Orasi Ilmiah di UWG Malang, DR. Solehoddin Singgung Urgensi Moralitas dan Etika Profesi APH

Malang, RN - Dosen pasca sarjana, DR.  Solehoddin, SH., MH menyentil urgensi sisi moralitas dan etika bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam ...

Malang, RN - Dosen pasca sarjana, DR.  Solehoddin, SH., MH menyentil urgensi sisi moralitas dan etika bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penegakan hukum yang berkeadilan. 

Menurutnya, moral merupakan dasar dari suatu otoritas hukum, karena jika otoritas hukum atau kekuasaan  Negara  hanya  didasari  paksaan atau undang-undang yang dogmatis saja, maka hukum yang demikian sulit bertahan lama.

Namun demikian, antara faktor moral dengan faktor hukum terdapat suatu  hubungan fungsional antara lain: 

1. Moral diperlukan ketika hukum menjadi sempit dan kaku;

2. Moral merupakan  dasar dan otoritas hukum;

3. Moral menyediakan kaidahnya dalam penciptaan  hukum;

4. Moral mengisi kekosongan  hukum dan membantu penafsiran hukum;

5. Moral mengarahkan hukum ketika hukum mengalami  kontradiksi internal, dogmatisme  dan irasionalitas;

6. Pemenuhan unsur moral merupakan  kriteria  bagi suatu kaidah  hukum yang bagus. 

Bung Doktor ini, mengharapkan Civitas Akademika khususnya mahasiswa baru Universitas Widyagama Malang nantinya dapat berperan sebagai agent of change dalam proses tranformasi jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum sebagai panglima yang berarti hukum berada di garis depan yang mampu merespon nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

Menurut DR. Soleh karut marut penegakan hukum di Indonesia salah satu penyebabnya justru berasal dari penegak hukum sendiri, mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat seringkali “bermain” dalam menangani perkara. 

Bahkan tidak jarang dalam menangani suatu kasus, aparat penegak hukum “bermain”.

"Kewibawaan hukum terletak pada kemampuan penegak hukum dalam mengatasi setiap permasalahan hukum yang ada. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan aparat penegak hukum sebagai sorotan, dan disi lain kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sudah sangat memprihatinkan, salah satu indikasinya adalah banyaknya tindakan rakyat kecil yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting)" sambungnya.

Diluar dari itu, bung Doktor mengemukakan, kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. 

1) Kejujuran 

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.

2) Otentik 

Otentik artinya menghayati dan menunjukan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. 

3) Bertanggung Jawab 

dalam menjalankan tugasnya, profesioal hukum wajib bertanggung jawab, artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya , bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo).

4) Profesional

Demikian Orasi Ilmiah yang disampaikan oleh DR. Solehoddin, SH. MH berjudul "URGENSI MORALITAS DAN ETIKA PROFESI DALAM MEWUJUDKAN  PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN" saat “Penerimaan Selamat Datang Mahasiswa Baru” Universitas Widyagama Malang Tahun Akademik 2022/2023, Rabu (14/09).

Orasi Ilmiah kali ini digelar di Auditorium Kampus 2 lantai IV Universitas Widyagama Malang yang dihadiri Ketua dan Anggota Senat, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Prodi,  Staf Pengajar, seluruh Civitas Akademika dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Pengurus BEM, Mahasiswa Penerima Bea siswa serta seluruh Mahasiswa Baru. (Frh)