabupaten Jepara tidak selalu mengalami defisit seperti tahun-tahun belakangan ini. TIM