Tidak Penuhi Tuntutan Warga Sebabi , Warga Portal PT. SSM

SAMPIT-RN Warga Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah meminta PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) tidak...

SAMPIT-RN
Warga Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah meminta PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) tidak main-main menyelesaikan persoalan lahan dan plasma dengan mereka.

Karena tidak ada kepastian sejak pengecekan lahan oleh DPRD, Pemda dan Instansi lainnya ke lahan HGU milik PT. Sukajadi Sawit Mekar (SSM), masyarakat warga desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pemortalan dan memblokir perusahaan dengan memasang portal di jalan perusahaan sejak tanggal 13 Januari 2020.

Ejeng salah warga masyarakat Sebabi mengatakan kami dan seluruh warga masyarakat desa Sebabi intinya tetap menuntut sampai dipenuhnya hak masyarakat 20 % plasma dari lahan dan yang berada diluar HGU serta tanaman sawit yang beada dipinggiran sungai.

"Intinya kami dan seluruh warga masyarakat desa Sebabi tetap akan memblokir PT. SSM sampai dapat hak masyarakat 20% ," tegasnya.

Menurut Ejeng disaat melakukan pengecekan hasil dari rekomendasi DPRD Kotim, akan tetapi Pemda , BPN dan pihak perusahaan PT. SSM belum bisa memberikan kepastian akan hak masyarakat 20% padahal sudah terbukti adanya tanaman sawit dipingiran dan sudah diakui oleh Atong atau Rusli Salim General Menager (PT. SSM) yang merupakan Musim Mas Group Kalimantan Tengah.

" Itu tanaman yang dipinggiran aliran sungai sudah diakui oleh bapak Atong atau Rusli Salim,"ucap Ejeng.

Sebelumnya salah satu tokoh di desa seperti Edres mengatakan jika perusahaan tidak merealisasikan keinginan tersebut, mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi.

"Kami tunggu action hasil RDP DPRD Kotim yang ditunjukkan Pemda Kotim , agar perusahaan PT. SSM melaksanakan hasil rekomendasi RDP di DPRD," kata Edres.

Terpisah warga lainnya Yohanes meminta perusahaan tidak selalu berlindung pada permentan untuk mengabaikan kewajiban plasma.

"Karena plasma ini wajib direalisasikan 20 persen dari lahan inti mereka, jika perusahaan mengabaikan itu, artinya perusahaan sendiri tidak punya komitmen untuk bermitra dan menyejahterakan warga sekitanya," tegasnya.

Sehingga kata dia tidak salah jika masyarakat terus menuntut bahkan melakukan aksi besar-besaran, "hingga perusahaan melaksanakan kewajibannya,"pungkasnya.(Joe).