Dugaan Mangkrak Proyek RSUD Bukittinggi, Kurangnya Pengawasan PPK, PPTK, dan Pengawas DKK NGO BIDIK Ri : Minta Kejati Usut Material Kontraktor

Bukittinggi, RN  Semut diujung langit bisa kelihatan gajah di depan mata tak terlihat, Filosopi  ini patut di alamatkan kepada proyek pemba...

Bukittinggi, RN 
Semut diujung langit bisa kelihatan gajah di depan mata tak terlihat, Filosopi  ini patut di alamatkan kepada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 102.267.533.000,- Pelaksana Kontraktor PT.  Bangun Karhisma Prima Pengawas PT. Artefak Arkindo Dengan Nomor :  Kontrak 64/SP/DKK-BKT /VIII/2018 waktu pelaksanaan 660 hari kalender .
     
Hal ini dikatakan Rudi Tanjung, SH. selaku Direktur Pencegahan Non Governance Organization Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia (NGO-BIDIK Ri) kepada RN (06/02/20 ) bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi,  yang menelan anggaran APBD tahun 2019 ratusan milyar , contonnya saja bahan material yang tidak sesuai speksifikasi teknis, sebagian diduga materialnya sudah digunakan pada pembangunan kontruksi seperti batako dinding bangunan masih dipakai, setelah ketahuan sebagian materialnya tidak dipakai lagi.

Lanjut Rudi Tanjung menambahkan, bahwa pembangunan RSUD Kota Bukttinggi sarat dengan dugaan mark up material, padahal yang terlibat didalam proyek tersebut .TP4D dari unsur Kejaksaan Negeri Bukittinggi, sebelum dibubarkan oleh kepala kejaksaan agung yang baru ( ST Burhan ). Dari Dinas kesehatan Bukittinggi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ), Pejabat Pembuat Teknis Kerja ( PPTK ),  Pengawas DKK dan Pengawas eksternal ( Konsultan),  ini semua diduga tidak berfungsi saat proyek berjalan. Tiba – tiba ada apa ini bisa terjadi putus kontrak ?

Rudi Tanjung meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat agar mengusut dugaan Mark up material yang berpotensi merugikan keuangan Negara ratusan milyar . bila hal ini tidak diambiil alih oleh penyidik kejaksaan maka kami tegaskan kepada teman-teman media akan membawa kerana KPK tutup Fajri kepada media.

Pada hari yang berbeda RN mengkomfirmasi via phonselnya 08126710xxx Kadis Kesehatan Kota Bukittinggi Yandra Feri,  ia mengatakan terkait proyek RSUD, semua sudah sesuai aturan, berapa progress fisik yang sudah dikerjakan oleh rekanan (PT. Bangun Kharisma Prima) kita hitung bobot persentase, sehingga dibayar sesuai yang dilaksanakan ungkap Feri kepada RN bahkan semua belum diperiksa oleh  BPK tapi kita sudah meminta BPK untuk mengauditnya.

Tambah Feri kepada RN, bahkan Kita (DKK-red) Bukittinggi, masih ada hutang kepada rekanannya karna belum kita bayar sisa pekerjaan yang tinggal beberapa persen lagi, dan perusahaan pelaksana sudah kita blck list (Daftar hitam) dan jaminan penawaran sudah kita ambil terang feri kepada RN.

Tim