Program PTSL 2023 Desa Sinarancang Masih Tahap Sosialisasi

Cirebon,RN Kurang atau minimnya terhadap kegunaan dan fungsi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyeb...

Cirebon,RN

Kurang atau minimnya terhadap kegunaan dan fungsi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah masyarakat yang ada di-Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon itu.

"Kurangnya pengetahuan masyarakat solusi yang kami lakukan untuk selalu mensosialisasikan arti penting kepemilikan sertifikat hak atas tanah selain itu juga memberikan pemahaman-pahaman kepada masyarakat terkait dengan sengketa tanah yang diakibatkan lamahnya bukti kepemilikan hak atas tanah." kata Sekretaris Desa Sinarancang Sairo SPd, kepada media, Jum'at (10/2/2023).

Dan menurutnya, dengan penerangan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat lebih mendorong terhadap masyarakat khususnya pemilik hak atas tanah untuk mendaftar tanahnya. Hal itu bertujuan dengan adanya penerangan minimal masyarakat menjadi mengerti pentingnya sertifikat akan atas tanah.

"Untuk itu dengan adanya progrma PTSL ini, minimal ada keinginan untuk segera mendaftarkan tanahnya. Agar dapat kepastian hukum dan dapat perlindungan hukum kepada yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain." ujar Sekdes itu.

Dan menurut informasi dari catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cirebon, di-Desa Sinarancang sendiri, terhitung Tahun 2017, untuk masyarakat yang memiliki sertifikat tanah hanya kisaran 140 dari jumlah 1600 bidang.

Dan dari 50 pendaftar program PTSL. Kembali Sairoh meneruskan, untuk proses pembuatan sertifikat tentunya mereka harus memiliki surat-surat kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki. Akan tetapi pada kenyataannya tanah-tanah yang dimiliki masyarakat itu dimiliki secara turun menurun sehingga surat kepemilikan tanah yang mereka miliki sangat minim bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali.

Oleh karena itu berharap. Dengan adanya pemahaman-pemahaman pentingnya kepemilikan sertifikat tanah, masyarakat akan mengikuti program PTSL yang diselenggarakan oleh Pemerintah ini. "Dan untuk biaya pendaftaran disesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu sebesar Rp 150 ribu." katanya.

Sementara, Pejabat (PJ) Kuwu Sinarancang Deny Mardiansyah, S.Kep, Ners. Mengatakan, Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam bukti pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. 

"Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain." terang PJ Deny, yang baru menjabat diawal Bulan Januari 2023 itu.

Dan pihaknya berharap, dalam pelaksanaan Program PTSL ini, ada pendampingan dari pihak BPN sendiri untuk memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakatnya. Memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak tanah dengan cara mengadakan pendaftaran tanah dengan menerbitkan sertifikat sebagai bukti penguasaan tanah. 

"Artinya, dapat diartikan bahwa tanah itu penting untuk kehidupan manusia, disamping mempunyai nilai ekonomis juga mempunyai hubungan religius anatara manusia dengan tanah. Maka, untuk mengatur tanah bagi masyarakat, Pemerintah mengadakan penertiban penguasaan, pemilik dan jaminan kepastian hukum atas tanah." pungkas Pj Deny. *(hasan)*