Raker Bersama Kementerian PUPR, Syahrul Aldi Ma'azat Minta Keadilan Untuk Riau

JAKARTA - RN Rapat kerja (raker) perdana bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dengan K...

JAKARTA - RN

Rapat kerja (raker) perdana bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dengan Komisi V DPR-RI berlangsung Selasa siang (12/11/2019).

Salah seorang anggota dari komisi V DPR RI dari Dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Di tengah rapat berlangsung, anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazad dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti soal pembangunan yang ada di Riau, dari sekian banyak program pembangunan yang disodorkan oleh PUPR saat rapat kerja tersebut. Ianya melihat hanya satu proyek TPA yang ada di Riau, yaitu Pekanbaru Kota dan Kampar Kabupaten.

"Hanya 1 program saja yang berhubungan dengan Riau. TPA Pekanbaru dan Kampar. Jalan, jembatan, flyover, embung belum ada alokasi dalam program infrastruktur," papar Syahrul Aidi.

Syahrul Aidi juga menyampaikan bahwa Riau adalah provinsi penyumbang devisa negara lumayan besar, baik dari minyak dalam tanah maupun minyak di atas tanah. Lifting minyak di Indonesia, 30% disumbangkan oleh Riau. Tetapi belum memberikan sumbangsih infrastruktur untuk Riau,

Selain itu, mantan wakil ketua DPRD Kampar ini juga menyampaikan soal perbaikan jalan nasional yang masih berlubang-lubang serta rencana pembangunan dari empat balai jalan yang direncana oleh PUPR agar ada di Riau, untuk balai jalan tersebut saat ini Riau masih berinduk ke Sumatera Utara.

"4 juta hektar lahan perkebunan sawit di Riau, juga menjadi sumbangan devisi yang cukup besar bagi negara kita. Semua penerimaan diambil pusat, baik pajak perkebunan dan pajak CPO-nya, sementara daerah tidak mendapatkannya. Kita berjuang untuk memperoleh DBH agar maksimal untuk infrastruktur Riau," tegas mantan anggota DPRD Kampar 2 periode ini.

Tidak hanya menyoroti soal jalan, dinilai belum sebanding dengan Provinsi tetangga yang sangat dirasakan oleh masyarakat Riau, dirinya juga mennyampaikan soal harga karet yang sangat terpuruk dialami oleh masyarakat Riau.

Hal tersebut sejalan dengan strategi pembangunan inspratruktur PUPR RI 2020-2024 yang meningkatkan material harapan produksi dalam negri yang memberi nilai tambah disetiap insfratruktur yang terbangun oleh kementrian PUPR.

"Kedepannya kita berharap Riau mendapatkan perhatian sangat khusus dari pemerintah pusat sebagai sharing profit dari apa yang telah dihasilkan Riau untuk pemerintah pusat. Dan juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya

**MHasbi-Haf/Tim