Sekwan DPRD Lubuk Sikaping, Minta Jangan di Ekspos Temuan BPK IniBidik Ri Prov. Sumbar : Minta Kejati Periksa Sekwan, Terkait Perbuatan Hukumnya

Lubuk Sikaping, RN Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Prov. Sumbar tahun 2017, pertanggung j...

Lubuk Sikaping, RN

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Prov. Sumbar tahun 2017, pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD tidak sesuai fakta sehingga mengakibatkan terjadi kerugian daerah sebesar Rp. 1.926.101.511, 33 

Hal ini dikomfirmasi RN kepada Sekwan DPRD Kab. Pasaman Mukrizal di ruang kerjanya (07/11/19), ia mengatakan jangan di ekspos ke media, kalau ingin informasi saya tanya dulu pimpinan yang lama, atau bapak masukan surat mengajukan pertanyaan ke PPID namun hal ini sudah kami selesaikan, dan sudah ditindak lanjuti inspektorat uangnya sudah di 

kembalikan. 

Saat ditanya RN, bagaimana bukti pengembalian ganti rugi uang Negara, Mukrizal menjawab, silakan bapak ajukan pertanyaan kepada PPID kilanya, apakah anggota DPRD Kab. Pasaman priode 2014 – 2019  yang tersandung temuan BPK masih ada yang duduk kembali ? jawab sekwan, ketua yang lama menjadi wakil ketua sekarang priode 2019 – 2024 jabatan DPRD kolektif kologial kalua bapak ingin bertemu dengan pimpinan lama saya sampaikan dulu terang Mukrizal.

Directur Pencegahan Non Governance Organization – Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia (NGO-BIDIK Ri), Fajriansyah, SH saat dimita tanggapannya oleh RN terkait temuan BPK Ri tahun 2017 yang mengakibatkan kerugian negara. 

Fajri mengatakan, kita jangan terbuai dengan pengembalian uang Negara, bagaimana perbuatan hukumnya yang sudah menyalahi peraturan dan perundang – undangan tentang pengelolaan tata cara keuangan Negara, UU Ri No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah jelas  Fajri meminta Kejakaan Tinggi Sumatera Barat agar melakukan penyelidikan dan penyidikan  serta memanggil dan memeriksa Sekwan Kab. 

Pasaman yang saat ini masih menjabat,terkait kelalaiannya yang tidak cakap dalam menangani keuangan negara, yang berakibat kerugian Negara atas audit pemeriksaan BPK Ri Perwakilan Sumbar bahwa ta. 2017.

Tim.