Sulteng, Radar Metro Ketua Komisi IV DPRD Prov. Sulteng Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS memimpin rapat hearing dialog DPRD Prov. Sulteng bers...
Sulteng, Radar Metro
Ketua Komisi IV DPRD Prov. Sulteng Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS memimpin rapat hearing dialog DPRD Prov. Sulteng bersama mitra terkait. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Prov. Sulteng hari Senin, 15 Juni 2020 di ikuti oleh anggota Komisi IV DPRD Prov. Sulteng dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sulteng, Biro Hukum, Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Dinas Kesehatan Kota Palu, UPT. Labotorium Kesehatan RS.Undata, Rs Madani dan Rs. Anutapura. Baik yang berada diruang rapat maupun yang mengikuti secara Viirtual.
Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS selaku pimpinan rapat dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat hari ini akan mendengarkan beberapa keterangan dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Biro Hukum dari hasil kunjungan kerja lapangan DPRD Prov. Sulteng dipintu masuk Kota Palu yakni Watusampu, Pantoloan, Tawaeli dan Sigi terkait dengan pemutusan penularan mata rantai Covid-19 dan mendengarkan masukan dari masyarakat.
Dalam kesempatannya Direktur RS. Anutapura mengklarifikasi terkait banyak informasi berkembang yang beredar di masyarakat, media cetak maupun media elektronik. Sehingga kami juga mendapatkan beberapa pertanyaan yang agak sulit kami jawab karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Rapid Test, Swap Test dan lainnya. Oleh karena itu untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat sehingga kami mengundang Bapak/Ibu yang sebagai ahlinya dalam peranan soal kesehatan. Sehingga kedepannya agar lebih mensosialisasikan masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19 dan penggunaan Rapid Test dan Swap Test.
Dari hasil rapat tersebut kesimpulannya adalah perbedaan hasil swab antara pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua bukan karena peralatan ataupun sumber daya manusia kita yang tidak mampu akan tetapi memang sangat berpeluang bahwa pemeriksaan kedua itu pasien positif sudah pulih sehingga hasilnya negatif.
Kemudian selanjutnya belum ada keputusan terkait dengan biaya Rapid Test di tiap kabupaten dan kota. Karena ada yang menggratiskan dan ada yang membayar sesuai kebijakan-kebijakan di setiap daerah masing-masing. Tetapi kami sudah memberikan penekanan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten kota tidak boleh dipungut biaya kepada masyarakat untuk melakukan Rapid Test dengan syarat yaitu mahasiswa yang melakukan perjalanan, pelajar, orang sakit atau masyarakat tidak mampu.
Selanjutnya, belum ada payung hukum khusus dari pemerintah provinsi terkait biaya test rapid kepada masyarakat. Oleh karena itu belum bisa diputuskan apakah masyarakat bisa gratis semuanya atau sesuai dengan keputusan pada rapat awal yaitu yang gratis hanya masyarakat miskin pelajar dan mahasiswa serta yang melaksanakan tugas negara.
Kemudian masih terdapat perbedaan terkait persepsi tentang isolasi mandiri antara Dinas Kesehatan Provinsi dan pemerintah kota Palu yang menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah kota Palu menetapkan tentang isolasi dan wajib rapid test. Bagi hasilnya yang reaktif akan langsung diisolasi tetapi pemerintah provinsi lebih mendorong pada isolasi mandiri.
Terkait kemampuan pemeriksaan hasil Swap Test, saat ini hanya mampu melakukan sekali pemeriksaan sebanyak 42 sampel dan pemerintah provinsi sudah mengupayakan melalui kementerian kesehatan untuk mendapatkan bantuan peralatan pemeriksaan swap dengan kapasitas 90 sampel sekali periksa dan alat tersebut kemungkinan akan tiba awal Juli.
Selanjutnya RS. Anutapura dalam hal ini mewakili pemkot mengakui bahwa APD yang digunakan memang tidak memenuhi standar kesehatan, bahkan Kekurangan APD serta mengakui bahwa memang tenaga kesehatan tidak dibekali vitamin.
Bahwa aduan petugas kesehatan terkait insentif yang sampai sekarang belum mereka terima dan liat kontraknya, menurut Dr. Herry ( anutapura) bahwa itu tidak benar adanya.
