MASYARAKAT DESA MUNTIALO TOLAK FISIK DD/ADD YG DIBANGUN TIDAK TEPAT SASARAN DIDUGA SARAT KKN OKNUM KADES BESERTA KRONI KRONINYA

Tanjab barat, RN DPD LSM KPK RI provinsi jambi sebagai kontrol sosial menerima pengaduan atau laporan masyarakat desa muntialo kec. betar...

Tanjab barat, RN

DPD LSM KPK RI provinsi jambi sebagai kontrol sosial menerima pengaduan atau laporan masyarakat desa muntialo kec. betara kab. Tanjabbar dengan adanya informasi yg hitam terkait pembangunan fisik thn 2016-2018 diduga telah terjadi penyelewengan keuangan dana desa dilakukan secara bersama sama secara berjamaah oleh kepala desa,  Bpd,  maupun ketua Bumdes,.

Sebagai ketua TPK dan aparatur pemerintahan desa  adapun dugaan yang dimaksut adalah dari laporan keuangan desa/Bumdes thn 2016-2018 tidak sesuai dengan fakta dan realisasinya yang dilihat dilapangan informasinya sebagai berikut 1.kepaladesa muntialo dan aparatur desa tidak transparan tentang kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dimana disetiap rapat  musdus, musdes untuk membahas penetapan anggaran kades dan perangkatnya tidak mengundang warganya 2.Bpd maupun anggota Bpd tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan terhadap setiap pengerjaan pembangunan didesa muntialo, contoh dengan pembuatan sumur bor  per rt sebagian besar tidak berfungsi alias menghambur2kan dana desa tidak tepat pada peruntukannya contoh pemasangan pipanisasi rt 09 desa muntialo sebagai pendistribusian air bersih tidak dapat dimanpaatkan masyarakat sebagai sarana airbersih kerumah rumah warga 3 ketua bpd dalam menjakankan fungsi pengawasannya tidak menyertakan anggota lainnya tegas salah satu anggota bpd yg tidak mau menyebutkan namanya artinya pengawasan ketua memonopoli  kepala desa dan ketua bpd tidak pernah menyerahkan salinan atau RAB kepada anggota ada apa???  

Semestinya kami anggota bpd berhak mengetahui penggunaan keuangan desa tegasnya 4 pengakuan tertulis akun messanger mantan kaur keuangan desa  priode 2015-2017 pernah menjabat rangkap dengan inisiatif kades yangmana kaurkeuangan menjadi sekretaris Bumdes dengan hal tersebut adanya tekanan dari pihak kades untuk penandatangan berkas atau surat yg peruntukannya takperna diketahui kaur tersebut diduga banyak penyelewengan keuangan bumdes yang dilakukan kepala dosa termasuk pembangunan PLTD di rt 06 yang dikelola Bumdesdiduga kecurangan anggaran belanja yang dilakukan kades dan ketua tpk  keuangan desa muntialo dari 2015-2018 masyarakat sampai saat ini tidak ada kejelasan yang akurat ,pembangunan pabrik pengolahan kopi yang terletak di rt 07 atau tepatnya disisi embung air tidak pernah beroperasi sebagaimana yang diharapkan masyarakat .

Pembangunan fisik pabrik ini juga tidak pernah dirapatkan dgn masyarakat degan menggunakan DD pabrik sebelumnya tidak pernah dianggarkan di apbdes berdirinya pabrik kopi ini atas kehendak kepala desa muntialo bukan kebutuhan warga rt 07   sesuai dengan pemberitaan media online pada acara ulang tahun desa muntialo ke 6 tahun 2018 sekaligus peresmian embung air muntialo  bahwa desa mendapat bantuan dari kementerian desa yaitu MESIN PENGOLAHAN KOPI LIBERIKA DAN KOPI LUAK bernilai 1.5 m penambahan modal Bumdes 50 juta pengolahan air gambut menjadi air layak konsumsi 75 juta juga tidak ada kejelasannya begitu juga adanya paket normalisasi kanal dan saluran air dari sumber dana DAK  tahun 2016 diduga terjadi kecurangan pihak kades muntialo dengan pihak rekanan  terbukti dalam satu titikpaket pekerjaan di rt 07 volume 4 km dilakukan pembangunannya di lahan pribadi oleh rekanan dan terjadilah penolakan normalisasi kanal pengairan dari masyarakat desa muntialo tim investigasi lsm kpk ri tetap monitoring berdasarkan hukum UU. RI no. 71 thn 2001 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, UU. RI no. 14 thn 2008 tentang informasi publik, UU RI. no. 8 thn 1981 tentang kitab udang undang  hukum acara pidana UU RI no. 28 thn 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme  UU rino 31 thn 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 20 thn 2001. UU RI. no16 thn 2014 tentang kejaksaan republik indonesia beserta peraturan dan pelaksanaannya UU RI.06 thn 2014 tentang desa peraturan dan pelaksanaannya   syarat komusi pemberantasan korupsI.

M. Musa.s / TIM