Ketua BPD Margagiri : Pihak Pengelola Wisata Harus Tempuh Perizinan

Pandeglang, Radar Nusantara Soal dugaan pungli di kawasan wisata Pantai Kepuh yang kini mengemuka mendapat beragam tanggapan dari berbaga...

Pandeglang, Radar Nusantara
Soal dugaan pungli di kawasan wisata Pantai Kepuh yang kini mengemuka mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan namun dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Margagiri mengaku akan mencoba mendalami dan mengkaji untuk pembuatan Peraturan Desa (Perdes) yang akan digunakan sebagai dasar menerbitkan retribusi di area wisata tersebut.

Ketua BPD Desa Margagiri, Ade Hidayatullah menyampaikan bahwa terkait persoalan retribusi wisata pihaknya mengaku sudah menyampaikan kepada pengelola untuk segera mengurus perijinan agar usaha yang wisata yang mereka geluti berijin dan tidak hanya menguntungkan pihak pengelola saja namun harus ada juga kontribusi sebagai pemasukan untuk kas Desa dan retribusi wisata melalui pajak wisata kepada pemerintah daerah,"ungkapnya melalui pesan WhatsApps, Senin (30/6/20).

"Kami dari pihak Desa bersama Muspika Kecamatan Pagelaran akan mendorong para pelaku usaha wisata di Wilayah Desa Margagiri termasuk wisata Pantai Kepuh, "imbuhnya.

Ade Hidayatullah juga mengatakan bahwa, Kami siap mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha wisata di Kecamatan Pagelaran agar menempuh perijinan agar ada retribusi atau pemasukan untuk Kas Desa dan Kas Daerah melalui kewajiban para pengelola wisata agar taat dalam Pajak dan jenis usaha mereka menjadi legal," ucapnya.

Sebenarnya, Lanjut Ade, terkait retribusi di Pantai kepuh dan himbauan dari Muspika Pagelaran sudah disampaikan pada saat rapat antara Muspika Pagelaran, pihak Desa, para pedagang dan pengelola wisata pantai kepuh saat rapat pada Bulan Ramadhan lalu sekaligus menyampaikan Maklumat Kapolri berkaitan dengan Covid-19 yang bertempat di Kantor Desa Margagiri.

"Itu sudah di rapatkan di Kantor Desa Margagiri sama pihak Kecamatan, Kepolisian, Koramil  Desa dan pihak penanggung jawab Pantai Kepuh, dengan kesepakatan  untuk warung boleh buka dari jam 07.00 Wib sampai jam 17.00 wib  dan tidak boleh menjual barang haram, seperti miras, di batasi waktunya hanya siang hari, bahkan
para ustad setempat juga menyampaikan hal yang sama,"tandasnya.

Sementara, Kepala Desa Margagiri Imanudin saat berada di Kawasan Wisata Pantai Kepuh ketika hendak dikonfirmasi malah menghindar seolah enggan memberikan tanggapan. *(Iwan).