KEPALA DESA JRAHI SALAH GUNAKAN WEWENANG

Pati, RN Berdasarkan hasil temuan tim investigasi dilapangan (16/11)khususnya di desa Jrahi, Kec Gunung Wungkal, Kab Pati. Telah terjadi ti...

Pati, RN
Berdasarkan hasil temuan tim investigasi dilapangan (16/11)khususnya di desa Jrahi, Kec Gunung Wungkal, Kab Pati. Telah terjadi tindak penyimpangan dalam pelaksanaan program padat karya tunai yang dilakukan oleh seorang kepala desa dengan kekuasaan   dan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Sebagai seorang kepala desa seharusnya melindungi, mengayomi serta mensejahterakan warganya, akan tetapi yang terjadi didesa Jrahi, Kec Gunung Wungkal, kab Pati justru sebaliknya. Dengan kekuasaannya diduga Kepala desa menyalah gunakan  kewengannya dalam pelaksanaan program padat karya tunai (PKT) , bahkan anehnya proses pembangunan proyek PKT menggunakan alat berat. Nah ini jelas tidak tepat sasaran sama sekali, karena sebenarnya program padat karya tunai ditujukan untuk menyerap tenaga kerja masyarakat desa ,untuk mengurangi pengangguran,dan menekan angka kemiskinan.

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya / wewenang jelas jelas merupakan tindak pidana penjara, karena telah melanggar kitab undang undang  hukum pidana (KUHP) pasal 421,422,423,424,425.

Saat tim RN menemui kepala desa(22/11/19) untuk mengklarifikasi atas temuan  dilapangan dengan jelas dan tegas kepala desa mengakui dan mengatakan bahwa; dalam pelaksanaan proyek program padat karya tunai (PKT)  menggunakan alat barat.Ironisnya kepala desa tidak merasa bersalah bahwa apa yang dilakukan melanggar UU No. 6 Tahun 2014. Dan dari masyarakat sendiri mengatakan,bahwa kepala desanya telah banyak melakukan pelangaran hukum. Sebagai contoh dalam pelaksanaan penggunaan dana desa (DD) mulai 2014 sampai saat ini. Banyak TPK yang tidak difungsikan atau hanya dipakai nama saja dalam pelaksanaan pembangunan proyek insfrastruktur didesanya. Bahkan dimonopoli sendiri dalam kewenangannya bahkan diduga ada praktek KKN dari kalangan keluarga sendiri tanpa melibatkan ketua TPK yang ada di desa tersebut.

(al/nd/tim rn pati)