Lalu untuk hal-hal yang belum jelas dan tuntas akan di bicarakan / rapat kan kembali bersama-sama dengan Kepala Dinas dan gugus tugas serta seluruh kabupaten/kota terkait yang akan di jadwal kan kembali dalam minggu ini.AD
Ketua Komisi IV DPRD Prov. Sulteng Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS memimpin rapat hearing dialog DPRD Prov. Sulteng bersama mitra terkait. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Prov. Sulteng hari Senin, 15 Juni 2020 di ikuti oleh anggota Komisi IV DPRD Prov. Sulteng dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sulteng, Biro Hukum, Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Dinas Kesehatan Kota Palu, UPT. Labotorium Kesehatan RS.Undata, Rs Madani dan Rs. Anutapura. Baik yang berada diruang rapat maupun yang mengikuti secara Viirtual.
Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS selaku pimpinan rapat dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat hari ini akan mendengarkan beberapa keterangan dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Biro Hukum dari hasil kunjungan kerja lapangan DPRD Prov. Sulteng dipintu masuk Kota Palu yakni Watusampu, Pantoloan, Tawaeli dan Sigi terkait dengan pemutusan penularan mata rantai Covid-19 dan mendengarkan masukan dari masyarakat.
Dalam kesempatannya Direktur RS. Anutapura mengklarifikasi terkait banyak informasi berkembang yang beredar di masyarakat, media cetak maupun media elektronik. Sehingga kami juga mendapatkan beberapa pertanyaan yang agak sulit kami jawab karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Rapid Test, Swap Test dan lainnya. Oleh karena itu untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat sehingga kami mengundang Bapak/Ibu yang sebagai ahlinya dalam peranan soal kesehatan. Sehingga kedepannya agar lebih mensosialisasikan masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19 dan penggunaan Rapid Test dan Swap Test.
Dari hasil rapat tersebut kesimpulannya adalah perbedaan hasil swab antara pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua bukan karena peralatan ataupun sumber daya manusia kita yang tidak mampu akan tetapi memang sangat berpeluang bahwa pemeriksaan kedua itu pasien positif sudah pulih sehingga hasilnya negatif.
Kemudian selanjutnya belum ada keputusan terkait dengan biaya Rapid Test di tiap kabupaten dan kota. Karena ada yang menggratiskan dan ada yang membayar sesuai kebijakan-kebijakan di setiap daerah masing-masing. Tetapi kami sudah memberikan penekanan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten kota tidak boleh dipungut biaya kepada masyarakat untuk melakukan Rapid Test dengan syarat yaitu mahasiswa yang melakukan perjalanan, pelajar, orang sakit atau masyarakat tidak mampu.
Selanjutnya, belum ada payung hukum khusus dari pemerintah provinsi terkait biaya test rapid kepada masyarakat. Oleh karena itu belum bisa diputuskan apakah masyarakat bisa gratis semuanya atau sesuai dengan keputusan pada rapat awal yaitu yang gratis hanya masyarakat miskin pelajar dan mahasiswa serta yang melaksanakan tugas negara.
Kemudian masih terdapat perbedaan terkait persepsi tentang isolasi mandiri antara Dinas Kesehatan Provinsi dan pemerintah kota Palu yang menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah kota Palu menetapkan tentang isolasi dan wajib rapid test. Bagi hasilnya yang reaktif akan langsung diisolasi tetapi pemerintah provinsi lebih mendorong pada isolasi mandiri.
Terkait kemampuan pemeriksaan hasil Swap Test, saat ini hanya mampu melakukan sekali pemeriksaan sebanyak 42 sampel dan pemerintah provinsi sudah mengupayakan melalui kementerian kesehatan untuk mendapatkan bantuan peralatan pemeriksaan swap dengan kapasitas 90 sampel sekali periksa dan alat tersebut kemungkinan akan tiba awal Juli.
Selanjutnya RS. Anutapura dalam hal ini mewakili pemkot mengakui bahwa APD yang digunakan memang tidak memenuhi standar kesehatan, bahkan Kekurangan APD serta mengakui bahwa memang tenaga kesehatan tidak dibekali vitamin.
Bahwa aduan petugas kesehatan terkait insentif yang sampai sekarang belum mereka terima dan liat kontraknya, menurut Dr. Herry ( anutapura) bahwa itu tidak benar adanya.
Lalu untuk hal-hal yang belum jelas dan tuntas akan di bicarakan / rapat kan kembali bersama-sama dengan Kepala Dinas dan gugus tugas serta seluruh kabupaten/kota terkait yang akan di jadwal kan kembali dalam minggu ini.AD
COMMENTS