Rakyat Pandeglang Marah Besar ! Bupati Didemo Soal Dugaan Monopoli Proyek

Pandeglang, Radar Nusantara Ratusan demonstran yang mewakili rakyat Pandeglang marah besar, mereka mengatasnamakan Koalisi Rakyat Pandeglang...

Pandeglang, Radar Nusantara

Ratusan demonstran yang mewakili rakyat Pandeglang marah besar, mereka mengatasnamakan Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan (RPM) yang terdiri dari FAM Pandeglang, HIMMA, Pemuda Muhammadiyah, Kampak, Turunan Kidul, IMM, Kadin PB, PPM, AMS, Jaga Raya, Askumindo, Pengusaha Nahdiyin, BMI, dan AKSDAI berunjuk rasa (Demo) di depan Pendopo Bupati dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang, pada Selasa (25/5/2021).

Demo besar - besaran kali ini berbeda dengan demo biasanya yang terjadi, demo hari ini diawali dengan suara lantang dari KH. RD. Yusuf Mubarok tokoh Agama kelahiran Pandeglang dengan suara lantang menggelegar di sound sistem menyatakan.

”Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb. Saudaraku seluruh pengusaha, saudaraku seluruh aktifis Pandeglang, saudaraku seluruh masyarakat Pandeglang, teruskan perjuangan, kobarkan semangatmu, lawan semua kebathilan hapuskan seluruh monopoli usaha, hapuskan seluruh jaringan jaringan mafia yang memiskinkan rakyat Pandeglang. Pandeglang harus bangkit ekonomi Pandeglang harus bangkit, niatkan ibadah menegakkan kebenaran, jangan pandang besar siapapun di hadapanmu ketika dia dalam kedzholiman yang menyengsarakan rakyat,” bebernya saat berorasi.

Dengan suara lantang juga, Koorlap Aksi Ucu Fahmi, menduga, terjadinya monopoli proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang.

"Banyaknya dugaan monopoli proyek di Kabupaten Pandeglang. Adanya setoran-setoran uang, bahwasanya Bupati Pandeglang diduga terlibat dalam pelelangan-pelelangan di Kabupaten Pandeglang," ungkap Ucu.

Menurutnya, adanya dugaan monopoli proyek ini telah berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat Pandeglang. Untuk itu, mereka mengaku tidak akan membiarkan praktik-praktik kedzaliman yang terjadi di Pandeglang.

"Ingat kita adalah rakyat Pandeglang bahwasanya kedzaliman terhadap masyarakat hanya ada satu. Lawaaan !," serunya kepada massa aksi.

Dalam tuntutannya mereka menilai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan, serta pengawasannya selaku kepala daerah.

Mereka juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan dan menangkap mafia-mafia proyek yang ada di Kabupaten Pandeglang, sekaligus meminta agar mengusut tuntas anggota DPRD Pandeglang yang di duga terlibat bermain proyek.

Selain itu, mereka juga mendesak agar Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang beserta kroninya dipecat dan tangkap. Untuk itu penegak hukum juga diminta agar segera mengusut oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.

“Seharusnya Kepala Daerah, Pejabat dan DPRD bersuara menyampaikan keluhan rakyat, tapi malah ikut menjadi mafia proyek. Semua itu bertujuan untuk memperkaya diri dan terindikasi melakukan kemufakatan jahat dengan cara melakukan monopoli proyek. Salah satunya terjadi di ULP yang diduga proses lelang dilakukan dengan penuh rekayasa,” sambung Ucu.

Menurut Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menilai, mafia proyek di Pandeglang sudah tidak asing di kalangan pengusaha.

“Kasus monopoli proyek di Kabupaten Pandeglang sudah terjadi bertahun-tahun. Silakan tanyakan kepada para pengusaha apakah pengkondisian itu tidak pernah terjadi atau selalu terjadi. Faktanya, dipastikan seluruh proyek APBD Pandeglang tahun 2021 yang ditenderkan sebagian besarnya dimonopoli,” pungkas Uday dalam orasinya. (AS/GB).