Pilkada 2020 Diprediksi Banyak Kecurangan, Promah Demo di Cikedal

Pandeglang, Radar Nusantara Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2020, para pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati semaki...

Pandeglang, Radar Nusantara

Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2020, para pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati semakin gencar melakukan kampanye. Khususnya, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap manjadi sorotan diantaranya, PNS, Kepala Desa (Kades), Perangkat desa dan BPD dilarang atau menahan diri untuk tidak terlibat dalam kampanye.

Larangan keterlibatan tertuang di dalam pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga ditegaskan, bahwa “Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)," Hal itu diungkapkan Aning Hidayat salah satu mahasiswa yang tergabung dari Komunitas Aktifis Progresifitas Mahasiswa (PROMAH) Kecamatan Cikedal pada Kamis (3/12/2020).

Selain itu, Kata Ikhwan Taufik, larangan kampanye pada pasal 280 tak hanya membahas tentang pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam pelaksana atau tim kampanya. Pada ayat 1 pasal 280 misalnya Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang karena agama, suku, ras, golongan, calon, peserta Pemilu yang lain.

Mereka juga di larang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, serta menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Oleh karena itu, jika Anda menemukan pelanggaran tersebut segera laporkan kepada KPU dan Bawaslu demi mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang damai," imbuhnya.

"Sebagai pejabat pemerintah dan pelayan publik, mereka memang harus netral dan tidak boleh memihak. Kalau sampai memihak petahana atau peserta yang lain itu namanya curang. Dan kalaupun sampai ada pejabat yang juga orang partai seharusnya mereka menjaga etika dengan cuti. Supaya kalau ikut kampanye tidak menyalahi aturan yang ada," Terangnya.

Tidak hanya itu, Tubagus Aujani salah seorang pendemo juga menambahkan bahwa dana Covid-19 sebesar Rp 200 juta di kecamatan Cikedal jangan dipakai untuk kepentingan politik jelang Pilkada Pandeglang 9 Desember 2020.

"Anggaran DID untuk kepentingan masyarakat dalam penanggulangan Covid-19, jangan sampai  di korupsi  atau digunakan kampanye salah satu Paslon," tutupnya. (Sarjana).