Bantahan Lurah Air Putih Membuktikan Adanya Dugaan Menghalangi Pelayanan Publik

Pekanbaru,RN Zubir Yahya selaku Lurah  didampingi Sarkawi sebagai Kasipem membantah mempersulit dan menghalangi  pelayanan administrasi SKGR...

Pekanbaru,RN

Zubir Yahya selaku Lurah  didampingi Sarkawi sebagai Kasipem membantah mempersulit dan menghalangi  pelayanan administrasi SKGR milik Saut Maruba Sihombing di kantor kelurahan Air Putih,kecamatan Tuah Madani-Pekanbaru

Dengan alasan dari dulu ada beberapa lurah sebelum dia menjabat tidak memproses SKGR Sihombing,hal itu disampaikannya kepada Radarnusantara.com pada Kamis siang (28/07/2022) di ruangan kerja kantor kelurahan.

Menurut Lurah,di lahan Saut Sihombing sesuai data dari Kasipem,ada 15 surat yang tumpang tindih di lokasi tanah Saut Maruba Sihombing,selain itu surat ada di tipex-tipex dari pertama,kata-nya sembari menyuruh Pewarta mematikan rekaman terkesan tidak berani memberikan keterangan untuk dikonsumsi publik saat diwawancara pewarta

Dikatakannya,masalah ini dari tahun 2017,dia hanya ketiban masalah dari yang lama dan ketika dia menjabat lurah Air putih dipaksa menanda-tangani,ucapnya tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud memaksa dirinya

"Mereka kuasa Sihombing membuat surat sendiri di kelurahan Tuah Madani,sudah jadi SKGR baru itu ditanda-tangani ke RT/RW baru dibawa kepada saya",ucap-nya lagi.

Saat ditanya Pewarta,apakah ada yang keberatan menyampaikan secara resmi tertulis ke kelurahan? Lurah tidak dapat menjawab tetapi mengaku mempunyai nomor HP orang yang katanya keberatan sambil melihatkan photo orang tersebut didalam HP Androidnya

Sementara di tempat terpisah,saat informasi Lurah ini dikonfirmasikan kepada pihak Saut Maruba Sihombing membantah keras melakukan pemaksaan,justru pihak kelurahanlah yang bertahun melayani dengan tidak secara berkualitas,wajar dan adil sehingga sejak tahun 2017 tidak memproses SKGR Saut Sihombing.

Menurut Nelson Hutahaean selaku Penerima Kuasa Pengurusan,bahwa Lurah bicara ibarat menepuk air didulang,yang basah mukanya sendiri,pasalnya Sarkawi sebagai Kasipem kepada kita(pihak-Sihombing) sebelum menyebutkan ada 11 SKGR yang tumpang,tetapi kepada publik melalui Pewarta Lurah mengatakan ada 15 SKGR yang mengklaim tumpang tindih.

"Mana yang benar diantara Lurah dan Kasipem,kami punya bukti Sarkawi mengatakan 11 surat, bukankah ini membuktikan pelayanan publik tidak berkualitas?",sebut Nelson.

Juga diungkapkan Nelson,Sejak awal kami menduga bahwa bertahun Sihombing dipersulit oknum pihak kelurahan dengan alasan yang tidak jelas,makanya kami resmi menyurati Lurah Zubir Yahya secara resmi,agar dapat membalas klarifikasi dengan resmi juga, jangan katanya-katanya saja tumpang tindih,jangan hanya mengatakan ada titipan surat dimana dalam waktu sekira seminggu surat diterima,Sarkawi awalnya

Sebut ada 11(sebelas) SKGR kepada kami,namun kepada Pewarta menjadi 15 SKGR,artinya tambah 4 SKGR ,apakah penambahan II Surat itu resmi masuk melawati administrasi,atau hanya dititipkan lalu diletak di meja saja.

"Surat klarifikasi kami belum ditanggapi bila Lurah sebut ada paksaan dari Penerima Kuasa silahkan Zubir Yahya ambil sikap  karena kamipun tanpa rahasia sudah buat pengaduan ke ombusdman RI dan Inspektorat agar jelas,tangan mencincang bahu memikul, justru menurut kami ada dugaan Lurah-lah yang dipaksa oknum mafia tanah agar tidak memproses tanpa mempelajari sampai ke akar-akarnya",tegas Hutahaean.

Lagi diterangkan-nya,perlu diketahui bahwa kami penerima kuasa tidak pernah membuat SKGR sendiri seperti dituduhkan Zubir Yahya dan surat dasar Saut Maruba Sihombing tidak benar ada ditipex dan bukankah ini suatu pelayanan yang tidak wajar dan tidak adil?,kata-nya.

Dipaparkan Nelson lagi,apakah belasan SKGR yang kata Lurah tumpang tindih sudah dipelajari Zubir Yahya,dimana lokasi dan bagaimana keabsahaan asal-usul belasan SKGR pihak yang katanya keberatan itu,sehingga Lurah ragukan kebenaran SKGR beserta lahan yang dikuasai Sihombing?,ujar Nelson.

"Kami harap Lurah dan Kasipem jangan kami ajari dalam hal ini,tetapi pelajari bagaimana memberikan pelayanan publik yang berkualitas,wajar dan adil",kata Nelson Hutahaean mengakhiri.

Sampai dimana pemberitaan ini berkembang akan terus dipublikasikan.(kumbang)