Dugaan Potongan Dana Bansos Di Kabupaten Lebak, "Gaduh"

Lebak, Radar Nusantara Anggota DPRD Lebak Fraksi PPP, Musa Weliyansyah yang mengemukakan soal adanya dugaan potongan dana Bansos Tunai at...

Lebak, Radar Nusantara
Anggota DPRD Lebak Fraksi PPP, Musa Weliyansyah yang mengemukakan soal adanya dugaan potongan dana Bansos Tunai atau BST di anggap membuat gaduh masyarakat. Justru Musa menganggap yang membuat gaduh adalah oknum-oknum yang tak bertanggungjawab soal adanya informasi potongan dana bansos di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak.

"Saya kira yang bikin gaduh ini oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dari mulai proses pengusulan yang tidak mengikuti aturan yang ada. Jarang sekali desa melakukan Musdes yang dihadiri unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari setiap kampung, ini supaya yang diusulkan betul-betul mereka yang layak menerima bantuan Covid-19 berdasarkan Musdes, bukan hasil sembunyi-sembunyi sehingga bikin gaduh," papar Musa kepada awak media, yang dilansir Tintamerdeka.co.id melalui sambungan seluler, Minggu (17/5/20).

Maka untuk lebih memastikannnya, Musa mendatangi langsung salah satu warga yang berada di Kecamatan Cijaku yang mengadukan perihal dugaan pemotongan tersebut pada Minggu kemarin.

"Tadi siang Jam 11: 25 wib saya ketemu langsung dengan salah satu warga yang berusia 37 Tahun, adalah penerima bantuan covid-19 yang bersumber dari pusat tersebut," imbuh Musa tanpa menyebutkan nama dan alamat jelas, sesuai permintaan sumber.

Menurut Musa, dugaan pemotongan di Kecamatan Cijaku itu bukan pada pembagian pada Minggu 17 Mei tadi, melainkan pada pembagian tahap satu yakni tanggal 8 Mei 2020.

"Yang nengadukan ke saya itu kemarin saat pembagian  tahap 1 yang tanggal 8 Mei 2020 dan  menanyakan langsung pada penerima, apalagi sudah rame gak mungkin masyarakat mengakuinya kebanyakan mereka takut untuk melapor adanya pungli seperti saat mereka melapor adanya telur busuk kan bnyak yang ketakutan padahal barangnya keliatan," jelasnya.

Melaporkan Ke Kapolsek

Menurut Musa, soal adanya dugaan potongan dana BST di Kecamatan Cijaku   dirinya sudah melaporkan pada Kapolsek Cijaku.

"Hari ini (Minggu) pukul 10.53 WIB yang Kecamatan Cijaku sudah saya laporkan melalui pesan WhatsApp ke Kapolsek Cijaku. Laporan yang sudah terjadi serta yang akan terjadi supaya ada upaya pencegahan terlebih dahulu, tidak sedikit info yang saya terima dan alhamdulilah ada beberapa desa yg bisa dicegah, sehingga tidak terjadi pungli," paparnya.

Persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial Tunai (BST) ini kata Musa, sangat rentan penyelewengan, ia mencontohkan, bagaimana tidak program Bantuan Sembako Pangan (BSP) atau yang dikenal BPNT yang ada wujud barangnya banyak, masalah dan penyelewengan hingga adanya penjualan telur HE di tingkat agen E-Warong apalagi melakukan pungli.

"Dan terkesan Tikor Tingkat Kecamatan tutup mata, seakan membiarkan padahal ada peran Camat dalam program BSP dan BST. Ko bisa telur HE beredar dengan leluasa dan bukan hanya satu kali," ujarnya.

Warga Luar Kabupaten Berkonsultasi Perihal Bantuan Sosial

Selain itu, Musa mengaku bahwa polemik dana Bansos tunai ini yang melaporkan kepada dirinya bukan hanya warga di Kabupaten Lebak, tapi warga di luar Kabupaten Lebak juga sama  melaporkan kepadanya dirinya.

"Alhamdulilah saya mendapat kepercayaan dari masyarakat tidak sedikit yang mengadu persoalan BST ini. bahkan pengaduan datang bukan hanya dari Kabupaten Lebak, mereka warga Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang. bahkan ada yang dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan warga Kabupaten Tegal Jawa Tengah," ungkapnya.

Itu semua kata Musa, cerita kondisi dan permasalahan yang terjadi dalam persoalan bantuan sembako baik yang non tunai maupun yang tunai.

"Mereka bilang mendapatkan no WhatsApp dari postingan Facebook, inilah peran edukasi terhadap masyrakat di era digital. Pengaduan bukan hanya persoalan pungli tapi tidak sedikit info dari masyarakat terkait penerima bantuan ganda dan alhamdulilah yang ada di wilayah Lebak langsung saya tindaklanjuti, seperti yang terjadi di Desa Kerta Kecamatan Banjarsari siang tadi ini," tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh awak media, Camat Cijaku Drs. Apip Saepudin, ia menegaskan di wilayah kerjanya tidak ada potongan apapun terkait Bansos yang dari Kementrian Sosial.

"Demikian tanggapan saya secara umum, saya tegaskan bahwa di Kecamatan Cijaku sudah dua kali Pembayaran BST Kemensos 1. Tgl 8 Mei 2020 ke 118 KPM langsung ke Rekening KPM ybs. 2. BST Kemensos Tanggal l 17 Mei 2020 ke 658 KPM dibayar langsung oleh PT. Pos Malingping, tanpa ada pemotongan. Saya langsung monitor ke lapangan, demikian Kang," kata Apip melalui pesan Whatsapp.

Ia juga memaparkan, meskipun Dewan Musa Weliansyah mengaku memiliki bukti aduan dari masyarakat yang berada di wilayahnya yang mengaku dipotong oleh oknum perangkat desa, tapi itu belum diketahui kebenarannya apakah hoax atau tidak.

"Kebenaran belum diuji dan dibuktikan, apa hoax/fakta saya sangat ingin untuk membuktikannya, yang menyampaikan lap dan yang diduga motong siapapun harus berani dikonfirmasi. Dalam waktu dekat saya akan melakukan upaya untuk menjawab hoax/fakta," tandasnya. *(Red).