Argumentasi Belanda Kalau Dusun Menjadi Masyarakat Adat

Oleh : H Albar Sentosa Subari ( Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan / Peneliti Hukum adat Indonesia ) dan  Marshal ( Penghulu  Kecamatan Mua...

Oleh : H Albar Sentosa Subari ( Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan / Peneliti Hukum adat Indonesia ) dan 

Marshal ( Penghulu  Kecamatan Muara Enim / Pemerhati Hukum Adat )

Belanda ditahun 1851, pernah menghadapi dilemma mimilih daerah mana yang akan dijadikannya Daerah Pemerintahan Adat yang terendah antara Dusun dengan Marga (serikat dusun dusun). 

Keduanya saat itu sama berkembang. Ada marga yang hanya satu dusun saja (dusun mijen), ada yang meliputi beberapa dusun. Belanda pernah dalam sejarah nya berpendirian menjadikan Masyarakat Hukum adat Sebagai pemerintahan terendah menurut pola dusun " Mijen", yaitu dusun yang besar penghuninya terdiri dari beberapa sumbai, yang seketurunan. Dimana mereka diikat oleh satu puyang. Model seperti ini sudah dipraktekkan Belanda di Lampung. Namun perkembangan selanjutnya susunan pemerintahan berdasarkan yang disebut Dusun dirasakan kurang serasi/kurang efektif. 

Sehingga  pada tahun 1919 menjadi kebijakan umum Pemerintah Belanda mewujudkan dusun dusun yang disebut Marga, sebagai kesatuan pemerintahan adat yang terendah. 

C. Van Vollenhoven dalam tulisan nya di Koloniaal Tijdschrift No. 3 tahun ke 17 menulis : kira kira tahun 1910 berlaku di Palembang, bahwa Dusun merupakan kesatuan pemerintahan yang resmi, sedangkan marga merupakan suatu kumpulan dusun dusun, yang tidak dikenal dalam perundang undangan. Dalam tahun 1919 terlihat kebalikan nya, yaitu semata mata Marga disebut sebagai masyarakat adat terendah dan bukan dusun. 

Dalam buku Van Royen (disertasi)  menulis mengapa terjadi perubahan dari Dusun sebagai kesatuan masyarakat adat menjadikan marga sebagai kesatuan masyarakat adat. Alasannya adalah kepala kepala dusun (bentuk asli masyarakat adat) umumnya berasal dari lapisan yang terendah dari suatu keluarga dianggap sejajar saja oleh keluarga / warga dusun, sehingga kurang berwibawa. Sehingga pemerintah Belanda harus ikut campur mengatur urusan urusan bukan sepertinya kalau diserahkan kepada Kepala Marga. 

Disamping itu beban untuk pelayanan kepala dusun lebih berat. Kalau marga hanya membiayai seorang kepala marga, dalam perjalanan dinas. Kalau dusun sebagai kesatuan pemerintahan yang harus dibiayai sejumlah kepala dusun/adat ex. Proatin berlipat ganda. 

Begitu pula jumlah pungutan dalam suatu dusun akan lebih besar kalau marga. beban rakyat dalam bentuk pungutan adat dan kerja paksa lebih berat bila dusun sebagai basis pemerintahan terendah.. 

J. L. M. Swaab (residen) pada tanggal 26 April 1917 berceramah  di di depan Akademisi Pemerintahan mengatakan bahwa Belanda agar bisa menjalankan pemerintahan efektif dan effisien yg kondisi serba kekurangan pada amternar amtenar: adanya PASIRAH tidak dapat diabaikan, kalau tidak para amtenar amtenar baik berasal orang Belanda ataupun Pribumi terpaksa harus mengatur dan melaksanakan sendiri urusan urusan yang sebenarnya dapat dipercaya pada Pasirah. Betapa berat seorang amtenar Belanda (controleur)  kalau asalnya hanya berurusan dengan 6 atau 7 Pasirah Marga. Tiba tiba harus ber urusan dengan 100 atau lebih kepala dusun (bentuk asli).  Apalagi tugas kepolisian yang menghendaki tindakan cepat dan tepat. Sehingga kalau diserahkan kepada kepala dusun ( jurai tua) sangat tidak berdaya guna. Disamping secara sosiologis kepala dusun merasa sebagai beban,  sedangkan Pasirah kepala marga akan berusaha sekuat mungkin mempertahankan kedudukan nya, yang memberikan kehormatan, kedudukan terkemuka dan fasilitas, sehingga dengan adanya pejabat tingkatan ini akan terdapat stabilitas baik mengenai orangnya maupun pelaksanaan pemerintahan Secara rutin dan perasaan tanggung jawab sebenar benarnya pemerintahan di MARGA.. 

Simpul dari ceramah J. L. M. Swaab adalah tindakan mengabaikan kesatuan marga (bentukan Belanda) akan melumpuhkan pemerintahan kolonial. Dengan pertimbangan tersebutlah maka sejak tahun 1919 ditentukan secara unum kebijakan bahwa Masyarakat Hukum  yang merupakan kesatuan pemerintahan yang terendah berdasarkan hukum adat adalah Marga bukan DUSUN. 

Dasarnya Indische Staatsregeling dan IGOB Stb 1938 no. 460 jo 681.

Terakhir IGO dan IGOB ini dicabut oleh UU No. 5 tahun 1979.Khusus di Sumatera Selatan sebagai turunan adalah Surat Keputusan Gubernur Nomor 142/KPTS/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 yang mulai efektif berlaku 1 April 1983.

Untuk tidak membingungkan masyarakat apakah kesatuan masyarakat hukum adat (dusun asli tetap eksis) secara normatif diantisifasi dalam butir 3 SK 142 di atas. Dan pengakuan masyarakat adat selain itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun1988  yang disebut LEMBAGA ADAT. 

Spesifikasi tingkat propinsi Disebut Pembina adat, Kabupaten disebut pemangku adat dan tingkat kecamatan disebut Rapat Adat). Ini masih tetap berlaku karena belum ada aturan selevel Perda yg mencabut nya. Perda ini pula yang menjadi salah satu dasar hukum Pembina Adat dibentuk SK. Gub. 753/KPTS/Disbudpar/2019,tanggal 26 Desember 2019 ( butir 6).

Khairlani